ekonomi 2

2. Tujuan Kebijakan Fiskal/AnggaranSecara rinci, kebijakan anggaran dilakukan pemerintah dengan tujuansebagai berikut:a. untuk menciptakan stabilitas ekonomi;b. untuk menciptakan lapangan kerja;c. untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi;d. untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan.3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal/AnggaranJika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalahkebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihatberbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional danbertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalahkebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, danpinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalahkebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihatbesarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakanini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.Selanjutnya, jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan denganjumlah pengeluaran, kebijakan fiskal/anggaran dapat dibedakan menjadiempat jenis.a. Kebijakan Anggaran SeimbangKebijakan anggaran seimbang, adalah kebijakan anggaran yangmenyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Ini berarti jumlahpengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlahpenerimaan yang didapat. Sehingga negara tidak perlu berhutang, baikberhutang dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Dalam masa depresi(kelesuan ekonomi), sebaiknya negara tidak menggunakan kebijakananggaran seimbang karena bisa memperburuk keadaan ekonomi. Pada masadepresi penerimaan negara sangat rendah sehingga negara perlu mendapatpinjaman untuk memperbaiki perekonomian. Dengan demikian, negara tidakbisa melakukan kebijakan anggaran seimbang. Adapun kebijakan anggaranyang tepat digunakan pada masa depresi adalah kebijakan anggaran defisit.APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 85