ekonomi 2

Pelaksanaan akuntansi atau pembukuan bagi perusahaan dilakukanberdasarkan hukum dari undang-undang dan peraturan. Berikut ini kitaakan membahas mengenai dasar hukum pelaksanaan akuntansi ataupembukuan.A. Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi diIndonesiaDasar hukum pelaksanaan akuntansi (pembukuan) bagi perusahaan diIndonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)Pasal 6 dan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2000 pasal 28.1. Pasal 6 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)Ayat 1. Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaandiwajibkan membuat catatan-catatan dengan cara demikiansehingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahuisegala hak dan kewajibannya.Ayat 2. Dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertamadari tiap-tiap tahunnya ia diwajibkan menandatangani sendirisebuah neraca yang tersusun sesuai dengan kebutuhanperusahaan itu.Ayat 3. la diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun untuk bukubukudan dokumen sumber yang bersangkutan. Dan ia pundiharuskan menyimpan surat-surat kawat dan surat-surat lainselama sepuluh tahun.2. Pasal 7 KUHDHakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberikankekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegang buku setiappengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadianharus diberikannya.3. Pasal 12 KUHDTiada seorang dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya,melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentinganterhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingandalam suatu perusahaan, sebagai pesero, sebagai perangkat seorangpengurus atau wakil, dan akhirnya pun dalam hal kepailitan.Peraturan pokok yang mengatur pembukuan tercantum dalam KUHDpasal 6 yang berbunyi: Mewajibkan pada setiap orang yang menjalankanperusahaan untuk mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaanDasar Hukum dan Pelaksanaan Akuntansi 225