ekonomi 2

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara pajak denganpungutan resmi lainnya yang disajikan dalam tabel berikut ini.Tabel 3.6 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi LainnyaDitinjau dari Pajak Pungutan resmi lain1. Balas jasa Tidak diterima secara Diterima secaralangsunglangsung2. Objek pemu- Semua orang yang me- Khusus orang yangngutan menuhi syarat tertentu menggunakan jasa ataufasilitas tertentu3. Instansi pemu- Dipungut oleh Peme- Hanya dipungut olehngut rintah Pusat dan Pemerintah DaerahDaerah4. Sifat pemungutan Bersifat memaksa Sesuai kebijakanpemerintah5. Sanksi (hukum) Tertulis jelas dalam Sesuai kebijakanundang-undang (sanksi pemerintahberupa surat teguran,denda maksimalRp 10.000.000 danhukuman penjara maksimal6 tahun)3. Dasar Hukum dan Fungsi PajakDalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, pemerintahmemiliki dasar hukum yaitu:a. UUD 1945 pasal 23 A (sesudah diamandemen) yang berbunyi: Pajakdan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur dengan undang-undang.b. Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan (terbaru)terdiri atas:1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan.2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan(PPh).3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan atasHak Tanah dan Bangunan.APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 89