Edisi 24 Tahun 2010 - KPPU

”...All countries that have adopted mergerstatutes will recognize them: putting limits on largeconcentrations of economic power, protecting smallbusinesess, preserving competition, protecting jobs,encouraging economic efficiency, and protectingconsumer against anticompetitive price increases...”.Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Debra A.Valentine, Assistant Director for International AntitrustFederal Trade Commission, pada INDECOPI Conferencetahun 1996. Empat tahun setelahnya barulah KPPUberdiri sebagai otoritas persaingan usaha di Indonesia.Tak dapat dipungkiri, kita memang tertinggal jauh darinegara-negara yang sudah memiliki hukum persaingandari ratusan tahun yang lalu. Hingga sekarang pun kitamasih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan itu.Sesungguhnya, langkah kita tidak akan pincang jikamendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, namundukungan itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudahdidapatkan. Hal ini tentunya sangat dirasakan oleh paratokoh KPPU yang sudah memperjuangkan PeraturanPemerintah mengenai merger dan akuisisi sejak KPPUberdiri 10 tahun yang lalu. Karena itulah, KPPU sangatmengapresiasi ketika PP No. 57 Tahun 2010 tentangPenggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihandiresmikan oleh Pemerintah. Bukan hanya karenapenantian dan perjalanan yang panjang, namun jugakarena komitmen dan dukungan yang diberikan olehpemerintah memberikan kepastian penegakan hukumpersaingan usaha di Indonesia, khususnya pada bidangmerger dan akuisisi.KPPU sendiri menghimbau pelaku usaha yang akanmelakukan merger untuk berkonsultasi terlebih dahulukepada KPPU, konsultasi ini gratis dan tidak dipungutbiaya apapun. Dengan demikian, pelaku usaha akanlebih tenang untuk melaksanakan rencana mergernya.Jika Anda merasa belum tuntas dan masih bertanyatanyamengenai konsep PP No. 57 Tahun 2010, KPPUadalah center of knowledge yang terbuka bagi siapapunyang ingin tahu dan bagi siapapun yang ingin membagipengetahuannya. Akhir kata, selamat datang PP mergerdan akuisisi dan selamat bekerja KPPU!Pemimpin RedaksiLiputan Khusus 4PP Merger dan AkuisisiDisambut PositifPada tanggal 20 Juli 2010,Presiden Republik Indonesiatelah menandatangani PeraturanPemerintah (PP) No. 57/ 2010tentang Penggabungan atauPeleburan Badan Usaha danPengambilalihan Saham Perusahaanyang dapat mengakibatkan terjadinyaPraktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. PemberlakuanPP Merger dan Akuisisi tersebutdisambut positif oleh KPPU setelahpenantian selama 10 tahun. Edisi 24 2010

Tokoh 7Ketua KPPU :“Persaingan Usahaadalah KonstitusiEKonomi”Persaingan usaha adalah “konstitusiekonomi.” Kurangnya perhatianpemerintah terhadap KPPU berartimelanggar konstitusi yang sudah diterimadi seluruh dunia sebagai kesepakatan goodgovernance mengenai persaingan usaha.highlight 10Kartel di Industri FarmasiPenandatanganan NaskahKerjasama KPPU danKepolisian RIopini 13PP No. 57 Tahun 2010dari Sudut PandangKonseptor“KPPU mendorong pelaku usahayang akan melakukan merger untukberkonsultasi terlebih dahulu kepadaKPPU, konsultasi ini gratis dan tidakdipungut biaya apapun”(Wakil Ketua KPPU)kolom 16Konsultasi Merger:Sebuah Insentif danKemudahanMerger dan Akuisisi:Sebuah Perjalanan keMasa LaluDEWAN PAKARProf. DR. Tresna P. Soemardi, SE, MSDR. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MHBenny Pasaribu, PhD.Didik Ahmadi, AK, M.Com.Erwin Syahril, SHIr. H. Tadjuddin NoersaidIr. M. Nawir Messi, MSc.DR. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLMDR. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MSIR. Dedie S. Martadisastra, SE, MMDR. Sukarmi, SH, MHDrs. Mokhamad Syuhadhak, MPAIsmed Fadillah, SH, MSiIr. Taufik Ahmad, MMPENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN UMUMMokhamad SyuhadhakPEMIMPIN REDAKSIAhmad KaylaniREDAKTUR PELAKSANARetno WirantiPENYUNTING/EDITORZaki Zein BadroenDESIGNER/FOTOGRAFERRidho PamungkasREPORTERSanty Evita IriantiFintri HapsariIka SarastriYudanov BramantyoAlia SaputriAhmad Adi NugrohoUS-FTC Workshop on PredatoryPricing and RemediesUniknya Aturan Mergerdi Asia Tenggara- KPD Medan- KPD Surabaya- KPD Batam- KPD Balikpapan- KPD Makassaraktifitas KPD 24Cover: Gatot M. SutejoKOMPETISI merupakan majalah yangditerbitkan olehKOMISI PENGAWASPERSAINGAN USAHAREPUBLIK INDONESIAAlamat Redaksi:Gedung KPPU,Jalan Ir. H. Juanda No. 36JAKARTA PUSAT 10120Telp. 021-3507015, 3507043Fax. 021-3507008E-mail: infokom@kppu.go.idWebsite: www.kppu.go.idISSN 1979 - 1259Edisi 24 2010

Liputan KhususPP Merger dan AkuisisiDisambut PositifPada tanggal 20 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia telahmenandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 57/ 2010tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha danPengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkanterjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Pemberlakuan PP Merger dan Akuisisi tersebut disambut positifoleh KPPU setelah penantian selama 10 tahun.PP ini telah menyempurnakanimplementasi Pasal 28dan 29 UU No. 5/ 1999.”KPPU berharap denganlahirnya payung hukumyang kuat melalui PP tersebut mampumensinergiskan upaya penegakanhukum persaingan usaha, khususnyamengenai merger dan akuisisi,” kataTresna P. Soemardi (Ketua KPPU)dalam membuka acara sosialisasiPP Merger dan Akuisisi di Jakarta.Tresna juga menekankan bahwaKPPU tidak anti terhadap mergerdan akuisisi, karena secara ekonomiberdampak positif untuk tujuanefisiensi. Namun, KPPU hanyafokus pada merger yang dapatmengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan persaingan usaha tidaksehat.Hadir dalam seminar tersebutadalah Mahendra Siregar(Wakil Menteri Perdagangan),Syamsul Maarif (Hakim Agung,Mahkamah Agung RI), A.M TriAnggraini (Wakil Ketua KPPU),dan Qomaruddin (DirekturHarmonisasi Peraturan Perundangundangan,Kementerian Hukumdan HAM RI). Mereka hadiruntuk mensosialisasikan sekaligusmendiskusikan tentang pentingnyaPP Merger dan Akuisisi.Mahendra Siregar mengatakanbahwa UU No. 5/1999 dianggaptelah menjadi acuan bagi bestpractice yang sangat berpengaruhterhadap lingkungan bisnis dankondisi ekonomi Indonesia.“Terbitnya PP No. 57/ 2010 perludisambut baik karena diharapkanKPPU memiliki landasan yang kuatdalam menjalankan UU. Adapunbagi pelaku usaha, PP tersebutmemberikan kepastian hukumketika mereka ingin melakukanmerger. Selain itu, PP tersebut jugamemberikan kesempatan bagipelaku usaha untuk melakukankonsultasi kepada KPPU,” kataMahendra.PP Merger dan Akuisisi secaragaris besar berisi tentang carapenilaian merger dan akuisisi, batasnilai notifikasi atau pemberitahuan,tata cara pemberitahuan dankonsultasi. Penilaian merger danakuisisi yang dilakukan oleh KPPUdidasarkan pada beberapa aspek,yaitu konsentrasi pasar, hambatanmasuk pasar, potensi perilaku antipersaingan, efisiensi dan kepailitan.Adapun batasan nilai yang wajibuntuk dilaporkan ke KPPU adalahjika perusahaan hasil merger danakuisisi memiliki aset gabunganmelebihi Rp 2,5 Triliun, omsetgabungan melebihi Rp 5 Triliun, dankhusus perbankan berlaku hanya Edisi 24 2010

Liputan Khususjika aset gabungan melebihi Rp 20Triliun.Hal yang perlu ditekankanadalah syarat pemberitahuan mergerdan akuisisi hanya dikenakan bagiperusahaan yang nilainya memenuhithreshold dan bukan termasukperusahaan terafiliasi. Selain itu,KPPU juga mendorong pelaku usahaagar mengkonsultasikan rencanamergernya supaya dampak darimerger tersebut dapat dianalisasejak awal. Hal tersebut sepertidiungkapkan oleh Tri Anggraini,”KPPU menghimbau agar pelakuusaha melakukan konsultasi yangbersifat sukarela baik lisan maupuntertulis. Konsultasi ini gratis! Tidakdipungut biaya sedikitpun, dan hasilkonsultasi tersebut berupa saran,bimbingan dan pendapat kepadapelaku usaha.”Dilain pihak, Syamsul Maarifmenilai bahwa PP ini memiliki nilaipositif, karena telah memenuhistandar internasional dalammenentukan penilaian. “ManfaatPP ini adalah memberikan kepastianterhadap pelaku usaha dalam halwaktu dan threshold, memberikankepercayaan kepada KPPU sebagailembaga yang diberi kewenanganoleh UU, dan disediakan forumkonsultasi gratis pula oleh KPPU,”ujar Syamsul. “Di berbagai negaralainnya, otoritas persaingan usahamengenakan tarif, karena konsultasimerger ini mahal sifatnya. Kitaharus memberikan apresiasi kepadaKPPU yang tidak memungut biayaguna mempermudah pelaku usaha,”tambahnya.Lahirnya PP ini banyak memberimanfaat, meskipun masih banyakkekurangan. Permasalahan tersebuttelah ditindaklanjuti oleh KPPUdengan menjelaskan lebih lanjutmengenai PP merger. Tindak lanjuttersebut berupa lahirnya PerkomNo. 10/ 2010 tentang FormulirPemberitahuan dan Perkom No. 11/2010 tentang Formulir Konsultasi.Kedua Perkom tersebut telahditetapkan pada tanggal 20 Agustus2010. Saat ini, KPPU akan segeramenerbitkan Pedoman MengenaiTata Cara Penilaian Merger danAkuisisi.Diakhir pemaparannya, SyamsulMaarif menyarankan agar KPPUharus bekerja lebih keras untukmengeluarkan pedoman-pedomanyang memperjelas PP tersebutsehingga tidak timbul banyakpenafsiran. “Selamat datangPP merger dan akuisisi, selamatbekerja KPPU!” salam terakhir dariSyamsul. (Redaksi)Edisi 24 2010

Liputan KhususKetua KPPU : ”PersainganUsaha adalah KonstitusiEkonomi”Wajah pria yang bersahaja dengan senyum tulus menyapakami. Pria tersebut menerima kami masuk di ruang kerjayang penuh dengan buku-buku tertata rapi. Dia adalahsosok pria yang tenang nan cemerlang. Dialah Tresna P. Soemardi,pria yang dikenal tekun, ulet, dan bersahaja ini adalah KetuaKPPU periode tahun 2010.Tresna Soemardi lahir di Palembang, 1 September 1955, di RSCiritas. Beliau menghabiskan masa sekolahnya di SD Tarakanitadan SMP hingga SMA di Pangudi Luhur,Jakarta. Sejak kecil, beliau dididikdengan disiplin keras oleh orang tuanya,terutama dalam hal pendidikan. Tresnakecil bercita-cita ingin menjadi seperti B.J.Habibie, tokoh yang menginspirasikandirinya. Tresna kecil adalah anak yangkreatif. Dia membuat sendiri mainanmobil-mobilan dan pesawatnya. Namun,layaknya seperti seorang anak kecillainnya, Tresna juga senang bermain boladan main air hujan. Beranjak remaja,Tresna menyukai kegiatan berorganisasiseperti Pramuka, Student English Forum,Aeromodeling, dsb.Memasuki masa kuliah, Habibie pulayang menginspirasikan dirinya untukmengambil studi S1 dan S3 pada jurusanTeknik Mesin, Institut Teknologi Bandung(ITB). Ketekunan dan semangatnyadalam menimba ilmu didukung olehkedua orang tuanya yang berprofesisebagai guru. Beliau merasa bersyukurmemiliki orang tua yang telah berhasilmendidiknya, hingga kini gelar guru besartelah disandangnya. Beliau berharap,penanaman nilai yang serupa dapat pulaberhasil dalam mendidik dua buah hatinyayang telah menyelesaikan studinya diPsikologi UI dan Teknik Mesin ITB.Untuk mengetahui lebih jauhmengenai profil Tresna P. Soemardidalam menjalani kehidupan keluargadan kariernya di KPPU, berikut hasilbincang-bincang kami dengan beliau.Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S. Edisi 24 2010

Bagaimana cara Bapak membagiwaktu antara pekerjaan dengankeluarga dan kehidupan pribadi?Waktu harus dapat diatursedemikian rupa. Saya memilikikomitmen untuk membagi waktuantara pekerjaan, keluarga, danhobi. Pembagian waktu yangseimbang untuk menciptakan sinergi,kesepahaman dan pengaturanbersama, sehingga semua dapatdiisi secara maksimal. Oleh karenaitu, semua harus seimbang, karenaaktivitas kita merupakan satu sistem.Jadi prinsip saya adalah jika salahsatu performance dalam subsistemtersebut minimum, maka akanberpengaruh kepada yang lain.Keberadaan saya diposisi ini,serta karier guru besar merupakanhasil dukungan keluarga. Keluargaadalah pelabuhan kita. Sedangkankegiatan hobi diatur untukrefreshing, namun KPPU tetapmenjadi prioritas. Sedangkan jikananti saya kembali ke kampus, sayaakan fokus mengajar.Apa hobi yang sering Bapaklakukan sebagai sarana hiburan?Aktivitas saya di dunia musikdan lukis. Di dunia musik, sayabergabung dalam grup band “TheProfesor” yang kebetulan semuaanggotanya adalah profesor.Aktivitas bermusik ini biasaditampilkan dalam pagelaranpagelaranforum UniversitasIndonesia, serta di beberapa café,seperti café Kemang.Selain musik, saya juga menyukaiAPEC Seminar for Sharing Experiences in APECEconomies on Relations between CompetitionAuthorities and Regulator Bodie.T O K O Hseni lukis. Seni bagisaya adalah bagiandari sisi kelembutanmanusia setelahmelalui kehidupanyang keras dandogmatis. Hidupterlalu indah untukdilewatkan begitusaja, maka harusada keseimbanganantara otak kanandan kiri.Apa arti pentingpersaingan usahayang sehat bagiBapak?Persainganusaha adalah“konstitusiekonomi.”Kurangnyaperhatianpemerintahterhadap KPPUberarti melanggarkonstitusi yangsudah diterima diseluruh dunia sebagai kesepakatangood governance mengenaipersaingan usaha. Keberadaan KPPUmerupakan jiwa dari pembangunanekonomi, karena tujuan KPPUdalam Pasal 2 dan 3 UU No. 5/ 1999sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945.The Proffesors.Motivasi Bapak ketika pertama kalibergabung dengan KPPU?Saya tipe orang yang proaktif.Saya seorang akademisi, namunsebelum menjadiakademisi, saya berkiprahdi dunia usaha swastadan perusahaan UI(Universitas Indonesia),diantaranya: tahun 1980– 1985 saya berkerjadi PT. United Tractors(suplier alat berat), PT.New Module Internasional(suplier instrumentari),PT. Indhorama (supplierperalatan kontroldi Industri Migas).Sedangkan pada tahun1985 hingga saat ini, saya menjadidosen tetap di UI, dan tahun 2005menjadi Guru Besar di UI.KPPU merupakan tempatuntuk mengaplikasikan knowledgedan pengalaman. Alhamdulilah,adapatasi di KPPU berjalan denganbaik. Perjalanan karir saya di KPPUdimulai dari tahun 2007 sebagaiKomisioner, kemudian di tahun2008 saya menjabat sebagai WakilKetua KPPU, di tahun 2009 sayakembali menjadi Komisioner, dandi tahun 2010 ini, saya dipercayauntuk menjadi Ketua KPPU.Prinsip hidup saya adalah sampaimenghembus nafas terakhir, kitaharus terus belajar.Hambatan Bapak ketika terjun kedunia persaingan usaha?Meskipun saya adalah guru besardi Fakultas Teknik, namun tidakmenjadi hambatan bagi saya untukmemperdalam dunia persainganusaha. Orang teknik selalu berpikirsistem. Saya sebagai insinyur selaluEdisi 24 2010

Kunjungan Delegasi Tanzania.berpandangan “sistem.” Jadi, sayamenganalogikan sistem tersebutdi KPPU. Guna menambah ilmu,saya juga belajar ekonomi di S1Ekstensi Fakultas Ekonomi UI padatahun 1980. Selain itu, saya sudahberpengalaman terjun di duniausaha sebelum saya berada disini.Jadi, saya sudah paham pula selukbeluk dunia usaha.Sebagai Ketua KPPU, apakah adakesulitan dalam menyamakan visimisi kepada sepuluh Anggota Komisiyang lain?Solusi dalam menyatukan visi misidengan para Anggota Komisioner yangberbeda latarbelakang adalah masalahkepemimpinan. Pemimpin bukan sajaseseorang yang ditempatkan dipuncakorganisasi. Arti kepemimpinanlebih luas daripada itu, karenakepemimpinan lebih banyak seninya,yaitu memperhatikan hal-hal yangbersifat kemanusiaan. Dalam konteksorganisasi KPPU yang saya pimpin,saya berupaya untuk bermusyawarahdengan semua Anggota Komisi agarmencapai tujuan yang sama secarademokratis sesuai tata tertib danaturan yang kita sepakati.Bagaimana Bapak mengatasihambatan yang datang darilingkungan eksternal KPPU?Hambatan eksternal akan dapatteratasi jika KPPU menjalankanT O K O Hkinerja internalnya secara maksimal.Faktor internal sifatnya adalahunder control KPPU sendiri,sehingga KPPU harus mampumembuat kondisi internalnya kuat,maka dengan sendirinya pandangandari eksternal KPPU kredibel. Kitajangan terus tenggelam denganpekerjaan internal KPPU saja, tetapiharus bisa menembus eksternal.Jadi, hal pertama yang harusdilakukan adalah sesuatu yangmenjadi under control kita harusdijaga supaya tetap berpotensiprima, dan ini merupakan energiyang ampuh untuk menjadi kredibelterhadap lingkungan eksternal.Hambatan eksternal jugaharus dapat dihadapi dengan seni.Semua perlu perencanaan strategis,khususnya dalam hal komunikasihubungan masyarakat. Kita juga harusberhubungan baik dengan media.Media merupakan sarana untukmenyampaikan peran penting KPPUdalam sistem ekonomi nasional.Berdasarkan pengamatan sayaselama di KPPU, persaingan usahaadalah suatu fenomena yang tidakmudah dipahami oleh banyakpemimpin di eksternal KPPU.Persaingan usaha perlu untukdipahami bersama-sama, karenapemahaman mereka terhadappersaingan usaha masih terbatas.Secara hakiki, persaingan usahaadalah “konstitusi ekonomi”yang merupakan amanat Pasal 33UUD 1945 (demokrasi ekonomi).Koperasi, UMKM, persaingan usahayang sehat, pasar tradisional adalahsoko guru dari perekonomiannasional. Mereka merupakanbagian dari “konstitusi ekonomi”,meskipun pada kenyataannya masihterpinggirkan.Jika KPPU tidak diperhatikan,berarti pemerintah melanggarkonstitusi ekonomi, karenaketidakpahaman pemerintah terhadaptugas KPPU untuk mewujudkankesejahteraan rakyat. Namun,jika KPPU mampu membuktikankredibilitasnya, insya Allah Tuhanakan selalu mendukung. Saya yakinada faktor X yang menjaga kita.Mengapa perhatian pemerintah masihsangat kurang terhadap KPPU?Lahirnya KPPU bukan merupakaninisiatif pemerintah. KPPUlahir atas dorongan internasionalketika krisis ekonomi tahun 1998.Namun, dalam perjalannya, kitadapat membuktikan bahwa KPPUdan persaingan usaha yang sehatadalah suatu kebutuhan nasional,yang merupakan konstitusi ekonominasional kita. Jika KPPU tidakberperan secara maksimal, makaketertinggalan ekonomi rakyatdan kesejahteraan masyarakatterpinggirkan.Faktor-faktor apa yang menyebabkanlemahnya posisi KPPU dalam sistemperekonomian Indonesia?Rendahnya pemahaman tentangperan penting KPPU dan persainganusaha yang sehat salah satunyadisebabkan oleh keterbatasaninformasi. Oleh karena itu,hubungan dengan media massa perluditingkatkan guna menyebarluaskaninformasi yang benar mengenai fungsiKPPU sebagai konstitusi ekonomi.Ketidaktahuan mereka terhadapKPPU dan persaingan usahadimungkinkan berbeda-beda, ada yangbenar-benar tidak tahu, ada yang tidakmau tahu, dan ada pula yang tidakmenginginkan keberadaan KPPU.Mereka yang termasuk golongan Edisi 24 2010

T O K O Hterakhir adalah mereka yang memilkikedekatan tertentu dengan pelakuusaha. Mereka tidak menginginkanKPPU menjadi suatu lembaga yangkuat sesuai dengan proporsinya.Dimana keberadaan KPPU di antaranegara dan pasar?Kelahiran KPPU sejalan denganpreambul UUD 1945, yaitu bertujuanuntuk kesejahteraan rakyat. Olehkarena itu, KPPU bertugas menjagakeseimbangan pendulum peranpemerintah dan pasar. Adakalanyaperan/ intervensi pemerintah besardalam kegiatan usaha bahan pokokmasyarakat, tetapi adakalanyasepenuhnya diserahkan pada pasar,yang pentingsebagian masyarakatkita yang marginal tetap memperolehhaknya untuk kesejahteraannya.Bagaimana pandangan Bapakterhadap free trade?Free trade merupakan harapandunia, namun harus memiliki ruh/jiwa berupa fair trade. Keduanyatidak boleh dipisahkan dan harussejalan. Selama kita memiliki fairtrade, maka kita tidak boleh takutmenghadapi free trade. Oleh karenaitu, demi kesejahteraan rakyat, kitaharus bersaing secara sehat. Negarapun harus dapat bertanggungjawabakan hal ini.Kebijakan proteksi sebagai salahsatu contoh ruh dari fair trade ketikamenghadapi free trade yang dapatmerugikan kepentingan nasional.Ketakutan masyarakat terhadapfree trade akan dapat dikendalikanjika KPPU benar-benar diberikepercayaan untuk berperan sebagaiotoritas persaingan yang kuat.Di wilayah Eropa, contohnyaSwiss, koperasi punya kekuatan luarbiasa. Carrefour mati karena merekasudah sepenuhnya menjalankanprinsip persaingan usaha yang sehatsebagai konstitusi ekonomi.contoh di Amerika, US-FTC (UnitedStates Federal Trade Commission)ditempatkan sangat kuat danObama pun sangat sungkantarhadap US-FTC. Jadi diperlukanpemahaman dan good will daripemerintah. Manakala KPPUmemiliki posisi dan kewenanganyang kuat, maka free tradetidak menjadi sebuah ancamanyang berarti. Masyarakat harusdiyakinkan bahwa kehadiranKPPU mampu menjaga pasartradisional, dan UMKM. Olehkarena itu, kita harus berupayamenggalang capacity buildingdiantara stakeholder yang menjagamereka. Sebagai contoh KPPU, BI,Perbankan, Departemen terkait,dan pemerintah saling sinergismenangkal dampak negatif dariadanya free trade.Bagaimana pendapat Bapakjika KPPU diberikan peran dankepercayaan penuh sesuai denganUU No. 5/1999?Iklim persaingan usaha yangsehat akan semakin cepat tumbuhdan merata. Apabila iklimpersaingan usaha yang sehat telahtercipta, maka pembangunan yangberbasis knowledge dan inovasimenjadi hidup. Akan tumbuhekonomi berbasis inovasi. Risetrisetakan sangat dibutuhkan olehdunia usaha. Mereka bersaingdalam inovasi guna menemukanbarang/ jasa dengan harga murahdengan kualitas yang baik. Selainitu, kondisi persaingan usaha yangsehat dan kuat memungkinkankita untuk menembus pasar-pasarinternasional. (Redaksi)APEC Seminar for Sharing Experiences in APEC Economies on Relationsbetween Competition Authorities and Regulator Bodie.Upaya apa yang harus dilakukanagar masyarakat paham akanpentingnya KPPU?KPPU harus diposisikansebagaimana layaknya. SebagaiEdisi 24 2010

HIGHLIGHTPenandatanganan Naskah Kerja SamaKPPU dan Kepolisian Republik IndonesiaKomisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) dan Kepolisian RepublikIndonesia (POLRI), pada hariJum’at, 8 Oktober 2010, sepakat untukmenandatangani naskah kerja samaatau Memorandum of Understanding(MOU) dalam rangka penangananperkara dugaan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. NaskahKerjasama tersebut ditandatanganioleh Jenderal Polisi Bambang HendarsoDanuri selaku Kepala Kepolisian RIdan Prof. Dr. Tresna P. Sumardi selakuKetua KPPU di Ruang Pertemuan Utama(Rupatama), Markas Besar KepolisianRepublik Indonesia.Kerjasama kedua lembaga bertujuanuntuk mewujudkan koordinasi antarlembaga agar penanganan perkara dugaanpraktek monopoli dan persaingan usahatidak sehat dapat ditangani lebih efektif danefisien sesuai tugas dan kewenangannyamasing-masing. Kerjasama ini jugamerupakan bentuk implementasi bahwapenegakan hukum merupakan bentuksatu kesatuan yang terintegrasi (integratedcompetition justice system).Dalam kerjasama ini KPPU danKepolisian Republik Indonesia sepakatuntuk melakukan tiga hal penting secarabersama-sama. Pertama, pembinaan yangmeliputi pengembangan inteljen ekonomidan pelatihan. Kedua, operasional yangantara lain meliputi bantuan kepadaKPPU untuk menghadirkan parapihak seperti terlapor, saksi dan ahli;penyerahan dokumen atau perkara atauputusan; dan penugasan penyelidik danatau penyidik Polri ke KPPU. Ketiga,tukar menukar informasi.Bagi KPPU, kerja sama ini merupakanmomentum untuk menjadikan lembagapersaingan sebagai lembaga yang efektif,efisien dan kredibel dalam penegakanhukum dan penciptaan iklim persainganusaha yang sehat di tanah air. •Edisi 24 201011

HIGHLIGHTUS-FTC Workshop onPredatory Pricing and RemediesPredatory pricing adalah salahsatu teori konspirasi tertuadalam dunia bisnis. ThomasJ. DiLorenzo dari University ofTennessee menjelaskan bahwakonspirasi ini dipopulerkan olehseorang jurnalis, Ida Tarbell, yangdalam artikelnya mengenai sejarahStandart Oil Company mencelaJohn D. Rockefeller karena hargarendah yang dipasang Standart Oiltelah menggiring Pure Oil Companymenuju kematian. “Cutting to Kill”adalah judul artikel Tarbell yangmengutuk predatory pricing yangdilakukan Standart Oil Company.Hukum persaingan usahadi Indonesia memahami bahwapredatory pricing adalah strategiharga dalam bisnis yang dapatmenghancurkan kompetitor, namunmenguntungkan bagi konsumendalam jangka waktu yang pendek.Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 mencantumkan PredatoryPricing dalam Pasal 20 yangberbunyi sebagai berikut:“Pelaku usaha dilarang melakukanpemasokan barang dan atau jasadengan cara melakukan jual rugiatau menetapkan harga yangsangat rendah dengan maksuduntuk menyingkirkan ataumematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapatmengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan atau persainganusaha tidak sehat”.Pasal tersebut bersifatRule of Reason, dimanaKPPU harus membuktikanadanya dampak negatifdari praktek monopoli danpersaingan usaha tidaksehat oleh pelaku usaha.Hal tersebut tentunyamenjadi tantangantersendiri bagi investigatorKPPU, terutama dalammembuktikan pelanggaranpredatory pricing. Itulahsebabnya, kehadiranMr. Chris Renner dan Ms. JenniferLee selaku para experts dari US FTCdalam Workshop on Predatory Pricingand Remedies, dapat memberikanpengetahuan teori dan praktis yangsangat bermanfaat bagi investigatordalam penanganan perkara seharihari.Terutama dalam penanganankasus-kasus yang menunjukkanindikasi predatory pricing didalamnya.Selain mengangkat temaPredatory Pricing, workshop yangdiselenggarakan pada tanggal 18-19Oktober di J.W. Marriot, Jakartaini juga mengangkat tema sanksiadministratif. Tema ini meliputipenghitungan denda, standar dankriteria dalam menentukanbesaran denda. Kedua tematersebut dihadirkandalam Case Study danSimulasi Kasus yangdijalani denganpenuh antusiasoleh para peserta.Diharapkan bestpractices yangdiperolehdariworkshopini dapatdiaplikasikandalampekerjaanprofesionalparainvestigatorKPPU. •12 Edisi 24 2010

O p i n iPP No. 57 Tahun 2010dari Sudut Pandang Konseptor“KPPU mendorong pelaku usaha yang akanmelakukan merger untuk berkonsultasiterlebih dahulu kepada KPPU, konsultasi inigratis dan tidak dipungut biaya apapun”(Wakil Ketua KPPU)PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan bukanlah produkperaturan pemerintah yang terlahir secara instan,melainkan sebuah produk peraturan pemerintahyang terlahir dengan perjuangan. Merintis danmeretas segala substansi yang terkandung didalamnyamembutuhkan kerjasama banyak pihak, terutamapemerintah dan pelaku usaha yang nantinya akanmerasakan manfaat berkepanjangan dari PP ini.Redaksi tentunya ingin melihat PP ini darikacamata mereka yang turut memperjuangkannya,itulah sebabnya di sela-sela waktu padat sesudah RapatKomisi, kami ‘bertamu’ sejenak ke ruangan WakilKetua KPPU, Ibu Anna Maria Tri Anggraini, yangmeskipun tampak lelah, tetap menyambut kami dengansemangat dan antusias. Berikut hasil obrolan kamidengan beliau yang mengupas PP No.57 Tahun 2010hingga ke sejarah penyusunannya.Apa hambatan yang dihadapi KPPUsehingga membutuhkan waktu10 Tahun bagi PP merger untukdiresmikan oleh Pemerintah?Pada dasarnya, PP adalahbentuk regulasi yang dibuat olehPemerintah, sehingga wewenanguntuk mengeluarkannya ada diPemerintah. Jadi selama Pemerintahbelum berniat untuk membuatprogram penyusunan sebuah PP,tentunya akan sulit untuk PP ini dapatterealisir. Prosedur formalnya sendiridiawali dengan pemerintah menunjuksalah satu Badan atau Kementerianyg berwenang untuk mengeluarkanPP merger terkait dengan persainganusaha, yang dalam hal ini, posisitersebut diambil oleh Menkumham.Sebenarnya, sejak awal KPPUberdiri, sudah sering dilakukankajian interdep dan parsial mengenaiPP merger. Saat itu Bapak SyamsulMa’arif yang berperan aktifmengajukan penyusunan PP mergerini kepada Menkumham. Kemudianakhirnya, pada penutupan tahun2009, Menkumham mengirimkansurat permintaan kepada KPPUuntuk bergabung dengan TimInterdep Penyusunan PP Merger. Timini sendiri terdiri atas berbagai unsur,diantaranya adalah KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia(Menkumham), KementrianPerdagangan (Mendag), KementrianPerindustrian (Menperin), SekretariatNegara (Setneg), BKPM, BadanPengawas Pasar Modal (Bapepam),Bank Indonesia (BI), Kamar DagangEdisi 24 201013

O p i n idan Industri (Kadin), dan Komisi Pengawas PersainganUsaha (KPPU) sendiri yang berperan sebagai Ketua Tim.Dalam proses penyusunan PP merger, konsep awal yangdiajukan KPPU adalah Notifikasi Pre-Merger, namunkonsep ini ditolak oleh Mendag, BKPM, Bapepam danKadin karena tidak sesuai dengan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999. Sehingga PP merger yang kitaketahui sekarang menggunakan konsep Notifikasi Post-Merger sebagai mandatory dan konsep Notifikasi Pre-Merger sebagai voluntary.Jadi demikian sejarahnya mengapa PP merger inimembutuhkan waktu 10 tahun untuk diresmikan, karenasesungguhnya yang paling dibutuhkan dalam pembentukanPP merger ini adalah kesungguhan dari pemerintah.Sebesar apa urgensi penyusunan PP merger ini bagi dunia usaha?Merger review sangat penting terutama terkait denganpersaingan, karena ketika dua atau lebih perusahaanbergabung baik melalui penggabungan, peleburan,ataupun pengambilalihan perusahaan, maka disitu adaperubahan konsentrasi pasar dan market power. Dariyg tadinya tidak dominan menjadi dominan. Melaluiposisi dominannya, perusahaan dapat melakukanpenyalahgunaan, baik secara unilateral (unilateralconduct) maupun secara terkoordinasi (coordinatedconduct), misalnya dengan cara menetapkan hargayang eksesif maupun entry barrier. Disini merger reviewdibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaanposisi dominan yang disebabkan oleh merger.Lalu bagaimana jika proses merger ini dilakukan dengantujuan proteksi?Sebenarnya PP merger ini memungkinkan bahkanmendukung merger yang ditujukan untuk efisiensiataupun untuk mengatasi kepailitan. Tujuan ini dapatdianalisa melalui proses penilaian yang terdiri ataspenilaian awal dan penilaian menyeluruh. Pada penilaianawal kita melihat konsentrasi pasar, selanjutnya padapenilaian menyeluruh kita melihat apakah mergertersebut memiliki potensi entry barrier, apakah adapotensi pelanggaran terhadap persaingan, apakahterdapat efisiensi, dan apakah merger bertujuan untukmencegah kepailitan. Jika kita menemukan fakta ketigadan keempat, maka tentu saja kita mendukung mergertersebut. Jadi silahkan saja apabila ada perusahaanbesar atau BUMN yang ingin mengakuisisi perusahaankecil yang sejenis, selama tujuannya untuk efisiensidan mencegah kepailitan maka kita akan mendukung.Sejauh ini, KPPU sudah melakukan notifikasi pre-mergerterhadap 5 perusahaan, dan semuanya no objection.Apabila ada kasus dimana dua perusahaan nasional yangdominan bergabung menjadi satu, dan terdapat potensientry barrier. Namun proses merger itu dilakukan karenaada perusahaan asing yang akan masuk dan mengancamkepentingan nasional, apa yang akan dilakukan oleh KPPU?Begini, biasanya BUMN memiliki regulasi tersendiridan sebelum mereka melakukan merger pasti ada studinya.Contohnya, PTP bergabunguntuk mengatasi perusahaanperkebunan asing yang sudahmerambah masuk. Apabilaada peraturan pemerintahyang mendasari BUMNuntuk melakukan merger,maka KPPU tentunyaakan mempertimbangkanperaturan tersebut. Halini terkait dengan sejarahpenyusunan PP mergeritu sendiri, dimana padaawalnya, KPPU memasukkanklausula “pengecualianterhadap merger yangditujukan untuk kepentingan negara dan kepentingannasional yang didasarkan pada peraturan perundangan”.Namun klausula itu dibatalkan karena ditakutkankedepannya peraturan perundang-undangan akan dijadikansenjata untuk mengecualikan notifikasi atas suatu merger.Jadi kembali pada kepentingan nasional, jikaada peraturan perundang-undangan yang mendasaridilakukannya suatu merger, maka KPPU tentu akanmempertimbangkannya, hal ini juga sesuai denganketentuan tentang pengecualian yang diatur dalam Pasal50a UU No. 5 Tahun 1999.Lalu bagaimana jika dua perusahaan asing bergabung dandapat berpengaruh pada pasar di Indonesia, apakah PPMerger kita dapat berlaku untuk mereka?Untuk merger crossborder, PP merger kita tidakberlaku, kecuali salah satu atau kedua perusahaanasing tersebut memiliki subsidiary di Indonesia. Padaprinsipnya, yang perlu diperhatikan KPPU adalah mergeryang berdampak langsung di pasar wilayah RepublikIndonesia. Selain itu, harus dilihat apakah perusahaanyang melakukan merger tersebut merupakan pengendalidari perusahaan di Indonesia karena ada istilah pengendalilangsung dan pengendali tidak langsung di dalam merger.Di dalam PP juga terdapat konsep terafiliasi yangdikecualikan dari PP merger, bagaimana sebenarnyakonsep terafiliasi ini?Konsep afiliasi ini didasarkan pada kepemilikansaham, dimana apabila suatu perusahaan memilikisaham lebih dari 50% di perusahaan yang akandilakukan merger, maka merger tersebut dikecualikanatau jika perusahaan tersebut memiliki sahamkurang dari 50% tetapi dapat menentukan kebijakanperusahaan. Sebenarnya mengapa dikecualikan, karenajika perusahaan terafiliasi melakukan merger, makabiasanya tidak terjadi perubahan konsentrasi pasar.Apa indikator yang digunakan KPPU untuk menentukanboleh tidaknya suatu merger dilakukan?Kita menggunakan indikator HHI. Sebenarnya adayang pernah bertanya mengapa kita menggunakan HHI14 Edisi 24 2010

O p i n idan bukannya CR4. Hal ini karenamenurut para ahli ekonomi, HHI lebihakurat daripada CR4, karena HHImenghitung semua pelaku usaha sejenisdi pasar bersangkutan, meskipun masihada kemungkinan pelaku yg keciltidak akan terhitung. Berbeda denganCR4 yang hanya menghitung 4 pelakuusaha yang paling besar di suatu pasartertentu. Dalam hal ini, KPPU memilihuntuk menggunakan HHI yang sifatnyarelatif lebih akurat.Bagaimana dengan dasar penetapantreshold?Penetapan treshold itu dasarnyaada dua, yaitu perhitungan jumlah asetdan omset sesudah penggabungan.Treshold itu sendiri dibedakan antarabank dan non-bank, dimana untukbank yang dihitung hanya jumlah aset.Untuk treshold bank, kita melakukankoordinasi dengan Bank Indonesia,sehingga ditentukan nilai aset sebesar20 Triliun. Untuk treshold non-bank,KPPU melakukan survey terhadapperusahaan-perusahaan terbuka ataulisted company dengan melihat rataratabesarnya aset perusahaan.Lalu bagaimana antisipasi KPPUterhadap efek Pre-Merger Notificationkepada harga saham perusahaan?Perusahaan memiliki hak untukmenutup atau membuka rencanamergernya terhadap publik. KPPUsendiri mengajukan pilihan tersebutpada perusahaan yang melakukankonsultasi. KPPU menjamin hal inidalam Pasal 39 UU No. 5/1999, bahwarahasia perusahaan tidak akan dibukakepada publik. Karena efek publikasirencana merger terhadap harga sahammemang tidak selalu positif, terutamamerger yang dilakukan denganperusahaan yang hampir pailit.Ketika pelaku usaha yang akanmelakukan merger sudah melalui premergernotification, apakah pelakuusaha tersebut akan diperiksa ulangpada post-merger notification?Sebelumnya saya inginmenginformasikan, KPPU hanyamengeluarkan 2 hasil penilaian yaituobjection dan no objection, tidakada conditional. Pada konsultasi kitamemberikan saran yang dikeluarkanmelalui letter, hasil konsultasi inibiasanya dijadikan rujukan bagiperusahaan yang akan melakukanmerger. Pada perusahaan yang telahmelakukan Pre-Merger Notificationdan disetujui oleh KPPU, maka tidakdilakukan pemeriksaan ulang kecualiterdapat perubahan konsentrasi pasardengan nilai HHI melebihi 500 poin.Sementara terhadap pelakuusaha yang hasil konsultasinyaadalah keberatan (objection),namun perusahaan tersebut tetapmelanjutkan proses merger sampaiberlaku secara efektif, maka KPPUdalam proses Post Merger Notificationakan memprosesnya sebagai perkarapelanggaran atas Pasal 28 dan/atauPasal 29 UU No.5/1999 denganancaman sanksi pembatalan atasmerger tersebut.Pada hakikatnya, KPPU mendorongpelaku usaha yang akan melakukanmerger untuk berkonsultasi terlebihdahulu kepada KPPU, konsultasiini gratis dan tidak dipungut biayaapapun. Dengan demikian, pelakuusaha juga akan menjadi lebih tenangdalam menjalankan mergernya. Karenadalam PP Merger juga diatur mengenaipelaku usaha yang tidak melaporkanrencana mergernya, maka akan dikenaiNO1.2.3.4.5.denda sebesar 1 miliar rupiah untukketerlambatan setiap harinya, dendaini sendiri dikenakan terhitung 30 harisetelah merger tersebut efektif secarayuridis.Menutup perbincangan dengan timRedaksi, Ibu Anna Maria Tri Anggrainimengungkapkan bahwa Bapepam danBKPM telah menawarkan kerjasamadengan KPPU terkait pelaksanaan Pre-Merger Notification, dimana perusahaanyang melaporkan rencana mergernya keBapepam dan BKPM akan ditembuskanke KPPU agar pelaku usaha tersebutmelakukan notifikasi terlebih dahulu keKPPU. Untuk itu, BKPM meminta KPPUmelakukan sosialisasi internal kepadaaparat BKPM.Goodwill dari Bapepam dan BKPMini tentunya ditanggapi positif dan akansegera ditindaklanjuti oleh KPPU, KPPUjuga akan menjalin kerjasama denganMenkumham agar kementerian tersebutmenginformasikan adanya pendaftaranperusahaan hasil penggabungan,peleburan dan pengambilalihansehingga kedepannya dapat terjalinkerjasama yang solid antara KPPU,Pemerintah dan Pelaku Usaha dalampengimplementasian PP No. 57 Tahun2010. (Redaksi)Daftar Pra-Notifikasi Merger Per Oktober 2010TANGGAL22-06-200918-02-201031-03-201031-03-201031-03-2010PIHAK- PT. Komatsu Indonesia- PT. Pandu Dayatama Patria- Meadown AsiaCompany Limited- PT Matahari DepartemenStore Tbk.- Prudential Plc- AIA Group Limited- Unilever IndonesiaHolding, B.V.- Sara Lee Body Care Tbk- PT. Tuah TuranggaAgung- PT. Agung Bara PrimaPENDAPAT KPPUTidak dilanjutkan ke tahappenilaian pra-notifikasiNo Objection Letter(17 Maret 2010)No Objection Letter(7 Oktober 2010)No Objection Letter(23 Agustus 2010)KETERANGANPemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (1 Maret 2010)KPPU tidak keberatan denganpengambilalihan tersebutPemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (20 April 2010)Penarikan Pra-notifikasi (4 Juni 2010)Pemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (27 Mei 2010)Penilaian Menyeluruh (9 Juli 2010)KPPU tidak keberatan denganpengambilalihan tersebutPemeriksaan Kelengkapan DokumenPenilaian Awal (8 Juli 2010)KPPU tidak keberatan denganpengambilalihan tersebutEdisi 24 201015

K o l o mKonsultasi Merger:Sebuah Insentif dan KemudahanNovi NurvianiDiundangkannya PeraturanPemerintah Nomor 57 Tahun2010 tentang Penggabunganatau Peleburan Badan Usahadan Pengambilalihan SahamPerusahaan yang Dapat MengakibatkanTerjadinya Praktik Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat (“PP57/2010”) pada tanggal 20 Juli 2010memberikan angin segar dalam penegakanhukum merger dalam persaingan usaha di Indonesia.Betapa tidak, PP 57/2010 pada akhirnya secara resmidiundangkan setelah UU 5/1999 berlaku lebih dari sepuluhtahun, walaupun kevakuman tersebut sempat terisi denganPeraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor1 Tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan,Peleburan, dan Pengambilalihan (“Perkom 1/2009”) yangberlaku sejak 13 Mei 2009 hingga berlakunya PP 57/2010.PP 57/2010 menganut dua sistem notifikasi, yakninotifikasi pasca-merger yang sifatnya wajib/mandatorypost-merger notification (“pemberitahuan”) dan notifikasipra-merger yang sifatnya sukarela/voluntary pre-mergernotification (“konsultasi”). Dianutnya kedua sistemnotifikasi tersebut seolah-olah merupakan jalan tengah ataspertentangan sistem notifikasi di dalam UU 5/1999 denganPerkom 1/2009. Pemberitahuan pasca-merger merupakankewajiban bagi pelaku usaha yang melakukan penggabunganatau peleburan badan usaha atau pengambilalihan sahamperusahaan lain, yang wajib dilakukan paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak perbuatan hukum tersebutberlaku efektif secara yuridis. Dalam hal pelaku usahatidak menyampaikan Pemberitahuan secara tertuliskepada Komisi dalam batas waktu tersebut, maka pelakuusaha dikenakan sanksi berupa denda administratifsebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hinggaRp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).Berbeda dengan Pemberitahuan, Konsultasi adalahpermohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapattertulis yang diajukan oleh pelaku usaha kepada Komisiatas rencana penggabungan atau peleburan badanusaha, dan pengambilalihan saham perusahaan sebelumperbuatan hukum tersebut berlaku efektif secara yuridis.Konsultasi merupakan prosedur pemberitahuan alternatifyang memberi kemudahan bagi pelaku usaha dalammenjalankan aktivitas strategisnya. Sebab,prosedur notifikasi pra-merger padadasarnya lebih ekonomis dibandingkandengan notifikasi pasca-merger. Betapatidak, notifikasi pra-merger memberikesempatan begi pelaku usaha untukmenyampaikan rencana mergernya sebelummerger tersebut dilaksanakan.Hal tersebut jauh berbeda dengannotifikasi pasca-merger dimana pelakuusaha memberitahukan mergernya setelah mergerdilaksanakan. Metode terakhir sangat berisiko tinggi,sebab terhadap merger yang bersangkutan dapat dilakukanpembatalan oleh Komisi manakala merger dianggapmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat. Ini merupakan konsekuensilogis dari ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU 5/1999.Ketika Komisi menetapkan pembatalan atas suatu aktivitasmerger, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh pelakuusaha menjadi sangat tinggi, karena mengembalikanperusahaan hasil merger ke kondisi semula sangatlah sulit.Ibaratnya “memisahkan kembali kuning telur dari putihtelur yang sudah tercampur.”1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentangPenggabungan atau Peleburan Badan Usaha danPengambilalihan Saham Perusahaan yang DapatMengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara RITahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 5144.Sejak diberlakukannya PP 57/2010, Komisi menyadaripotensi adanya multi-interpretasi terhadap ketentuanketentuanPP 57/2010 tersebut, termasuk diantaranyainterpretasi mengenai Konsultasi, yang memungkinkanmunculnya perbedaan pemahaman diantara banyak pihak.Oleh karena itu, sesuai dengan koridor Pasal 35 huruf f UU5/1999, Komisi menerbitkan Peraturan Komisi PengawasPersaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2010 tentangKonsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha danPengambilalihan Saham Perusahaan (“Perkom 11/2010”).Berdasarkan Perkom 11/2010, pelaku usaha dapatmelakukan konsultasi merger kepada Komisi dengan16 Edisi 24 2010

KOLOMMerger dan Akuisisi:Sebuah Perjalanan ke Masa LaluRetno Wiranti“Merger waves are an enduring mystery and the search for a single explanation for theirexistence, growth and size, continues..” (Sian Owen, University of New South Wales)Merger dan akuisisi, adalah istilah yangbegitu sering terdengar gaungnyabelakangan ini. Media massa tanah airyang sering memuat berita mengenaimerger dan akuisisi cukup punya andildalam mempopulerkan istilah tersebut. Bahkan mungkinkalau kita iseng melakukan survey terhadap semuapekerja kantoran di Jakarta, hampir semua orang pastipernah mendengar istilah ini.Terlepas dari apakah merekatahu makna sebenarnya.Satu hal yang pasti,merger dan akuisisi adalahpedang bermata dua. Jikasukses ia akan melahirkankeberhasilan yang gemilangdi dunia usaha, dan jikagagal ia akan mendatangkankerugian yang luar biasa.Contohnya adalah mergerdan akuisisi antara TimeWarner dengan AmericanOnline (AOL) yangmungkin merupakan ‘the biggest flop’ hingga saatini. Sejak berdirinya, Time Warner adalah perusahaanmedia dan hiburan terbesar di dunia yang kemudianterdiri atas kombinasi dari 3 perusahaan, yaitu:• Warner Communications yang melangsungkanmerger dengan Time Inc. pada tahun 1990.• Pada tahun 2001, America Online mengakuisisiTime Warner dalam sebuah megamerger yangbernilai 165 juta USD. Megamerger tersebutmerupakan merger dengan nilai terbesar hinggatahun 2001.Merger antara Time Warner dan American Onlinemerupakan merger prestisius, dan eksekutif keduaperusahaan tersebut menanamkan modal yang besardengan harapan merger tersebut dapat membawa TimeWarner merajai sektor media massa dan internet.Namun tidak lama setelah megamerger tersebutterlaksana, terjadilah hal yang tidak diprediksisebelumnya. “Dot-com bubble burst”, atau ledakanpenyedia basis dot.com,menyebabkan berkurangnyanilai divisi AmericanOnline. Pada tahun 2002,merger tersebut mengalamikerugian yang luar biasanilainya, 99 juta USD!AOL sebenarnyamemiliki kesempatanmemperoleh revenuemelalui pemasangan iklandi media internet. NamunAOL gagal mengejarkesempatan ini dan jugaterlambat menyadariditemukannya koneksi bandwidth yang lebih tinggi.Pada tahun 2003, dengan mengabaikan gejolakinternal dan harga diri mereka di dunia bisnis,perusahaan hasil merger tersebut menutup divisiAmerican Online dan kembali dikenal sebagai TimeWarner. Kegagalan semacam itu sebenarnya bukanlahhal yang asing bagi sejarah merger dan akuisisi, karenasepanjang perjalanannya, banyak perusahaan yangsudah menjadi korban.Jika kita melihat ke belakang, aktivitas mergerdan akuisisi terbentuk pada lima periode, periode ini18 Edisi 24 2010

KOLOMmewakili negara-negara maju yang telah melaksanakankegiatan merger dan akuisisi sejak zaman kereta api uap.First Period, Periode pertama aktivitas merger danakuisisi berlangsung pada tahun 1897 hingga 1904.Merger yang terjadi pada masa ini adalah mergerantar perusahaan monopolis, seperti perusahaanpembuat rel kereta dan perusahaan listrik. Sebagianbesar merupakan merger horizontal antara heavymanufacturing industries. Namun sayangnya, mergerpada era ini gagal karena perusahaan tidak mampumencapai tujuan efisiensi yang diharapkan, peraturanhukum yang kurang mendukung aktivitas merger,serta pertumbuhan ekonomi yang melambat diikutidengan jatuhnya nilai saham di pasaran.Second Period, Periode kedua berlangsung padatahun 1916 hingga 1929, sebagian besar merupakanmerger horisontal antaraperusahaan oligopolis, dimanapemerintah mendorong parapelaku usaha untuk bergabungdan bekerja sama menghadapipersaingan dengan perusahaanasing. Hal ini terutama terjadidi Jepang, yang bersiap-siapmengantisipasi gempuranpesaing dari Amerika dan Eropa.Merger pada era inimengalami kegagalan karenajatuhnya nilai saham padatahun 1929 dan terjadinyadepresi besar-besaran.Third Period, Periode iniberlangsung pada tahun 1965hingga 1969, setelah duniamengalami pemulihan ekonomidengan adanya keringananpajak. Merger pada masaini kebanyakan merupakanmerger antar konglomerat yangdiilhami oleh tingginya harga saham dan bunga bank,serta ketatnya peraturan merger yang dikeluarkanoleh antitrust commission. Namun pada tahun 1968,Attorney General memerintahkan para konglomeratuntuk membatalkan dan memisahkan kembalimergernya. Hal ini dikarenakan kinerja yang burukdari perusahaan-perusahaan hasil merger tersebut.Fourth Period, Aktivitas merger yang berlangsungantara tahun 1981 dan 1989 merupakan mergerantara perusahaan besar. Merger dilakukan antaraperusahaan minyak dan gas, perusahaan farmasi,bank dan perusahaan penerbangan. Pengambilalihamoleh perusahaan asing merupakan hal yang seringditemui, dimana pengambilalihan tersebut dilakukandengan semana-mena. Periode ini berakhir dengandikeluarkannya Anti Takeover Laws, reformasiinstitusi finansial oleh pemerintah, serta pecahnyaPerang Teluk.Fifth Period, Aktivitas merger pada tahun 1992 hingga2000 diilhami oleh serangan globalisasi, tren pasar sahamdan adanya deregulasi pemerintah. Merger berlangsungantar bank serta antar perusahaan telekomunikasi yangmemiliki target jangka panjang. Era ini berakhir karenajatuhnya harga saham di pasar global.Dari kelima periode tersebut, kita dapat melihatbahwa merger dan akuisisi telah mengalamiperjalanan dan transformasi yang panjang. Banyakfaktor ekonomi terlibat dalam berlangsung ataugagalnya sebuah merger, danhingga hari ini aktivitas mergerdan akuisisi tersebut terusberlanjut, tanpa akhir.Evolusi Regulasi MergerRegulasi merger yang dimaksuddisini adalah yang terkait denganhukum persaingan usaha atauAntitrust Law. Merujuk kepadasalah satu negara dengankonstitusi hukum persainganusaha tertua, Amerika Serikat.Regulasi merger di Amerikabergerak seperti ayunanpendulum. Pada tahun 1960dan 1970, kebijakan penegakanhukum yang diberlakukan bersifatagresif, kemudian berubahmenjadi kebijakan yang permisifpada era Reagan dan Bush (1981-1992). Pada tahun-tahun Clintonmemerintah, kebijakan tersebutkembali bersifat agresif, dan berubah menjadi permisifkembali pada era Bush. Dari fakta tersebut, kita dapatmelihat bahwa regulasi merger dipengaruhi olehbanyak hal, salah satunya adalah kepentingan politik.Pada tahun 1968, Donald Turner, kepala DivisiAntitrust dibawah pemerintahan Presiden Johnson,mempublikasikan guideline merger pertama diAmerika Serikat. Guideline tersebut mencakup mergerhorizontal dan vertikal, dan meskipun memiliki banyakkelemahan, guideline tersebut setidaknya menunjukkanperhatian pemerintah terhadap regulasi merger terkaitpersaingan usaha.Edisi 24 201019

KOLOMSeiring dengan berjalannya waktu, guideline mergertelah mengalami revisi dan perubahan sebanyak empatkali, yaitu pada tahun 1982, 1984, 1992, dan 1997.Seluruh guideline tersebut, yang disusun atau diresmikandibawah pemerintahan Reagan, Clinton, dan Bush padaera 1981-2001, tidak hanya memberikan kerangka kerjanamun juga menunjukkan tujuan otoritas persainganusaha.Selain Amerika Serikat, negara maju lainnya yangtelah memiliki regulasi merger sejak puluhan tahun yanglalu adalah Jepang dan European Union (EU). Ketiganyamenganut prinsip pre-merger notification yangmewajibkan pelaku usaha yang akan melakukan mergerdan akuisisi, untuk melaporkan rencana kegiatannyaterlebih dahulu kepada otoritas persaingan usaha dinegaranya.Merger dan Akuisisi yang Berpengaruhdalam Sejarah• Pada tahun 1987, sebuah perusahaan Australiabernama Stephen Jaques Stone James, yangmemiliki partnership dengan 79 perusahaan,melangsungkan merger dengan Mallesons danmelahirkan Mallesons Stephen Jaques. Merger inimemberikan kontribusi yang sangat besar dalamperkembangan sektor telekomunikasi di Australia.• Pada tahun 1988, Tower Federal Savings Bank ofIndiana mengakuisisi dua perusahaan finansial diMichigan. Kemudian pada tahun 1991, StandartFederal Bank mengakuisisi perusahaan finansialToledo di Ohio. Kedua akuisisi ini memberikandampak yang sangat besar bagi sektor perbankandi Amerika Serikat.• Pada tahun 2001, di Spanyol berlangsungsebuah merger antara Association of EuropeanUniversities dengan Confederation of EuropeanUnion Rector’s Conference. Merger inimemberikan kekuatan yang lebih besar padakomunitas universitas di Eropa.Lalu bagaimana dengan merger dan akuisisi yangpaling berpengaruh di Indonesia? Jika kita melihat kebelakang, kita akan menemukan merger yang palingberpengaruh pada perbaikan dan perkembangansektor perbankan di Indonesia, bahkan hingga hariini.Pada tahun 1999, Indonesia mengalami krisisekonomi terhebat sepanjang sejarah. Dunia usahadan perbankan kolaps dalam sekejap mata, termasukdidalamnya empat bank milik pemerintah, BankBumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN),Bank Ekspor Impor (Exim), dan Bank PembangunanIndonesia (Bapindo). Saat itu, pemerintah langsungmengambil keputusan untuk menggabungkan keempatBank tersebut, sehingga pada bulan Juli 1999 lahirlahBank Mandiri.Memang, pada tiga tahun pertamanya BankMandiri masih tertatih-tatih, namun pada tahunkeempat dan seterusnya Bank ini menunjukkanperbaikan dan kemajuan yang luar biasa. Bahkanpada tahun 2009, Bank Mandiri berhasil meraupkeuntungan lebih dari Rp 7 Triliun. Benar-benarangka yang fantastis! Majalah Asia Finance punlangsung menganugerahkan gelar Bank Terbaik diIndonesia kepada Bank Mandiri.Dari fakta-fakta tersebut kita dapat melihat,bahwa merger dan akuisisi yang berpengaruh dapatmembawa dampak dan perubahan yang besar bagisektor ekonomi secara keseluruhan. Dan hingga hariini, roda itupun terus berputar.Semakin banyak perusahaan yang merencanakanmerger dengan perusahaan lain, semakin banyakperusahaan yang mempertaruhkan nasibnya pada pedangbermata dua. Mencatatkan nama mereka di lembaransejarah. Sejarah kegagalan atau keberhasilankah? Kitalihat saja nanti. •Retno Wiranti, S.Sos.Staf Bagian Kerjasama Kelembagaandan PublikasiBiro Hubungan Masyarakat, KPPU-RI20 Edisi 24 2010

KOLOMUniknya Aturan Mergerdi Asia TenggaraDeswin NurTidak dapat dipungkiri lagi,penggabungan usaha danakuisisi saham merupakansalah satu strategi untukmeningkatkan efisiensiperusahaan dalam melakukan ekspansimenghadapi tantangan globalisasi yangmengalir deras beberapa tahun terakhir.Bagi konsumen, penggabungan usahaatau akuisisi saham di satu sisi dapatmemberikan keuntungan apabila efisiensi yang diperolehditerjemahkan pada penurunan harga dan peningkatankualitas barang atau jasa. Namun disisi lain, strategi tersebutjuga dapat meningkatkan konsentrasi pasar yang apabilatidak diatasi dapat merugikan konsumen di masa mendatang.Negara-negara di Asia Tenggara telah memutuskanuntuk membentuk suatu integrasi ekonomi pada tahun 2015antara lain melalui aliran investasi, barang, jasa, dan tenagakerja secara bebas, pembentukan wilayah yang kompetitif,dan sebagainya. Menghadapi tantangan tersebut, negarayang tergabung di dalam ASEAN memutuskan untukmemperkenalkan kebijakan persaingan dalam mengatasipotensi konsentrasi pasar dan perilaku persaingan tidak sehatdalam negara bersangkutan, sehingga diharapkan mampumenghadapi integrasi ekonomi tersebut. Untuk itu, aturanmengenai penggabungan usaha dan akuisisi saham menjadipenting dalam mencegah potensi konsentrasi pasar yangdapat menghambat pelaksanaan integrasi tersebut.Saat ini, arus investasi antar sesama negara ASEANtelah mencapai US$ 4,4 milliar pada akhir tahun 2009,dimana sebagaian besar diantaranya ada pada Singapura(46%), Indonesia (31%), dan Thailand (13%). Hal inimenunjukkan bahwa investasi ketiga negara tersebut di AsiaTenggara cukup dominan sehingga menjadikan berbagaiaturan investasi (khususnya mengenai penggabungan usahadan akuisisi saham) menjadi faktor penting dalam menjagastruktur pasar yang efisien dan kompetitif.Secara regional, statistikmenunjukkan bahwa selama satusemester terakhir di tahun 2010 ini,telah terjadi 36 (tiga puluh enam)perjanjian merger atau senilai US$7,1 miliar di Asia Tenggara. Cukupoptimis jika dibandingkan dengan 77(tujuh puluh tujuh) perjanjian mergerdengan nilai pasar US$ 14,5 miliar ditahun 2009. Sebagian besar kegiatanmerger di Asia Tenggara tersebut dilakukan pada sektorsumber daya alam dan energi, sektor keuangan dankonsumen, serta manufaktur. Menariknya, sebagianbesar investasi di Asia Tenggara tersebut berasal dariCina yang mencatat 29% dari total kegiatan mergerdi Asia Tenggara. Angka fantastis ini mengalahkanAmerika sebagai pemegang rekor tahun sebelumnya.Secara khusus, sebagian besar kegiatan merger diAsia Tenggara dilakukan di Singapura dengan porsisepertiga total transaksi di Asia Tenggara (senilai US$4,2 miliar selama satu tahun terakhir per Juni, y.o.y),dengan manufaktur sebagai sektor dengan frekuensimerger terbanyak.Bicara tentang regulasi yang mengatur persainganusaha dan merger, saat ini dari sepuluh negara anggotaASEAN, baru lima negara (Indonesia, Singapura,Thailand, Vietnam, dan Malaysia) yang memiliki hukumpersaingan. Malaysia sendiri baru memperkenalkanhukum persaingannya pada tahun 2010 dan baruakan berlaku efektif pada tahun 2012. Lima negaralainnya masih mengandalkan pendekatan sektoraldan tengah mempersiapkan kebijakan dimaksud.Aturan penggabungan usaha dan akuisisi pun memilikibeberapa perbedaan dari berbagai aspek, khususnyamengenai cakupan, sifat, pendekatan, pembiayaan,dan sanksi terkait. Berikut tabel singkat yang mencobamenyimpulkan kondisi aturan merger di ASEAN.Edisi 24 201021

KOLOMTabel Perbandingan Aturan Merger di ASEANNO.NEGARAATURAN MERGERCAKUPANNOTIFIKASISANKSITIDAK NOTIFIKASIFILING FEE1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.BRUNEI DARUSSALAMKAMBOJAINDONESIALAOSMALAYSIAMYANMARFILIPINASINGAPURATHAILANDVIETNAMTidak adaTidak adaAdaAdaTidak adaTidak adaAda (sektoral)AdaAdaAdaPenggabungan usahaPeleburan usahaAkuisisi sahamPeleburan usahaPenggabungan usahaPeleburan usahaPenggabungan usahaAkuisisi sahamAkuisisi asetJoint venturePenggabungan usahaPeleburan usahaAkuisisi asetAkuisisi saham----Penggabungan usahaPeleburan usahaAkuisisi (sebagian/total)Joint ventureBentuk lainnya--WajibTidak wajib--WajibTidak wajibWajibWajib--AdaTidak ada--AdaTidak adaTidak adaAda--Tidak adaTidak ada--AdaAdaTidak adaTidak adaSumber: diolah.Dari sepuluh negara ASEAN, baru enam negarayang memiliki aturan merger, baik yang berada dibawah hukum persaingannya maupun yang beradapada regulasi sektoral. Lima negara diantaranya (Laos,Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam) memilikiaturan merger yang berada di bawah hukum persaingan,sedangkan Filipina masih mengandalkan pada mergersektoralnya (sektor keuangan). Indonesia sendirisaat ini telah memiliki aturan penggabungan usahadan akuisisi khusus, yaitu Peraturan Pemerintah No.57/2010 mengenai Penggabungan dan Peleburan Usahadan Pengambilalihan Saham yang dapat MenyebabkanPraktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat.Aturan yang merupakan pelaksanaan pasal 28 UUNo. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat ini merupakan titiktolak penerapan rezim merger yang cukup signifikandi Indonesia. Aturan ini mewajibkan pelaku usahayang hendak melakukan merger untuk melaporkanrencananya setelah merger tersebut sah secara hukum.Kewajiban yang sama juga dianut oleh dua negaralainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Hal yang menarikterdapat pada Singapura yang justru tidak mewajibkannotifikasi pada kegiatan merger yang dilaksanakan dinegara tersebut. Suatu fakta yang cukup unik apabilakita mengakui bahwa kapitalisasi pasar terbesar di AsiaTenggara terdapat di negara kota tersebut.Ketika kita berbicara mengenai cakupan, tabel diatas menunjukkan bahwa Vietnam memiliki cakupanmerger yang paling lengkap, mulai dari penggabunganusaha, peleburan usaha, akuisisi, joint venture,hingga bentuk integrasi lainnya. Hal ini tentu sajaakan sangat menguntungkan negara tersebut dalammenghadapi persaingan di masa perdagangan bebasnantinya. Aturan merger di Indonesia terbatas padapenggabungan, peleburan, dan akuisisi saham. Akuisisiaset tidak termasuk dalam cakupan di Indonesia danhanya peningkatan kontrol oleh pelaku usaha melaluikepemilikan saham yang diawasi.Dalam menjamin upaya penciptaan struktur pasaryang kompetitif, kewajiban notifikasi pelaku usahaatas upaya mergernya sangat perlu dilakukan. Dariempat negara yang memiliki aturan merger dalamaturan persaingan usahanya, efektif hanya Indonesia,Thailand, dan Vietnam yang mewajibkan notifikasi atasaktifitas merger. Namun Thailand sendiri dalam satuhal, belum dapat mewajibkan notifikasi tersebut. Hal inidisebabkan karena, memang undang-undang persainganusahanya menetapkan kewajiban notifikasi, tetapihanya apabila memenuhi batasan (treshold) tertentu.22 Edisi 24 2010

Masalahnya adalah, undangundangmereka tidak menyatakanbesaran tersebut dan harus mengacupada aturan pelaksanaannya yangnotabene belum disahkan. Jadisecara aturan, notifikasi tersebutbelum wajib dilaksanakan dansanksi pun tidak dapat diberikanbagi pelaku yang melakukan merger.Singapura sebagai kota dan negaradengan aktifitas merger terbesar,justru tidak mewajibkan notifikasiatas aktifitas mergernya. Dalamkonteks tersebut, Indonesia danVietnam memiliki aturan yangcukup lebih baik dibandingkannegara lainnya.Ada hal yang menarik terkaitbiaya pendaftaran/pelaporanmerger oleh pelaku usaha(filing fee). Filipina menetapkanbiaya pendaftaran merger danmewajibkan notifikasi. Hal inimemang cukup lumrah apabiladiberlakukan di sektor keuangan.Di Indonesia pun, pendaftaranmerger di sektor keuangan jugamenetapkan biaya yang sama.Yang berbeda adalah di Singapura,dimana lembaga persaingannya(Competition Commission ofSingapore) menetapkan biayapendaftaran untuk setiap aktifitasmerger yang disampaikan. Biayatersebut berbeda dan tergantungpada perputaran perusahaan.Khusus untuk perputaran kurangdari S$ 200 juta (Rp 1,3 trilyun),biaya yang dikenakan adalah S$15.000 (sekitar Rp 100 juta); bagiperputaran S$ 200-600 juta, biayayang dikenakan adalah S$ 50.000(Rp 330 juta); dan bagi perputaranK o l o mdi atas S$ 600 juta (Rp4 trilyun), biaya yangdikenakan adalah S$100.000 (Rp 660 juta).Khusus merger yangmelibatkan usaha kecil,biaya yang dikenakanhanya sebesar S$ 5.000(Rp 33,7 juta).Pengenaan biaya dantidak adanya kewajibannotifikasi ini membuatperbuatan tersebut lebihmenyerupai konsultasi dan bukanuntuk mendapatkan clearance. Halini tentu saja mengurangi insentifbagi pelaku usaha untuk melakukannotifikasi merger, terutama apabilakesadaran pelaku usaha di negaratersebut sangat kurang. Namunsepertinya hal tersebut kurangberlaku di Singapura, dimanakesadaran pelaku usaha atas etikabisnis yang baik masih cukuptinggi. Hal ini terbukti dari adanyatujuh notifikasi yang disampaikankepada CCS selama periode Maret2008-2009 (akhir periode keuanganSingapura pada setiap Maret),sehingga men-generate penghasilanlembaga tersebut hingga S$ 523.000(Rp 3,5 miliar).Indonesia, Thailand, Vietnam,dan Laos tidak mengenakan biayapendaftaran atas aplikasi mergerkarena lembaga persaingannyadibiayai sepenuhnya oleh anggarannegara. Berbeda dengan Singapurayang memang lebih bersifatsetengah swasta, karena merekadapat memperoleh penghasilantersendiri dari aplikasi pelaku usahadan dapat memperoleh hibah/grantdari kementerian untuk membiayaikegiatan operasionalnya.Untuk menyimpulkan, penulismengamati bahwa berbagaimodel aturan dan implementasiaturan merger di Asia Tenggaratersebut menunjukan pengawasandan kendali atas struktur pasarmelalui aturan merger masih dinilaipenting bagi negara bersangkutan,khususnya negara yang telahmemiliki hukum dan kebijakanpersaingannya. Penerapan aturanmerger ini memang sebaiknya segeradijalankan secara efektif sebelummenghadapi era perdagangan daninvestasi bebas di Asia Tenggarapada tahun 2015 nanti. Dalamkonteks tersebut, beberapa negara,khususnya Brunei Darussalam,Kamboja, Myanmar, dan Malaysiaperlu menginjak gasnya dalamdalamuntuk segera mengeluarkanaturan merger yang sesuai dengankarakter negaranya. Apabilaaturan tersebut telah secaramerata dijalankan di seluruhnegara ASEAN, maka harmonisasikebijakan persaingan akan mudahdilakukan dalam menghadangintegrasi ekonomi nantinya. Dengandemikian, penataan struktur pasaryang kompetitif dengan pelakuusaha yang memiliki daya saingtinggi dapat dibentuk dalammenghadapi perdagangan dalamkonteks yang lebih luas. •Deswin Nur, SE, MEKepala Bagian Kerjasama Luar NegeriBiro Humas & Hukum, KPPU-RIEdisi 24 201023

AKTIFITAS KPDAktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuantemuanmasalah persaingan usaha di lima wilayahkerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yangberpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapandan Batam. Informasi yang disajikan dihimpundari rangkaian kegiatan KPPU di daerah danlaporan rutin Kepala KPD yang menggambarkanpelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagaidaerah di tanah air.KPD MedanSeminar Nasional Hukum PersainganUsaha di Banda AcehDisadari sepenuhnya bahwa permasalahan yangtimbul dalam pengadaan barang dan jasa dapatmendistorsi nilai-nilai persaingan usaha yangsehat. Diperlukan pemahaman Hukum PersainganUsaha kepada para pemangku kepentingan yangterlibat baik secara langsung maupun tidak langsungdalam proses pengadaan barang dan jasa. Untuk itusebagai bagian dari memberikan pemahaman kepadapara pemangku kepentingan yang terkait dalam prosespengadaan barang dan jasa telah diselenggarakankegiatan Seminar Nasional “Hukum Persaingan Usahadan Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa” padatanggal 4 – 6 Agustus di Hotel Hermes, Banda Aceh.Diundang dalam kegiatan tersebut para pemangkukepentingan dari Kota Banda Aceh, Sabang, Subulussalam,Langsa, Kabupaten Bireun, Aceh Jaya, AcehUtara, Aceh Tengah, dan Pidie. Hadir dalam kegiatantersebut kurang lebih 110 (seratus sepuluh) pesertamewakili dari unsur pemerintah, akademisi, pelakuusaha, asosiasi dan KADIN serta media baik elektronikamaupun cetak. Komisioner KPPU RI yang hadir sebagaiPemateri adalah Ibu Dr. Sukarmi, SH dan Bapak ErwinSyahril, SH. Adapun perwakilan dari PemerintahKota Banda Aceh adalah Bapak Syaifudin, selakuSekretaris Daerah Kota Banda Aceh. Dalam diskusitersebut, mengemuka permasalahan-peramasalahan yangsering timbul dari proses pengadaan barang dan jasadiantaranya interupsi berupa tekanan dari berbagai pihaksehingga mengabaikan nilai-nilai persaingan usaha sehat.Terkait dengan tema yang diangkat maka padakesempatan tersebut, disampaikan kepada para undangan,upaya Penegakan Hukum yang telah dilaksanakan olehKPPU bahwa selama tahun 2000- 2010 telah menerima3.043 (tiga ribu empat puluh tiga) laporan dari masyarakatdimana 85 % (delapan puluh lima) persen adalahpersekongkolan tender. Senada dengan permasalahanyang mengemuka dalam diskusi bahwa interupsi prosespengadaan barang dan jasa yang mengabaikan nilai-nilaipersaingan usaha sehat menimbulkan persekongkolandalam tender baik secara vertikal maupun secarahorizontal maupun gabungan diantara keduanya. •Kegiatan Audiensi di Wilayah ProvinsiAceh dan Provinsi Sumatera BaratSalah satu agenda sosialisasi yang dilaksanakan diwilayah kerja KPPU KPD Medan adalah audiensidengan para stakeholder terkait, terutama denganpihak Pemerintah setempat. Audiensi ini merupakanbentuk dari sosialisasi yang lebih privat karenadilakukan dengan mendatangi secara langsung pihakpihakterkait. Kegiatan ini penting dilakukan untukmengenalkan KPPU dan UU No. 5 tahun 1999. Hal inidikarenakan belum seluruh kabupaten/kota di 3 (tiga)wilayah kerja KPD KPPU Medan yang mengetahuidengan baik apa itu KPPU.Hasil yang sudah tampak secara langsung adalahketika pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional diBanda Aceh dimana undangan banyak yang hadir darikabupaten/kota Provinsi Aceh yang sebelumnya kurangmengenal keberadaan KPPU. Dan untuk memintadukungan demi berlangsungnya penegakan hukumpersaingan usaha yang sehat.Pada bulan Juli 2010 KPD Medan telah melaksanakanaudiensi ke 6 (enam) kabupaten/kota di ProvinsiAceh, yaitu di Kabupaten Meulaboh, Kota Langsa, KotaLhokseumawe, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, danKota Subulussalam. Dan pada bulan Agustus Audiensidilakukan di 4 (empat) kabupaten/kota Provinsi SumateraBarat. diantaranya Kota Bukittinggi, Kota Padang, KotaPadang Pariaman, dan Kota Padang Panjang. •24 Edisi 24 2010

AKTIFITAS KPDKPD SurabayaAgenda utama dari KPD Surabaya saat iniadalah menjalin komunikasi yang lebih intensifdengan para stakeholder di daerah terutamadengan pemerintah daerah dan lembaga legislatifsetempat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkanawareness akan tugas dan fungsi KPPU, menggaliinformasi terkait isu persaingan didaerah, sertameningkatkan kontribusi KPPU terkait saran danpertimbangan kepada pemerintah daerah.Terkait kegiatan tersebut, KPD Surabaya melakukankunjungan ke beberapa daerah diantaranya untukmelakukan audiensi di Kabupaten Jombang danKota Mojokerto. Di Kabupaten Jombang, audiensidilakukan dengan Bapak Bupati beserta perwakilaninstansi terkait serta dengan Ketua DPRD Jombang.Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal:• Kebijakan pemerintah terkait dengan pertumbuhanritel modern di daerah• Perjanjian inti-plasma untuk peternakan ayampotong• Tata niaga LPG, serta• Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999(Foto atas) Audiensi dengan Bupati Jombang.(Foto bawah) Audiensi dengan DPRD Jombang.Audiensi di Kota Mojokerto dilakukan denganWakil Walikota dan DPRD Kota Mojokerto. Dalamaudiensi tersebut di ungkapkan agar pertemuan awaltersebut dapat ditindak lanjuti dengan sosialisasi yangdapat melibatkan seluruh SKPD di Pemerintah KotaMojokerto serta para Anggota DPRD Kota Mojokerto.Hal ini diharapkan dapat menambah wawasan sertapemahaman tentang arti pentingnya persaingan yangsehat serta menghindari terjadinya pelanggaran akibatketidakmengertian pemerintah daerah terhadapkeberadaan undang-undang larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini.Audiensi dengan Wakil Walikota Mojokerto.KPD BatamAudiensi Kadin Provinsi RiauKPD KPPU Batam melangsungkan audiensidengan Kadin Propinsi Kepulauan Riau terkaitdengan rencana Kadin Propinsi Riau yangakan mengadakan Forum Diskusi PembangunanEkonomi Daerah Kepulauan Riau dengan temamengenai Monopoli Usaha. Sehubungan dengan haltersebut maka pihak Kadin berencana mengadakanaudiensi dengan KPD KPPU batam untuk berdiskusilebh lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan. Bpk.Ramli Simanjuntak selaku Kepala KPD KPPU Batambersedia melaksanakan diskusi yang dilaksanakanpada hari Rabu, 18 Agustus 2010 bertempat diPanbil Plaza Batam, yang dihadiri oleh pengurusKadin Provinsi Kepulauan Riau. KPD KPPU Batamjuga diundang untuk hadir dalam Rapat Rutin TimPengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertempatdi Kantor Bank Indonesia Batam. Pertemuan TimPengendali Inflasi Daerah Kota Batam akan dilakukansetiap bulan dan KPD KPPU Batam akan diundanguntuk setiap pertemuannya.Edisi 24 201025

AKTIFITAS kpdKPD BalikpapanDalam rangka meningkatkan kinerja bidangpenegakan hukum, KPD Balikpapan senantiasamelakukan berbagai kegiatan diantaranyamelakukan konfirmasi kepada LSM PKEL terkait berita dimedia massa mengenai dugaan adanya permasalahan tenderdi Kalimantan Timur, serta mengirimkan surat balasan yangdilampirkan dengan format kelengkapan laporan denganmaksud agar LSM tersebut dapat melaporkan permasalahantender kepada KPPU melalui KPD Balikpapan. Tidak hanyaitu saja, KPD Balikpapan juga mengirimkan surat kepadasalah satu peserta tender di Dinas Kesehatan terkaitdengan surat sanggahan yang telah diterima.KPD Balikpapan juga melakukan advokasi kepada salahsatu peserta tender dalam pelaksanaan lelang pengadaanAlat pemadam kebakaran di PT Chevron. Dijelaskanpula bahwa KPPU tidak bisa intervensi proses tender ataulelang, tetapi setelah dari proses tersebut selesai KPPU dapatmemeriksa atau menyelidiki atas kegiatan tersebut yangdiduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999.Pada tanggal 22 Juli 2010, KPD Balikpapan bersamasamadengan KPPU pusat menyelenggarakan SeminarHukum Persaingan Usaha dalam Perspektif PengadaanBarang / Jasa di kota Samarinda. Kegiatan seminartersebut diawali dengan sambutan oleh Bapak ZulfakarAsisten II selaku perwakilan dari Walikota Samarindayang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, BapakZulfakar menginformasikan mengenai beberapapermasalahan dalam pembangunan infrastruktursalah satunya adalah pembebasan lahan. Selain itu,permasalahan dalam pembangunan mengenai perizinanyang tumpang tindih dan birokrasi yang berbelitsehingga pelaksanaan pembangunan menjadi tidak tepatwaktu sesuai dengan yang telah direncanakan.Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Ibu Anna MariaTri Anggraini selaku Wakil Ketua KPPU. Pada kesempatantersebut Ibu Tri memberi sambutan mengenai beberapakegiatan KPPU yang pertama adalah penegakan hukum,memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahserta advokasi kebijakan kepada berbagai stakeholder KPPU.Dalam penegakkan hukum KPPU menerima laporanyang mayoritas 80% mengenai persekongkolan tender,sedangkan beberapa saran dan pertimbangan telahdiberikan KPPU kepada pemerintah salah satunyamengenai distribusi minyak dan gas. Selain itu, sarandan pertimbangan juga diberikan oleh KPPU kepadapemerintah daerah di Indonesia. Sedangkan pada bidangadvokasi, KPPU memfokuskan kegiatan dengan temapengadaan barang dan jasa.Kegiatan lainnya pada bulan Juli 2010, KPDBalikpapan melakukan audiensi dengan Dinas KehutananPropinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari audiensitersebut yakni ingin mengetahui mengenai rencana jangkapanjang Dinas Kehutanan dalam membangkitkan kembaliindustri kehutanan yang terpuruk di Propinsi KalimantanSelatan. Salah satu rekomendasi dalam penyusunanrencana jangka panjang tersebut adanya keinginan untukmengaktifkan kembali asosiasi industri kehutanan yangdapat menentukan harga terhadap anggotanya. Namundemikian, apabila asosiasi tersebut dapat menetapkanharga jual hasil industri kehutanan di Propinsi KalimantanSelatan tentunya hal tersebut dapat mengarahkan kepadakegiatan kartel yang dilarang, karena melanggar Pasal11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Seminar persaingan usaha di Samarinda pada tanggal22 Juli 2010.Pada bidang kajian dan perdagangan daerah padasektor pariwisata, KPD Balikpapan melakukan diskusidengan Perhimpunan Jotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Balikpapan yang diwakili oleh Bapak DodyAkhdiat selaku Ketua PHRI Balikpapan, BapakSoegianto selaku Wakil Ketua I PHRI Balikpapan(General Manager Hotel Pacific), dan Bapak Reza selakuGeneral Manager Hotel Budiman untuk melakukandiskusi di Kantor KPD Balikpapan.Selain itu, KPD Balikpapan mengundang 5 (lima)narasumber yaitu Dinas Pariwisata propinsi KalimantanTimur, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo KotaSamarinda, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan danPariwisata Kota Balikpapan, Akademisi dari UniversitasMulawarman dan Universitas Balikpapan. Diskusiini juga dihadiri oleh Bapak Yoyo Arifardhani selakuKomisioner KPPU.26 Edisi 24 2010

AKTIFITAS kpdKPD MakassarSeminar Persaingan Usaha di kota Bau-bau- Sulawesi TenggaraPada tanggal 1 Juli 2010 telah dilaksanakan SeminarPersaingan Usaha di Kota Bau-Bau, SulawesiTenggara, di Hotel Rajawali Bau-Bau, SulawesiTenggara. Seminar yang dihadiri oleh 63 peserta darikalangan SKPD, Asosiasi, Akademisi, dan Jurnalis inidibuka oleh Bpk. Rauf Rais, selaku Asisten II BidangEkonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah KotaBau-Bau, sedangkan dari KPPU, pemberian sambutandiwakili oleh Bpk. Ahmad Ramadhan Siregar, selakuKomisioner.Materi disampaikan baik dari KPPU, yang dalamhal ini diwakili oleh Bpk. A. Junaidi, selaku Kepala BiroHubungan Masyarakat, maupun Pemerintah DaerahKota Bau-Bau, yang dalam hal ini diwakili oleh Bpk.Feto Daud, selaku Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Bau-bau.Kegiatan ini bertujuan untuk memberikanpemahaman kepada stakeholder KPPU tentangpersaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasasesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat. Pada seminar ini juga ditemukan bahwa diKota Bau-Bau sendiri terdapat beberapa permasalahandalam pengadaan barang dan jasa, salah satunya adalahadanya kasus barang yang diberikan pemenang tendertidak sesuai dengan barang yang dipesan. Oleh karenaitu, para peserta mengatakan bahwa sosialisasi yangdilakukan KPPU di kota ini sangat bermanfaat dalammemberikan pengetahuan kepada masyarakat, terutamadalam bidang pengadaan barang dan jasa.terdapat banyak opsi kebijakan dalam mencapaisuatu sasaran kebijakan, sehingga untuk menentukankebijakan mana yang akan diterapkan merupakan tugassulit dan memerlukan analisis mendalam.Sampai saat ini, hanya ada sedikit panduan yangsecara jelas mengukur bagaimana pengaruh suatuperaturan pada persaingan yang sehat, sehinggamunculnya berbagai macam kebijakan daerah tidakmenutup kemungkinan adanya gesekan dengan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, oleh sebab itu diperlukanadanya harmonisasi antara kebijakan persaingan dankebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah.Prinsip dan parameter dalam menganalisa dampakkebijakan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagiregulator dalam membuat suatu kebijakan sehinggatidak bertentangan dengan prinsip persaingan usahayang sehat.Seminar Persaingan Usaha di kota Manado- Sulawesi UtaraKegiatan sosialisasi berikutnya di laksanakanbersamaan dengan pembukaan KPD Manado,pada tanggal 15 Juli 2010, yang bertempat diRuang Huyula (Aula) Kantor Gubernur Sulawesi Utaraadalah Seminar “Mewujudkan Persaingan Usaha yangSehat dalam Kerangka Kebijakan Pemerintah Daerah”.Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai pembicaraadalah Ibu Sukarmi, selaku Komisioner KPPU, dan Bpk.Jeffry Korengkeng, selaku Perwakilan dari SekretarisDaerah Kota Manado serta sebagai moderator adalahBpk. Mokhamad Syuhadhak, selaku Plt. SekretarisJenderal KPPU.Pembicara dalam seminar ini menjelaskan bahwa(Foto atas) Sosialisasi Persaingan Usaha di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara.(Foto bawah) Seminar Kebijakan Persaingan Usaha diKota Manado Provinsi, Sulawesi Utara.Edisi 24 201027

KPPUKOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - REPUBLIK INDONESIAGedung KPPU, Jl. Ir. H. Juanda No. 36Jakarta 10210 - INDONESIATelp.: (021) 3507015, 3507043Faks.: 62-21-3507008website: www.kppu.go.ide-mail: infokom@kppu.go.idKPPU adalah komisi negarayang dibentuk berdasarkanUndang-Undang No. 5 Tahun1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat.Kantor Perwakilan Daerah KPPU :SURABAYABumi Mandiri Lt. 7, Jl. Basuki Rahmat No. 129Surabaya 60271 - JAWA TIMURTelp.: (031) 54540146, Faks : (031) 5454146e-mail: kpd_surabaya@kppu.go.idBALIKPAPANGedung BRI Lt. 8, Jl. Sudirman No. 37Balikpapan 76112 - KALIMANTAN TIMURTelp.: (0542) 730373, Faks: (0542) 415939e-mail: kpd_balikpapan@kppu.go.idBATAMGedung Graha Pena Lt. 3A,Jl. Raya Batam Center Teluk TeringNongsa - Batam 29461 - KEPULAUAN RIAUTelp.: (0778) 469337, Faks.: (0778) 469433e-mail: kpd_batam@kppu.go.idMEDANJl. Ir. H. Juanda No. 9A Medan - SUMATERA UTARATelp.: (061) 4558133, Fax. : (061) 4148603e-mail: kpd_medan@kppu.go.idMAKASSARMenara Makassar Lt. 1, Jl. Nusantara No. 1Makassar - SULAWESI SELATANTelp.: (0411) 310733, Faks. : (0411) 310733e-mail: kpd_makassar@kppu.go.idMANADOGedung Gubernur Sulawesi UtaraJl. Tujuh Belas Agustus No.69Manado - SULAWESI UTARATelp.: (0431) 845559, Faks. : (0431) 845559e-mail: kpd_manado@kppu.go.id