13.07.2015 Views

ekonomi 2

ekonomi 2

ekonomi 2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Contoh pembaruan sistem perpajakan yang sudah dilakukan pemerintahdi antaranya dengan mengubah undang-undang perpajakan yang sudahtidak sesuai seperti:a. Mengubah UU No. 9 Tahun 1999 dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.b. Mengubah UU No. 10 Tahun 1994 dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentangPajak Penghasilan.c. Mengubah UU No. 11 Tahun 1994 dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentangPajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Selain itu, pemerintah juga membuat undang-undang baru yaitu:a. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan.b. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Untuk menghindari perbedaan penafsiran tentang semua undangundangperpajakan maka pemerintah menjabarkan semua undang-undangtersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangandan Surat Edaran Dirjen Pajak.Berikut ini kita akan membahas satu per satu undang-undang perpajakanyang berlaku di Indonesia, yang semuanya merupakan pajak pusat (pajakyang dipungut pemerintah pusat), yaitu sebagai berikut:a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara PerpajakanUndang-undang ini memuat ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,yang di antaranya berisi:1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Dirjen Pajakuntuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).2) Yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurutundang-undang perpajakan diharuskan melakukan kewajiban pajak.3) Yang dimaksud NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajibpajak sebagai sarana administrasi dalam melakukan hak dankewajiban perpajakan.4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan. SuratPemberitahuan adalah surat yang digunakan untuk melaporkanperhitungan dan pembayaran pajak.5) Jika dalam jangka waktu tertentu Wajib Pajak tidak mengisi danmenyerahkan Surat Pemberitahuan, maka akan dikenakan denda.6) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak serta caramengangsur dan menunda pajak, diatur dengan Keputusan MenteriKeuangan.96 Ekonomi Kelas XI SMA dan MA

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!