SURAT EDARAN - Departemen Pekerjaan Umum

II. DASAR PEMBENTUKAN1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun Nomor 4532);2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 91 Tahun 2011;3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor92 Tahun 2011;4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman PersyaratanTeknis Bangunan Gedung;6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman TeknisFasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman TeknisPembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman UmumRencana Tata Bangunan dan Lingkungan;9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IzinMendirikan Bangunan;10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung;11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim AhliBangunan Gedung;12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaandan Perawatan Bangunan Gedung;13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Penyusunan RencanaInduk Sistem Proteksi Kebakaran;14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan TeknisSistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRTRW Kabupaten;16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman PenyusunanRTRW Kota;17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman TeknisManajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Pekerjaan Umum;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman TeknisPemeriksaan Berkala Bangunan Gedung;20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman TeknisPendataan Bangunan Gedung;21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 tentang Pedoman RevitalisasiKawasan;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IzinMendirikan Bangunan;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah.III. MAKSUD DAN TUJUANSurat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi panduan teknis dalam percepatan penyusunanpengaturan mengenai Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.Surat Edaran ini bertujuan agar tercapai ketertiban dan kemudahan penyusunan Peraturan DaerahKabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung.IV. LINGKUP PENGATURANLingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini memberikan acuan pokok materi muatan dalammenyusun substansi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung dan panduandalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bangunan Gedung tersebut.I. Adapun lingkup panduan dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang BangunanGedung meliputi ketentuan teknis penyusunan Peraturan Daerah Bangunan Gedung mulai daritahap persiapan, tahap survey, tahap penyusunan naskah akademis, tahap perumusanPeraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, tahap pembahasan Peraturan Bangunan Gedung,tahap konsensus, dan tahap finalisasi.II. Adapun lingkup substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentangBangunan Gedung meliputi:a. Fungsi dan klasifikasi bangunan gedungFungsi bangunan gedung merupakan pengaturan tentang peruntukan bangunan gedungsebagai tempat manusia melakukan kegiatannya yang meliputi baik untuk hunian atautempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupunkegiatan khusus.Klasifikasi bangunan gedung merupakan pengaturan tentang klasifikasi fungsi bangunanyang didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunangedung.b. Persyaratan bangunan gedungPersyaratan bangunan gedung meliputi pengaturan tentang persyaratan administratifdan persyaratan teknis bangunan gedung.Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi status hak atas tanah dan/atau izinpemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung danIMB.c. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratankeandalan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung),

kearifan lokal dan kaidah tradisional terkait bangunan gedung serta kriteria bangunan gedungterhadap ancaman potensi bencana pada kabupaten/kota tersebut.d. Penyelenggaraan bangunan gedungPenyelenggaraan bangunan gedung meliputi tata cara dan ketentuan penyelenggaraanbangunan gedung yang meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, danpembongkaran. Kegiatan pembangunan dilakukan melalui perencanaan teknis dan prosespelaksanaan konstruksi.e. Peran masyarakatPengaturan mengenai tata cara dan ketentuan peran serta masyarakat yang dapatdilakukan melalui pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunangedung, pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah setempat, penyampaian pendapatdan pertimbangan serta gugatan perwakilan terhadap proses penyelenggaraan bangunangedung mulai dari tahap pembangunan, pemanfaatan, pelestarian hingga pembongkaranbangunan gedung.f. Pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedungPengaturan mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotaterhadap penyelenggaraan bangunan gedung kepada para penyelenggara bangunangedung yang dapat dilakukan alam bentuk pengaturan, pemberdayaan, serta pengawasan.g. SanksiV. PENUTUPPengaturan terkait sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana yang dikenakan pada pemilikdan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan dalam IMBdan/atau SLF.Materi muatan serta panduan teknis dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentangBangunan Gedung, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariSurat Edaran ini, sebagai berikut :1) Panduan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;2) Model Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Juni 2012MENTERI PEKERJAAN UMUM,DJOKO KIRMANTOTembusan disampaikan kepada Yth:1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;2. Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia.