ekonomi 2

2) Pemerintah mengajukan RAPBN kepada DPR untuk dibahas.3) DPR membahas RAPBN dengan dua tujuan: diterima atau ditolak.4) Jika diterima, RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikankepada pemerintah untuk dilaksanakan. Namun, jika ditolak,pemerintah harus menggunakan APBN sebelumnya.c. Pelaksanaan, Pengawasan, dan PertanggungjawabanAPBNPenjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertangungjawabanAPBN adalah sebagai berikut.1) Pelaksanaan APBNAPBN yang sudah disahkan digunakan pemerintah sebagai pedomanpendapatan dan pengeluaran, sekaligus sebagai program kerjapemerintah selama satu tahun. Setiap pengeluaran harus berdasarkanDIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek). PembayaranDIK dan DIP dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN) dalam bentuk SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) yangdapat ditukarkan dengan uang tunai.2) Pengawasan APBNAgar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBN harus diawasi.Lembaga yang bertugas mengawasi APBN, di antaranya BPK (BadanPemeriksa Keuangan) sebagai instansi pengawas tertinggi. Selain itu,masyarakat juga bisa turut serta mengawasi pelaksanaan APBN.3) Pertanggungjawaban APBNPemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN dalambentuk PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang disampaikan kepadaDPR untuk diteliti.4. Sumber-Sumber Pendapatan Negara dan Jenis-Jenis Pembelanjaan NegaraSelanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sumber-sumber pendapatannegara dan jenis-jenis pembelanjaan negara.a. Sumber-Sumber Pendapatan NegaraSetiap negara pasti ingin memperoleh pendapatan yang sebanyakbanyaknya.Caranya, yaitu dengan menggali semua sumber pendapatanyang ada di negara tersebut. Sumber-sumber pendapatan tiap negaraberbeda. Begitu juga Indonesia sebagai negara sektor migas (minyak dangas). Namun, sejak harga BBM di dunia merosot pada tahun 1982,APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 63