ekonomi 2

sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerahdiharapkan bisa meningkat.b. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jikadaerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalamiekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untukmemperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahunberikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkanmenghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.c. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah, misalnya: dalamrangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarifbeberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarifpengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajaksarang burung walet. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akanberpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Satu hal yang perlu diingatoleh pemerintah daerah, jangan sampai kenaikan-kenaikan tersebutmenimbulkan ekonomi biaya tinggi.d. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabilapemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintasbarang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitasperusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjualproduknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahanbakunya dari daerah lain.e. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan.Misalnya, di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yangtentunya membuat kaya para pemiliknya. Agar kekayaan mereka tidakbertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakanketimpangan distribusi pendapatan maka pada APBD dianggarkan pajaksarang burung walet. Pajak yang dikenakan pada pemilik sarang burungwalet akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentinganmasyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan dimasyarakat diharapkan lebih merata.I N F OKorupsi! Benarkah Diri Kita Bersih dari Korupsi?Menurut survei TII (Transparancy International Indonesia),Lembaga Bea dan Cukai dinyatakan sebagai lembaga yangmemperoleh suap atau sogokan tertinggi, yaitu mencapai 23 miliarrupiah selama 1 tahun yang didapat dari 140 penyuap. Urutan keduaditempati oleh kantor pajak yang memperoleh 12,7 miliar rupiahselama 1 tahun yang didapat dari 328 penyuap.APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 83