ekonomi 2

1) Penghasilan 0 - Rp25.000.000,- tarifnya 5%.2) Penghasilan di atas Rp25.000.000,- - Rp50.000.000,- tarifnya 10%.3) Penghasilan di atas Rp50.000.000,- - Rp100.000.000,- tarifnya 15%,dan seterusnya.d. Tarif Regresif/Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya justrusemakin menurun jika jumlah objek pajak semakin bertambah. Contoh:1) Jumlah objek pajak 0 - Rp25.000.000,- tarifnya 15%.2) Jumlah objek pajak di atas Rp25.000.000,- - Rp50.000.000,- tarifnya12,5%.3) Jumlah objek pajak di atas Rp50.000.000,- - Rp100.000.000,- tarifnya10%, dan seterusnya.Di Indonesia, penentuan besar kecilnya tarif pajak ditetapkan dalamundang-undang. Karena berbentuk undang-undang, maka dalammenentukan besar kecilnya tarif pajak dan segala hal tentang perpajakanpemerintah harus membahasnya dengan DPR untuk mendapat persetujuanbersama. Dengan adanya DPR sebagai wakil rakyat, diharapkan tarif pajakyang ditetapkan tidak memberatkan rakyat dan sekaligus dapat ikutmenunjang pendapatan negara.6. Jenis PajakBerbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapatdikelompokkan berdasarkan sifat, subjek pajak, objek pajak dan instansipemungut.a. Jenis Pajak Menurut Sifatnya1) Pajak Langsung (Direct Tax)Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajibpajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantorpajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak (kohir) memuat berapa besarpajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikulsendiri oleh si wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepadapihak lain, berbeda dengan pajak tidak langsung yang bebannya bisadialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu pajakpenghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).2) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajakhanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu.Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala,pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentuAPBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal 93