ekonomi 2

10. APBD menjadi pedoman untuk menilai atau mengawasi kegiatanpenyelenggaraan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut merupakansalah satu fungsi APBD, yaitu sebagai fungsi . . . .A. Perencanaan D. AlokasiB. Otorisasi E. DistribusiC. Pengawasan11. Yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh semua penggunaanggaran di daerah adalah . . . .A. RAPBD D. SASKB. RASK E. PADC. DASK12. Yang dikategorikan sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) adalah . . . .A. Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah, Retribusi DaerahB. Pajak Daerah, Dana Darurat, HibahC. Dana Alokasi Umum, hibah, Pajak DaerahD. Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dana DaruratE. Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Pendapatan Bunga13. Perhatikan daftar berikut.1. Belanja Pelayanan Publik 4. Belanja Non-Darurat2. Belanja Pajak 5. Belanja Tidak Tersangka3. Belanja Aparatur Daerah 6. Belanja Asli DaerahYang termasuk Pos-pos pembelanjaan daerah adalah . . . .A. 1, 2, 5 D. 3, 4, 6B. 1, 3, 5 E. 1, 2, 6C. 2, 4, 514. Berikut ini adalah tujuan kebijakan Anggaran, kecuali . . . .A. Menciptakan lapangan kerjaB. Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatanC. Menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaranD. Menciptakan stabilitas ekonomiE. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi15. Dari sisi teori, kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintahdengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatannasional terutama bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerjamerupakan uraian dari kebijakan . . . .A. Anggaran strategis (Strategis Budget)B. Stabilitas anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget)APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 113