13.07.2015 Views

P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukanbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukankegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baiksendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidangekonomi; ------------------------------------------------------------------3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalahTerlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang identitasnyadisebutkan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1. putusan ini;--3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ----------3.2. Unsur Bersekongkol: ----------------------------------------------------------------3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkanPedoman Pasal 22 Undang-Undang <strong>Nomor</strong> 5 Tahun 1999 adalahkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lainatas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upayamemenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22Undang-Undang <strong>Nomor</strong> 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: -3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----------------3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan pesertalainnya;-----------------------------------------------------3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;------------------------------------------------3.2.2.4. menciptakan persaingan semu; --------------------------3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;-------------------------------------------3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwatindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalamrangka memenangkan peserta tender tertentu;---------3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggaratender atau pihak terkait secara langsung maupuntidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum; ------------------SALINANhal. 26 dari 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!