P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untukmengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; ------3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaranmengajukan harga untuk pengadaan LCD di Biro AdministrasiWilayah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; ------3.4.3. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III disiapkandan dibuat oleh orang yang sama yaitu Muhammad Bahri, Moh.Iqbal dan melibatkan Jeffry Bunyamin sehingga harga penawarandapat diatur untuk diajukan oleh masing-masing Terlapor danpada akhirnya mengatur Terlapor II menjadi pemenang; -----------3.4.4. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menggugurkan peserta yangberpotensi menang dengan alasan tidak sah, dengan maksud untukmengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tenderpengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;-------------3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukanpemenang tender, terpenuhi; ------------------------------------------3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:---------------------------------------------3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yangditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalammenjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang danatau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawanhukum atau menghambat persaingan usaha;-------------------------3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang meminjamkanperusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh Muhammad Bahri,Moh. Iqbal, dan Jeffry Bunyamin untuk mengikuti tender,merupakan suatu tindakan yang menghilangkan persaingan usaha;SALINAN3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat,terpenuhi;----------------------------------------------------------------4. Menimbang bahwa Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan Muhammad Bahri terbuktiterlibat dalam persekongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran2006, maka Majelis Komisi perlu menjatuhkan sanksi kepada ketiga orang tersebut; -5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf eUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepadahal. 29 dari 31