keputusan menteri negara riset dan teknologi - JDIH Ristek

Pasal 10Sub Divisi Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan operasional peragaan di lingkungan PP-IPTEK, peragaan ilmupengetahuan dan teknologi keliling (outreach), kepemanduan, pemeliharaan dan perbaikan alatperaga, serta melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknisoperasional peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi.Pasal 11Sub Divisi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana danmelakukan kegiatan operasional program dan pengelolaan perpustakaan, serta melakukanmonitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis operasional program.Pasal 12Sub Divisi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunanrencana dan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama, pelayanan pengunjung (customerservice), kehumasan, perintisan dan fasilitasi pembangunan Peragaan Iptek daerah danhubungan luar negeri untuk pengembangan kelembagaan yang meliputi alat peraga, program,pelatihan personil PP-IPTEK dan pertukaran tenaga ahli Science Center, serta pelaksanaanmonitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknis promosi dan kerjasama.Bagian KeempatDivisi AdministrasiPasal 13Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasipengelolaan sarana utilitas, serta urusan keuangan, perlengkapan, kepegawaian,kerumahtanggaan dan ketatausahaan PP-IPTEK.Pasal 14Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Divisi Administrasimenyelenggarakan fungsi:a. koordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran PP-IPTEK;b. pelaksanaan penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran PP-IPTEK;c. pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja PP-IPTEK;d. pelaksanaan pengelolaan kas PP-IPTEK;e. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi PP-IPTEK;f. pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan PP-IPTEK;g. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan PP-IPTEK;h. pelaksanaan pengelolaan sarana utilitas PP-IPTEK; dani. pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaanPP-IPTEK.Divisi Administrasi terdiri atas :a. Sub Divisi Keuangan;b. Sub Divisi Utilitas; danc. Sub Divisi Umum.Pasal 15

Pasal 16Sub Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan RencanaBisnis dan Anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja,pengelolaan kas, penyusunan kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi,pelaksanaan sistem informasi manajemen keuangan, serta akuntansi dan penyusunan laporankeuangan.Pasal 17Sub Divisi Utilitas mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikanbangunan, mekanikal dan elektrikal gedung serta lansekap, dan kegiatan pembuatan danperbaikan alat peraga serta pengelolaan sarana bengkel.Pasal 18Sub Divisi Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, perlengkapan,kerumahtanggaan dan ketatausahaan PP-IPTEK.Bagian KelimaSatuan Pemeriksaan InternPasal 19(1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disebut SPI merupakan unit kerja yangberkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.(2) SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan operasional administrasi dan keuangan,dan pemeriksaan kualitas peragaan, program, pelayanan dan produk/jasa di lingkungan PP-IPTEK.BAB IIITATA KERJAPasal 20Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi dan KepalaSatuan Pemeriksaan Intern wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baikdi lingkungan PP-IPTEK, Kementerian Riset dan Teknologi serta instansi lain sesuai tugasmasing-masing.Pasal 21Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajib mengikuti danmematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.Pasal 22Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern bertanggung jawabmemimpin bawahan dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23Direktur, Kepala Divisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajibmengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yangdiperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelahmendapatkan arahan dari atasan.Pasal 24Para Kepala Divisi, dan setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PP-IPTEK wajibmemberikan laporan berkala kepada atasan masing-masing, yakni Kepala Sub Divisimenyampaikan laporan berkala kepada Kepala Divisi; Kepala Divisi dan Kepala SatuanPemeriksaan Intern menyampaikan laporan berkala kepada Direktur; dan Direkturmenyampaikan laporan berkala kepada Asisten Deputi Iptek Masyarakat.Pasal 25Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolahdan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikanpetunjuk kepada bawahan.Pasal 26Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semualampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsionalmempunyai hubungan kerja.Pasal 27Dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, Direktur, KepalaDivisi, Kepala Sub Divisi dan Kepala Satuan Pemeriksaan Intern wajib mengadakan rapatberkala.Pasal 28Direktur PP-IPTEK wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Deputi BidangPendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan danTeknologi Masyarakat untuk diteruskan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi, danlaporan secara berkala kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.BAB IVPENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANPasal 29(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi atas usulanAsisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Masyarakat dengan persetujuan DeputiBidang Pendayagunaan Iptek.(2) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Kepala Divisi dan Kepala Sub Divisi diangkat dandiberhentikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi atas usulan Direktur kepada DeputiBidang Pendayagunaan Iptek melalui Asisten Deputi Ilmu Pengetahuan dan TeknologiMasyarakat.

(3) Pejabat pengelola dan pegawai PP-IPTEK dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atautenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan PP-IPTEK.(4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai PP-IPTEK yang berasaldari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.BAB VKETENTUAN LAIN-LAINPasal 30(1) Penentuan Tarif Layanan PPK-BLU PP IPTEK diatur sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan yang berlaku.(2) Penentuan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola diatur sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan yang berlaku.BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 31Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan lain yang sejenis mengatur tentang StrukturOrganisasi Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan tidak berlaku.Pasal 32Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di JakartaPada tanggal : 21 Juni 2010MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGIREPUBLIK INDONESIA,ttd.SUHARNA SURAPRANATA