P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi DKIJakarta untuk: -----------------------------------------------------------------------------------5.1. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor IV dan Terlapor V sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------5.2. Melakukan evaluasi dalam perekrutan pihak-pihak yang akan terlibat dalamtender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKIJakarta dengan tujuan menghindari praktek persekongkolan dalam tender; --5.3. Menertibkan peserta tender untuk menghindari praktek peminjamanperusahaan dan percaloan dalam proses tender di lingkungan PemerintahanProvinsi DKI Jakarta;----------------------------------------------------------------6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingatPasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------MEMUTUSKAN1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor Vterbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-2. Menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkunganPemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------3. Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tenderpengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKIJakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap; --------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidakmengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan PemerintahanDaerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusanSALINANini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------5. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke KasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persainganusaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran KantorPerbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kodehal. 30 dari 31