UU 29.1995 UKM.pdf

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1995TENTANGUSAHA KECILDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan Pembangunan Nasional yang bertujuanmewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material danspiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah, dunia usaha, danmasyarakat telah dan akan terus melaksanakan Pembangunan Nasional;c. bahwa dalam Pembangunan Nasional, Usaha Kecil sebagai bagian integraldunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyaikedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan strukturperekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasiekonomi;d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Usaha Kecil perlu lebihdiberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantanganperkembangan ekonomi di masa yang akan datang;e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk memberikan dasarhukum bagi pemberdayaan Usaha Kecil perlu dibentuk Undang-undangtentang Usaha Kecil;Mengingat :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945;Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan:UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA KECIL.1

BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil danmemenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sertakepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;2. Usaha Menengah dan Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yangmempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besardaripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil;3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha,dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan danpengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan danmemperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;4. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapanberbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagaiaspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastiankesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnyasehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;5. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan olehPemerintah dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan danbantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuanUsaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, danmasyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukanbank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat permodalanUsaha Kecil;7. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembagapenjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperolehpembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya;8. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan UsahaMenengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan danpengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar denganmemperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan salingmenguntungkan.2

BAB IILANDASAN, ASAS, DAN TUJUANPasal 2Pemberdayaan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945.Pasal 3Pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan atas asas kekeluargaan.Pemberdayaan Usaha Kecil bertujuan:Pasal 4a. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usahayang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi UsahaMenengah;b. meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional,perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, sertapeningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagaitulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.BAB IIIKRITERIAPasal 5(1) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah);c. milik Warga Negara Indonesia;d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabangperusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupuntidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadanhukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilainominalnya, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian,yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.3

BAB IVIKLIM USAHAPasal 6(1) Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil melalui penetapanperaturan perundang-undangan dan kebijaksanaan meliputi aspek:a. pendanaan;b. persaingan;c. prasarana;d. informasi;e. kemitraan;f. perizinan usaha; dang. perlindungan.(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif menumbuhkan iklimusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Pasal 7Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek pendanaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menetapkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:a. memperluas sumber pendanaan;b. meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan;c. memberikan kemudahan dalam pendanaan.Pasal 8Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek persaingan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menetapkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:a. meningkatkan kerja sama sesama Usaha Kecil dalam bentuk koperasi,asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawarUsaha Kecil;b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persainganyang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni yangmerugikan Usaha Kecil;c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orangperseoranganatau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.Pasal 9Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek prasarana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dengan menetapkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:4

a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkanpertumbuhan Usaha Kecil;b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Kecil.Pasal 10Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek informasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dengan menetapkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:a. membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis;b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain,dan mutu.Pasal 11Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek kemitraan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dengan menetapkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:a. mewujudkan kemitraan;b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Kecil dalampelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.Pasal 12Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perizinan usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan menetapkanperaturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakanterwujudnya sistem pelayanan satu atap;b. memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.Pasal 13Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan menetapkan peraturanperundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasipertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, sertalokasi lainnya;b. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususanproses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifatkhusus dan turun temurun;c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan Usaha Kecil melaluipengadaan secara langsung dari Usaha Kecil;d. mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah;5

e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.BAB VPEMBINAAN DAN PENGEMBANGANPasal 14Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan danpengembangan Usaha Kecil dalam bidang:a. produksi dan pengolahan;b. pemasaran;c. sumber daya manusia; dand. teknologi.Pasal 15Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan danpengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf a dengan:a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi danpengolahan;b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksidan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.Pasal 16Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan danpengembangan dalam bidang pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dengan:a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;e. memasarkan produk Usaha Kecil.Pasal 17Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan danpengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 14 huruf c dengan:a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, dankonsultasi Usaha Kecil;d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan Usaha Kecil.6

Pasal 18Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melakukan pembinaan danpengembangan dalam bidang teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14huruf d dengan:a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalianmutu;b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkandesain dan teknologi baru;c. memberi insentif kepada Usaha Kecil yang menerapkan teknologi baru danmelestarikan lingkungan hidup;d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;e. meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi;f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangandi bidang desain dan teknologi bagi Usaha Kecil.Pasal 19(1) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,yang menyangkut tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktupembinaan dan pengembangannya, dilaksanakan dengan memperhatikanklasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Kecil yang bersangkutan.(2) Ketentuan mengenai tata cara, bobot, intensitas, prioritas, dan jangka waktupembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Pasal 20(1) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengahmasih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan dalam jangka waktupaling lama tiga tahun.(2) Pemerintah menetapkan bidang pembinaan dan pengembangan yang masihperlu diberikan kepada Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).(3) Usaha Kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi Usaha Menengahtetap dapat menempati lokasi usaha dan melakukan kegiatan usaha yangdicadangkan.7

BAB VIPEMBINAAN DAN PENJAMINANPasal 21Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yangmeliputi:a. kredit perbankan;b. pinjaman lembaga keuangan bukan bank;c. modal ventura;d. pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara(BUMN);e. hibah; danf. Jenis pembiayaan lainnya.Pasal 22Untuk meningkatkan akses Usaha Kecil terhadap pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan:a. meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri;b. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan;c. meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;d. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin.Pasal 23(1) Pembiayaan bagi Usaha Kecil dapat dijamin oleh lembaga penjamin yangdimiliki Pemerintah dan/atau swasta.(2) Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjaminpembiayaan Usaha Kecil dalam bentuk:a. penjaminan pembiayaan kredit perbankan;b. penjaminan pembiayaan atas bagi hasil;c. penjaminan pembiayaan lainnya.Pasal 24Lembaga penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:a. lembaga penjamin yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku;b. lembaga lainnya yang ditetapkan sebagai lembaga penjamin.8

Pasal 25Pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23yang menyangkut alokasi, tata cara, prioritas, serta jangka waktu pembiayaandan penjaminan dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan ingkatperkembangan Usaha Kecil.BAB VIIKEMITRAANPasal 26(1) Usaha Menengah dan Usaha Besar melaksanakan hubungan kemitraandengan Usaha Kecil, baik yang memiliki maupun yang tidak memilikiketerkaitan usaha.(2) Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha.(3) Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangandalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.(4) Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyaikedudukan hukum yang setara.Kemitraan dilaksanakan dengan pola:a. inti-plasma;b. subkontrak;c. dagang umum;d. waralaba;e. keagenan; danf. bentuk-bentuk lain.Pasal 27Pasal 28Usaha Kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 adalah usaha yang telah terdata dan pengelolaannya sebagianbesar dilakukan oleh Warga Negara Indonesia.Pasal 29Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang–kurangnya mengatur bentuk dan lingkup kegiatan usaha kemitraan, hak dan9

kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, sertajangka waktu dan penyelesaian perselisihan.Pasal 30Pelaksanaan hubungan kemitraan yang berhasil antara Usaha Menengah atauUsaha Besar dengan Usaha Kecil ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikansaham Usaha Menengah atau Usaha Besar oleh Usaha Kecil mitra usahanyadengan harga yang wajar.Pasal 31Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26, Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasaiUsaha Kecil mitra usahanya.Pasal 32Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.BAB VIIIKOORDINASI DAN PENGENDALIANPasal 33(1) Presiden menunjuk Menteri yang membidangi Usaha Kecil yang bertanggungjawab atas, serta mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaanUsaha Kecil.(2) Untuk memantapkan koordinasi dan pengendalian, Presiden dapatmembentuk lembaga koordinasi dan pengendalian pemberdayaan UsahaKecil yang dipimpin oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dengan anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, pengusaha,tenaga ahli, tokoh dan lembaga swadaya masyarakat.(3) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pelaksanaan, pemantauan,evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaanUsaha Kecil.10

BAB IXKETENTUAN UMUMPasal 34Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecilsehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha,bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemboronganpekerjaan Pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi Usaha Kecilyang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi UsahaKecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana dendapaling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).Pasal 35Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah tindak pidanakejahatan.BAB XSANKSI ADMINISTRATIFPasal 36(1) Usaha Menengah atau Usaha Besar yang dengan sengaja melanggarketentuan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izinusaha dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)oleh instansi yang berwenang.(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan olehatau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupapencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansiberwenang.BAB XIKETENTUAN PENUTUPPasal 37Dengan berlakunya Undang-undang ini, seluruh peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan pengaturan Usaha Kecil dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.11

Pasal 38Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundangini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.Diundangkan di Jakartapada tanggal 26 Desember 1995MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARAREPUBLIK INDONESIAttd.MOERDIONODisahkan di Jakartapada tanggal 26 Desember 1995PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.SOEHARTOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 7412

PENJELASAN ATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1995TENTANGUSAHA KECILI. UMUMPembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil danmakmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan RepublikIndonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyatdalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dandinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat,tertib, dan damai.Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakupseluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama olehmasyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utamapembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing,melindungi, serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatanmasyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi,dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainyatujuan Pembangunan Nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut telahdilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan *7407 titik beratdiletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber dayamanusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan danstabilitas.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama Pembangunan JangkaPanjang Pertama, selain telah meningkatkan kesejahteraan rakyat jugatelah menumbuh-kembangkan Usaha Besar, Usaha Menengah, UsahaKecil, dan Koperasi.Usaha Kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasionalmempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting danstrategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional padaumumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. UsahaKecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangankerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakatdapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatanmasyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalammewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas padakhususnya.13

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapatmewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalamperekonomian nasional.Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapiberbagai hambatan dan kendala, baik yan bersifat eksternal maupuninternal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yangbelum mendukung bagi perkembangannya.Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan Usaha Kecil,telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh Pemerintah tentangpencadangan usaha, pendanaan, dan pembinaan, tetapi belum berhasilsebagaimana diharapkan karena belum adanya kepastian hukum yangmerupakan perlindungan bagi Usaha Kecil dan dipatuhi oleh semua pihak.Dihadapkan pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasiketerbukaan perekonomian dunia, baik pada tingkat regional maupuntingkat dunia, Usaha Kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri.Sehubungan dengan itu, Usaha Kecil perlu memberdayakan dirinya dandiberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yangberlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demiterwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasar pada asas kekeluargaan.Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui:a) penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembanganUsaha Kecil;b) pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil serta kemitraanusaha.Pemberdayaan Usaha Kecil dilaksanakan oleh Pemerintah, dunia usaha,dan masyarakat. Dengan memberdayakan Usaha Kecil, diharapkanUsaha Kecil menjadi tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembangmenjadi Usaha Menengah. Usaha Kecil yang tangguh, mandiri, danberkembang dengan sendirinya akan meningkatkan produk *7408nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasilpembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yanglebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya, pemberdayaanUsaha Kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecildalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud tatananperekonomian nasional yang sehat dan kukuh.Dalam memberdayakan Usaha Kecil seluruh peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan Usaha Kecil, antara lain UndangundangNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Nomor 2514

Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan satu kesatuan yang tidakdapat dipisahkan dan saling melengkapi.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun denganmaksud memberdayakan Usaha Kecil, mencakup berbagai aspekpemberdayaan Usaha Kecil tetapi tidak mengatur mekanisme internalnya.Di dalamnya dimuat tentang pengertian dan kriteria Usaha Kecil sertalandasan, asas dan tujuan. Selanjutnya, diperjelas dan dipertegas pulasegi-segi yang mencakup penumbuhan iklim usaha yang kondusif,pembinaan, dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan,kemitraan, koordinasi dan pengendalian, serta ketentuan pidana dansanksi administratif.II.PASAL DEMI PASALPasal 1Angka 1Yang dimaksud dengan Usaha Kecil tradisional adalahusaha yang menggunakan alat produksi sederhana yangtelah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitandengan seni dan budaya. Kegiatan ekonomi rakyat yangberskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yangdimiliki dan menghidupi sebagian besar rakyat.Angka 2Yang dimaksud dengan Usaha Menengah dan Usaha Besarmeliputi usaha nasional (milik negara atau swasta), usahapatungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatanekonomi di Indonesia.Angka 3Yang dimaksud dengan usaha yang tangguh dan mandiriadalah usaha yang memiliki daya saing tinggi dan memilikikemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu padakepercayaan dan kemampuan sendiri.Angka 4Cukup jelasAngka 5Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan olehPemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapatdilaksanakan, baik secara sendiri-sendiri maupun secarabersama-sama.15

Pasal 2Pasal 3Pasal 4Pasal 5Angka 6Yang dimaksud dengan dana adalah sejumlah uang, suratsuratberharga, atau aktiva lainnya.Yang dimaksud dengan permodalan adalah kekayaan usahadalam bentuk yang atau harta lainnya, yang menjadi dasaruntuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang terdiriatas modal sendiri dan modal luar.Angka 7Cukup jelasAngka 8Kerja sama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukandengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etikabisnis yang sehat.Cukup jelasDalam upaya memberdayakan Usaha Kecil, jiwa dan semangatusaha bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariasas kekeluargaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan.Cukup jelasAyat (1)Huruf aYang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah nilaijual kekayaan usaha (aset) dikurangi kewajibannya.Huruf bYang dimaksud dengan hasil penjualan tahunanadalah hasil penjualan bersih (neto) yang berasal daripenjualan barang dan jasa dari usahanya dalam satutahun buku.Walaupun Undang-undang ini menetapkan bataskekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan16

tersebut, Usaha Kecil yang mendapatkan prioritaspemberdayaan adalah Usaha Kecil yang merupakanlapisan terbesar dari jumlah Usaha Kecil yang ada.Huruf cYang dimaksud dengan milik Warga NegaraIndonesia adalah Usaha Kecil yang sepenuhnya milikWarga Negara Indonesia. Pemilik Usaha Keciltersebut dapat mengelolanya sendiri ataumenyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain.Huruf dYang dimaksud dengan Usaha Kecil yang dimilikiatau dikuasai oleh Usaha Menengah atau UsahaBesar adalah Usaha Kecil yang merupakan anakperusahaan atau cabang perusahaan yangsepenuhnya atau sebagian besar sahamnya dimilikioleh Usaha Menengah atau Usaha Besar.Yang dimaksud dengan Usaha Kecil yang berafiliasidengan Usaha Menengah atau Usaha Besar adalahUsaha Kecil yang dikendalikan secara langsung atautidak langsung oleh Usaha Menengah atau UsahaBesar.a. Yang dimaksud dengan berafiliasi langsungadalah jika anggota dewan komisaris, direksi,atau manajer Usaha Menengah atau UsahaBesar merupakan pemilik atau pengelolaUsaha Kecil.b. Yang dimaksud dengan berafiliasi tidaklangsung adalah jika :1) Usaha Kecil dan Usaha Menengah atauUsaha Besar dimiliki atau dikuasai olehorang atau pihak yang sama;2) pemilik atau pengelola Usaha Kecilmemiliki hubungan keluarga secarahorizontal atau vertikal, karenaperkawinan atau keturunan sampaiderajat kedua, dengan salah seoranganggota dewan komisaris, direksi atauyang mengendalikan Usaha Menengahatau Usaha Besar, jika terdapat17

Pasal 6keterkaitan usaha baik horizontalmaupun vertikal, antara Usaha Kecildengan Usaha Menengah atau UsahaBesar yang bersangkutan.Yang dikecualikan dengan pengertian dimiliki,dikuasai atau berafiliasi ialah koperasi karyawan dariUsaha Menengah atau Usaha Besar.Huruf cCukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (1)Yang berwenang menetapkan peraturan perundangundangandan kebijaksanaan sebagaimana yang dimaksudpasal ini paling rendah adalah Menteri.Huruf aYang dimaksud dengan pendanaan dalam pasal iniadalah upaya yang terdiri atas penyediaan sumberdana, tata cara, dan persyaratan untuk pemenuhankebutuhan dana bagi pemberdayaan Usaha Kecil.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelasHuruf fCukup jelasHuruf gCukup jelas18

Pasal 7Pasal 8Ayat (2)Cukup jelasHuruf aYang dimaksud dengan memperluas sumber pendanaanadalah berbagai upaya memperbanyak jenis danmeningkatkan alokasi pendanaan yang dapat dimanfaatkanUsaha Kecil.Huruf bYang dimaksud dengan meningkatkan akses terhadapsumber pendanaan mencakup berbagai upayapenyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana.Huruf cYang dimaksud dengan memberikan kemudahan dalampendanaan mencakup berbagai upaya pemberiankeringanan persyaratan dalam pendanaan.Huruf aKerja sama sesama Usaha Kecil dimaksudkan untukmeningkatkan posisi tawar dalam melakukan transaksibisnis dengan pihak lainnya agar mempunyai posisi yangsepadan, Selain itu, kerja sama sesama Usaha Kecil akanmeningkatkan pula skala ekonomi usahanya.Huruf bYang dimaksud dengan mencegah adalah upaya berupaderegulasi, pengaturan tata niaga, penetapan harga,pengenaan sanksi, dan pembentukan komisi persaingan.Pengertian pencegahan mencakup penghapusan bentukmonopoli, oligopoli, dan monopoli, yang merugikan UsahaKecil, kecuali yang dikendalikan oleh negara demikepentingan rakyat banyak.Huruf cCukup jelas19

Pasal 9Pasal 10Pasal 11Huruf aYang dimaksud dengan mengadakan prasarana umumdalam pasal ini adalah penyediaan prasarana yangmemadai bagi pengembangan Usaha Kecil, antara lain,meliputi pengadaan prasarana transportasi, telekomunikasi,listrik, air bersih, lokasi usaha, tempat berusaha, dan pasar.Huruf bYang dimaksud dengan memberikan keringanan tarifprasarana tertentu dalam pasal ini adalah pengadaanpembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapanPemerintah, baik yang secara langsung maupun tidaklangsung memberikan keringanan bagi Usaha Kecil.Huruf aYang dimaksud dengan bank data dan jaringan informasibisnis adalah berbagai pusat data bisnis dan sisteminformasi bisnis yang dimiliki Pemerintah atau swasta.Huruf bYang dimaksud dengan mengadakan dan menyebarkaninformasi mengenai pasar, teknologi, desain, dan mutuadalah melakukan penyebaran informasi di seluruh wilayahtanah air aga Usaha Kecil dapat mengikuti perkembanganpasar, teknologi atau desain, baik yang berasal dari dalammaupun luar negeri.Huruf aYang dimaksud dengan mewujudkan kemitraan adalahsuatu usaha Menengah dan Usaha Besar melakukankemitraan, antara lain, berupa stimulan tanpa adanya unsurpaksaan sehingga terlaksananya alih teknologi, manajemen,dan kesempatan berusaha bagi Usaha Kecil dapat terjadisecara wajar.Huruf bYang dimaksud dengan mencegah terjadinya hal-hal yangmerugikan Usaha Kecil dalam pelaksanaan transaksi UsahaKecil dengan Usaha Menengah dan/atau Usaha Besaradalah upaya yang ditujukan agar Usaha Kecil tersebut tidak20

dirugikan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar,sebagai akibat penundaan pembayaran, pengalihan resikoyang tidak adil dalam konsinyasi, dan pengenaan pungutanpungutan.Pasal 12Pasal 13Huruf aUpaya mewujudkan sistem pelayanan satu atapdilaksanakan secara bertahap.Huruf bYang dimaksud dengan pemberian kemudahan persyaratanuntuk memperoleh perizinan bagi Usaha Kecil, antara lain,adalah keringanan biaya.Huruf aYang dimaksud dengan menumbuhkan iklim usaha dalamaspek perlindungan mencakup aspek peruntukan tempatusaha, antara lain:1) lokasi di pasar, yaitu pengadaan lokasi untuk pasartradisional atau lokasi pasar tertentu lainnya yangkhusus diperuntukkan bagi Usaha Kecil,pembangunan lokasi pasar bagi Usaha Menengahatau Usaha Besar diatur dengan memperhatikanjarak lokasi pasar yang telah diperuntukkan bagiUsaha Kecil;2) ruang pertokoan, yaitu ruang yang disediakan bagipenguasa kecil dalam pusat perbelanjaan;3) lokasi sentra industri kecil, yaitu pengadaan lahankhusus bagi Usaha Kecil atau pengadaan sebagianlahan pada kawasan industri yang dibangun olehPemerintah atau oleh Usaha Menengah dan/atauUsaha Besar;4) lokasi pertanian rakyat dalam arti luas, yaitupencadangan lahan pertanian bagi Usaha Kecildalam pembangunan pertanian oleh Pemerintah atauoleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar;21

Pasal 14Pasal 155) lokasi pertambangan rakyat, yaitu pengadaan lahanpertambangan khusus bagi pengusaha kecil olehPemerintah.6) lokasi untuk pedagang kaki lima, yang diatur melaluipenetapan tata ruang.Huruf bYang dimaksud dengan mencadangkan bidang dan jeniskegiatan usaha adalah pemberian perlindungan, antara lain,terhadap:1) kegiatan usaha yang menggunakan teknologi yangmempunyai kekhususan proses;2) kegiatan usaha yang bersifat padat karya yangmerupakan mata pencaharian sebagian masyarakatsetempat;3) kegiatan usaha yang mempunyai nilai seni budayayang bersifat khusus serta turun temurun dandikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun pula.Huruf cCukup jelasHuruf dYang dimaksud dengan pengadaan barang atau jasa danpemborongan kerja pemerintah adalah pengadaan danpemborongan pekerjaan yang dibiayai dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari badanusaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah(BUMD).Huruf eCukup jelasCukup jelasCukup jelas22

Pasal 16Pasal 17Pasal 18Cukup jelasHuruf aYang dimaksud dengan memasyarakatkan danmembudayakan kewirausahaan adalah menanamkan danmengembangkan jiwa, semangat, serta perilakukewirausahaan, yaitu:a. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengansemangat kemandirian;b. kemauan dan kemampuan memecahkan masalahdan mengambil keputusan secara sistematis,termasuk keberanian mengambil resiko usaha;c. kemauan dan kemampuan berpikir dan bertindaksecara kreatif dan inovatif;d. kemauan dan kemampuan untuk bekerja secara teliti,tekun, dan produktif;e. kemauan dan kemampuan untuk bekerja dalamkebersamaan dengan berlandaskan etika bisnis yangsehat.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasCukup jelas23

Pasal 19Pasal 20Pasal 21Ayat (1)Yang dimaksud dengan klasifikasi dalam pasal ini adalahpenggolongan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Pemerintahberdasarkan nilai kekayaan bersih atau penjualan tahunandengan memperhatikan kondisi nyata berbagai jenis danlapisan Usaha Kecil, termasuk Usaha Kecil informal, UsahaKecil rumah tangga, dan Usaha Kecil tradisional.Ayat (1)Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil yang telahberhasil berkembang menjadi Usaha Menengah dapatdilanjutkan dalam jangka waktu paling lama tiga tahundimaksudkan agar selama kurun waktu tersebut dapatdimanfaatkan oleh Usaha Menengah itu untukmemantapkan usahanya karena jangka waktu tiga tahunmerupakan jangka waktu yang memadai sebagai prosespemantapan usaha.Ayat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasHuruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cCukup jelasHuruf dCukup jelasHuruf eCukup jelas24

Pasal 22Pasal 23Ayat (2)Pasal 24Pasal 25Huruf fYang dimaksud dengan jenis pembiayaan lainnya adalahdana sumbangan dari masyarakat, termasuk dana dariUsaha Besar swasta, dan sebagainya.Cukup jelasAyat (1)Dalam pelaksanaan penjaminan oleh lembaga penjamin,baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta, UsahaKecil diberi berbagai kemudahan berupa penyederhanaantata cara dan persyaratan yang ringan.Huruf aCukup jelasHuruf bCukup jelasHuruf cYang dimaksud dengan penjaminan pembiayaan lainnyaadalah pemberian jaminan, antara lain, dalam bentukjaminan orang perseorangan dan jaminan perusahaan(avalis).Cukup jelasTata cara pembiayaan dan penjaminan Usaha Kecil diupayakandengan sederhana dan mudah serta dengan persyaratan yangringan. Prioritas pemberian pembiayaan dan penjaminan diberikankepada kelompok atau lapisan Usaha Kecil yang jumlahnya palingbesar, sedangkan jangka waktu pembiayaan ditetapkan secaraluwes, sesuai dengan kelayakan usaha dari Usaha Kecil yangbersangkutan.25

Pasal 26Pasal 27Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksuddalam ayat ini diarahkan kepada perluasan dan pendalamanketerkaitan bagi Usaha Kecil yang memiliki keterkaitanusaha serta penumbuhan keterkaitan usaha bagi UsahaKecil yang memiliki potensi keterkaitan usaha.Ayat (3)Cukup jelasAyat (4)Cukup jelasHuruf a.Yang dimaksud dengan: a.pola inti-plasma adalah hubungankemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengahatau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atauUsaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selakuplasma, perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai daripenyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampaidengan pemasaran hasil produksi;Huruf b.pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara UsahaKecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yangdidalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yangdiperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besarsebagai bagian dari produksinya;Huruf c.pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antaraUsaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar,yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besarmemasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecilmemasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengahatau Usaha Besar mitranya;26

Pasal 28Pasal 29Pasal 30Pasal 31Pasal 32Huruf d.pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnyapemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi,merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannyakepada penerima waralaba dengan disertai bantuanbimbingan manajemen;Huruf e.pola keagenan adalah hubungan kemitraan, yangdidalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untukmemasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau UsahaBesar mitranya;Huruf f.pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana terteradalam huruf a, b, c, d dan e pasal ini adalah pola kemitraanyang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belumdibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yangakan datang.Pendataan dilakukan oleh Pemerintah dengan cara sederhana,mudah, dan tidak dipungut biaya. Jika Usaha Kecil belum terdata,usaha tersebut tetap dapat melaksanakan hubungan kemitraan.Penyelesaian perselisihan dalam hubungan kemitraan dilakukansecara musyawarah. Jika tidak tercapai kata mufakat, perselisihanitu diselesaikan melalui badan peradilan.Saham dengan harga yang wajar dapat dibeli oleh Usaha Kecildengan sistem pembayaran yang ringan dan tidak merugikanpengembangan Usaha Kecil.Cukup jelasCukup jelas27

CATATANPasal 33Pasal 34Pasal 35Pasal 36Pasal 37Pasal 38Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasCukup jelasCukup jelasAyat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasCukup jelasCukup jelasKutipan : LEMBAR LEPAS WARTA PERUNDANG-UNDANGANNOMOR 1497/TH.XVIII TAHUN 199528