UU No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik - Sekretariat Jenderal ...

- 35 -b. menetapkan kebijakan tentang SPAP, ujian profesi akuntan publik, danpendidikan profesional berkelanjutan;c. melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan:1. SPAP;2. penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi akuntan publik; dan3. pendidikan profesional berkelanjutan,untuk melindungi kepentingan publik.Bagian KetigaPengawasanPasal 51(1) Dalam melakukan pengawasan, Menteri melakukan pemeriksaanterhadap Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP.(2) Menteri dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama Menteriuntuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Menteri berwenang untuk:a. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada PihakTerasosiasi; danb. meminta keterangan, informasi dan/atau dokumen kepada asosiasiprofesi.(4) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP dilarang menolak ataumenghindari pemeriksaan dan menghambat kelancaran pemeriksaan.(5) Akuntan Publik, KAP, dan/atau cabang KAP yang diperiksa wajibmemperlihatkan dan meminjamkan kertas kerja, laporan dan dokumenlainnya serta memberikan keterangan yang diperlukan termasuk kertaskerja yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannyapada bank.