Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian ...

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIMalang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang menjadi KewenanganPemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota MalangTahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahKota Malang Nomor 57);12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang2

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadudan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota MalangTahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran DaerahKota Malang Nomor 60);MEMUTUSKAN :Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Malang.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.3. Walikota adalah Walikota Malang.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi PamongPraja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Malang.7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Malang.8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDALadalah hasil studi mengenai dampak besar dan pentingnya suatu usaha ataukegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan.9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upayayang dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam mengelolalingkungan.10. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upayayang dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam memantaupelaksanaan pengelolaan lingkungan.BAB II3

p. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup danpengelolaan sumber daya alam;r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;s. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;t. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;u. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas danfungsinya.BAB IIISUSUNAN ORGANISASIPasal 4(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :a. Kepala Badan;b. Sekretariat, terdiri dari :1) Subbagian Penyusunan Program;2) Subbagian Keuangan;3) Subbagian Umum;c. Bidang Tata Laksana dan Dokumen Lingkungan, terdiri dari :1) Subbidang Tata Laksana Lingkungan;2) Subbidang Dokumen Lingkungan;d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :1) Subbidang Pengawasan Lingkungan;2) Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengolahan Limbah;e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi, terdiri dari :1) Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;2) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam;f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :1) Subbidang Komunikasi Lingkungan;2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat;g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);h. Kelompok Jabatan Fungsional.5

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yangdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan.BAB IVURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBagian KesatuKepala BadanPasal 5Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadapunit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuaitugas dan fungsinya.Bagian KeduaSekretariatPasal 6(1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputipenyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan sertakearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretariat mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA);c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;g. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;k. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;6

n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);o. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup danpengelolaan sumber daya alam;p. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas danfungsinya.Pasal 7(1) Sekretariat, terdiri dari :a. Subbagian Penyusunan Program;b. Subbagian Keuangan;c. Subbagian Umum.(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.Pasal 8(1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program,evaluasi dan pelaporan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA);c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;e. pelaksanaan validasi dan pengelolaan data di bidang lingkungan hidup;f. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);g. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);i. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.7

Pasal 9(1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran danadministrasi keuangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);b. pelaksanakan penatausahaan keuangan;c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lainpendapatan yang sah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Pasal 10(1) Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umummeliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Umum mempunyai fungsi :a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;c. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;e. pelaksanaan kepustakaan dan pengembangan kerja sama kepustakaan dibidang lingkungan hidup;f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup danpengelolaan sumber daya alam;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Bagian KetigaBidang Tata Laksana dan Dokumen LingkunganPasal 118

La prospettiva della fisiognomica (patognomica) nella filosofia della musica di L. Witt‐ 105l’esecuzione di un pezzo, ma non rende, per esempio, la forza di ognisingola nota. La grammatica dà al linguaggio il grado di libertà necessaria[1976, 25].La difficoltà nell’ascoltare e comprendere musiche che appartengonoad una cultura lontana dalla nostra, ad esempio l’armonia modale del cantogregoriano, affonda le sue radici nello stesso terreno in cui le affondano leincomprensioni tra i diversi costumi di popoli, genti e culture diversi: «Se qualcunovede un sorriso che egli non riconosce come un sorriso, non lo comprendediversamente da chi lo comprende? Egli, per esempio, lo imita diversamente.(Comprensione dei modi ecclesiastici gregoriani)» [1998, 93]. «Comprendere unbrano musicale — comprendere una proposizione. Si dice che non comprendoun modo di dire come lo comprende uno di madre lingua quando so ciò cheesso significa, ma non so, ad esempio, quale tipo di persona ne farebbe uso»[1990b, 301].Potremmo così vedere l’incomprensione di un uomo occidentale europeonei confronti, per esempio, della musica balinese, esattamente come l’incomprensionedi un uomo orientale nei confronti di un’espressione facciale di untedesco: in questo caso addirittura una risata benevola potrebbe essere interpretatacome un’aggressione, così come una melodia, triste per un orientale,potrebbe essere udita come allegra da un occidentale.Il comprendere musicale come fenomeno originario: la melodia come tautologiaPer Wittgenstein la comprensione musicale è una sorta di ‘illuminazione’,non descrivibile attraverso passaggi graduali: «Se un tema, una frase ti diceimprovvisamente qualcosa, non è necessario che tu sia in grado di spiegartelo.Semplicemente, tutto d’un tratto ti è diventato accessibile anche questo gesto»[1986, 35].Se la musica per Wittgenstein è un gioco linguistico, di essa possiamo direciò che egli dice sul giuoco linguistico: cioè che è per un fenomeno originario,del quale si può solo prendere atto: «Il nostro errore consiste nel cercare unaspiegazione dove invece dovremmo vedere questo fatto come un “fenomenooriginario”. Cioè, dove invece dovremmo dire: si giuoca questo giuoco linguistico»[1967b, 219]. «Non si tratta di spiegare un giuoco linguistico per mezzo dellenostre esperienze, ma di prendere atto di un giuoco linguistico» [ibid., 219].Alla luce di quanto abbiamo appena detto, le considerazioni presentinei Quaderni 1914-1916 appaiono evidenti nel loro significato: «La melodia èuna specie di tautologia, è conclusa e compiuta in sé; basta a se stessa» [1964b,132].Dicendo che la melodia «basta a se stessa», Wittgenstein afferma l’autonomiadel linguaggio musicale, e riconduce tutte le ‘spiegazioni’ (gesti, parole,

d. pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan;e. pelaksanaan evaluasi kesesuaian lingkungan terhadap pemanfaatan ruang;f. pengkajian metode pengujian parameter kualitas lingkungan;g. pemberian masukan untuk perencanaan tata ruang wilayah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi.Pasal 14(1) Subbidang Dokumen Lingkungan melaksanakan tugas pokok perencanaan,koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang dokumenlingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbidang Dokumen Lingkungan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan AMDAL dan UKL/UPL;b. pelaksanaan penilaian urusan kesekretariatan Komisi Penilai AMDAL danUKL/UPL serta menyiapkan bahan materi naskah Keputusan Walikota tentangkelayakan lingkungan;c. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL/UPL;d. penyiapan bahan pertimbangan teknis UKL/UPL;e. evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatanyang wajib dilengkapi dokumen AMDAL maupun dokumen UKL/UPL;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsi.Bagian KeempatBidang Pengawasan dan Pengendalian LingkunganPasal 15(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan melaksanakan mempunyai tugaspokok perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporandi bidang pengawasan dan pengelolaan lingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPengawasan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan;b. penyusunan kebijakan pelaksanaan pengawasan dan pengendalianpencemaran dan kerusakan lingkungan;10

c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3);d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan evaluasipelaksanaan pengelolaan lingkungan;e. pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau;f. pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah;g. pembinaan dan pengawasan dalam upaya penegakan hukum lingkunganhidup;h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengawasan danpengendalian lingkungan;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas danfungsinya.Pasal 16(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :a. Subbidang Pengawasan;b. Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Limbah.(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melakukantugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Bidang.Pasal 17(1) Subbidang Pengawasan melaksanakan tugas pokok perencanaan, koordinasi,pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pencemarandan kerusakan lingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubbidangPengawasan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;b. perumusan kebijakan teknis pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan(air, tanah dan udara) akibat kegiatan industri besar dan industri kecil;c. pelaksanaan pengawasan pembuangan limbah cair;d. pelaksanaan upaya penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dankerusakan lingkungan;e. pelaksanaan analisis, pemantauan dan pemberian bimbingan teknis dalam bidangpengelolaan limbah industri;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;11

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 18(1) Subbidang Pengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Limbah melaksanakan tugaspokok perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian dan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubbidangPengendalian Lingkungan dan Pengelolaan Limbah mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan pengendalian dan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan;b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengelolaan pencemaran danlingkungan (air, tanah dan udara);c. penetapan kelas air pada sumber air;d. pelaksanaan identifikasi perubahan iklim dan kualitas udara;e. pelaksanaan analisis, pemantauan dan pemberian bimbingan teknis dalam bidangpengelolaan limbah domestik dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);f. penyusunan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran pada kawasan rawanpencemaran terhadap air, tanah, udara dan kawasan Ruang Terbuka Hijau;g. pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor;h. pengevalusian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi.Bagian KelimaBidang Pengembangan Kapasitas dan KonservasiPasal 19(1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi melaksanakan tugas pokokperencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan kapasitas dan konservasi.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPengembangan Kapasitas dan Konservasi mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan pengembangan kapasitas dan konservasi;b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dankonservasi;c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengembangan kapasitas dankonservasi;d. pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan sesuaidengan bidang pengembangan kapasitas dan konservasi;e. pelaksanaan kebijakan mewujudkan Kota Bersih dan Hijau (Adipura);12

f. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pengembangan kapasitas dankonservasi dengan instansi terkait secara horisontal dan vertikal;g. pemrosesan pertimbangan teknis perijinan pengelolaan sumber daya alam;h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengembangan kapasitasdan konservasi;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai tugas danfungsinya.Pasal 20(1) Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi, terdiri dari :a. Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;b. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam.(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melakukantugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 21(1) Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan melaksanakan tugas pokokperencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidangpengembangan kapasitas kelembagaan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubbidangPengembangan Kapasitas Kelembagaan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan;b. pelaksanaan analisis dan pemantauan, pemberian bimbingan teknis danevaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan kelembagaanlingkungan hidup;c. penyiapan bahan fasilitasi dan penyediaan jasa penyelesaian sengketalingkungan hidup;d. pelaksanaan kerja sama dengan kaukus lingkungan, lembaga pendidikantinggi, dan organisasi lingkungan dalam pelestarian lingkungan hidup;e. pelaksanaan kegiatan mewujudkan Adipura;f. pelaksanaan analisis kebutuhan dan penyelenggaraan diklat di bidanglingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas danfungsinya.13

Pasal 22(1) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam melaksanakan tugas pokok perencanaan,koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasisumber daya alam.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan konservasi sumber daya alam;b. pelaksanaan dan pengembangan rehabilitasi sumber daya lahan;c. pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengankewenangannya;d. pelaksanaan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber dayaalam;e. pelaksanaan konservasi dan identifikasi pemanfaatan keanekaragaman sumberdaya hayati secara berkelanjutan;f. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi perlindunganlapisan ozon dari sektor industri dan sektor non industri;g. pelaksanaan analisis dan koordinasi adaptasi maupun mitigasi perubahan iklimsektor pertanian dan sektor energi maupun sektor non energi;h. pelaksanaan pengendalian kerusakan ekosistem sungai;i. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan pengelolaan sumber dayaalam;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Bagian KeenamBidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan MasyarakatPasal 23(1) Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugaspokok perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporandi bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangKomunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan danpemberdayaan masyarakat;14

c. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang komunikasi lingkungan danpemberdayaan masyarakat;d. pemantauan analisis evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatansesuai dengan bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi program/kegiatan komunikasilingkungan dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi terkait secarahorisontal dan vertikal;f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang komunikasilingkungan dan pemberdayaan masyarakat;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas danfungsinya.Pasal 24(1) Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :a. Subbidang Komunikasi Lingkungan;b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat.(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melakukantugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 25(1) Subbidang Komunikasi Lingkungan melaksanakan tugas pokok perencanaan, koordinasi,pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi lingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SubbidangKomunikasi Lingkungan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan komunikasi lingkungan;b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidangkajian materi komunikasi;c. pelaksanaan publikasi di bidang lingkungan hidup;d. pelaksanaan koordinasi dalam pengembangan dan penerapan sistem danjaringan informasi antar lembaga;e. pelaksanaan analisis informasi di bidang lingkungan hidup;f. pelaksanaan sistem informasi geografi di bidang lingkungan hidup sertapengelolaan database keanekaragaman hayati;g. penyusunan data sumber daya alam daerah;15

h. penyusunan laporan di bidang hubungan masyarakat dalam pelestarianlingkungan hidup melalui media elektronik dan media cetak;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 26(1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok perencanaan,koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidangpemberdayaan masyarakat.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dankegiatan pemberdayaan masyarakat;b. pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan laporan peningkatan peran lembagaswadaya masyarakat dan masyarakat permukiman dalam pelestarianlingkungan hidup;c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporanpemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;d. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup,perlindungan dan konservasi sumber daya alam;e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dunia usaha dan pekerja, organisasilingkungan, petani dan organisasi profesi dalam pelestarian lingkungan hidup;f. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihancadangan sumber daya alam;g. peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Bagian KetujuhKelompok Jabatan FungsionalPasal 27(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)huruf d, terdiri atas tenaga fungsional Pengendali Dampak Lingkungan danjabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatanfungsional sesuai dengan bidang keahliannya.(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuaidengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.16

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.(4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB VTATA KERJAPasal 28(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkunganBadan, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.(2) Kepala Badan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang berkewajiban :a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan Rencana Strategis Badan sebagai pelaksanaan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidangmasing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaankepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurutjenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebihlanjut.BAB VIKETENTUAN LAIN–LAINPasal 29(1) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerahmenunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Badan.(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalanganmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Badan, Sekretaris Daerah menunjuk17

Kepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Badan untukmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Badan.(3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapatmenunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapatmenunjuk Kepala Subbidang pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapatmenunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untukmelakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.(6) Apabila Kepala Subbidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Badandapat menunjuk Kepala Subbidang lainnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Subbidang.BAB VIIPENUTUPPasal 30Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.Ditetapkan di Malangpada tanggal 2008WALIKOTA MALANG,Diundangkan di Malangpada tanggal 2008Drs. PENI SUPARTO, M.APSEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.SiPembina Utama MudaNIP. 510 060 751BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR18SERI