ekonomi 2

7) Memuat penjelasan berbagai sanksi (hukuman) jika terjadi kelalaiandalam perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun bagi aparat pajak.I N F ODitangkap, Pemalsu Faktur PajakAparat Ditjen Pajak dan Polri membongkar satu jaringan pembuatfaktur pajak tidak sah (fiktif), yang menyebabkan kerugian negarasedikitnya Rp55 miliar.Penyidik memperoleh petunjuk dan barang bukti berupa namanamaperusahaan yang diduga fiktif dan dapat menimbulkan kerugiannegara pada pendapatan negara khususnya pada pajak pertambahannilai (PPn).Modus operandi yang dilakukan antara lain membuat banyak KTP,membuat faktur pajak tidak sah (palsu), juga ditemukan adanya specimen(contoh) tanda tangan kepala kantor pajak.Ancaman pidana untuk pelaku berdasarkan KUHP yaitu tindakpemalsuan adalah maksimum enam tahun penjara. Sementaraberdasarkan UU tentang Perpajakan ancaman hukumannya adalahenam tahun ditambah denda empat kali jumlah pajak terutang.Sumber: Pikiran Rakyatb. Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak PenghasilanUndang-undang ini mengatur tentang Pajak Penghasilan yang diantaranya meliputi:1) Subjek Pajak PenghasilanPihak-pihak yang merupakan subjek pajak penghasilan yangberkewajiban membayar pajak penghasilan adalah:a) Orang pribadi atau warisan yang belum terbagi.b) Badan seperti PT, CV, BUMN, BUMD, Firma, Koperasi,Organisasi Dana Pensiun, dan Organisasi Sosial Politik.c) Bentuk usaha tetap yang lain.2) Objek Pajak PenghasilanBerbagai macam penghasilan dapat dijadikan objek pajakpenghasilan.Adapun yang dimaksud dengan penghasilan sebenarnya adalahsetiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut iniAPBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 97