P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

difasilitasi oleh Muhammad Bahri, Moh. Iqbal dan JeffreyBunyamin;----------------------------------------------------------------1.8. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------1.8.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam pembelaannya telahmembantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaanLCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;--------------------------1.8.2. Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagaiberikut:--------------------------------------------------------------------1.8.2.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telahmengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasiteknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ----1.8.2.2. Bahwa Terlapor IV telah menggugurkan PT MitraTeladan Jaya Karsa yang menawarkan harga lebihmurah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah(vide bukti C4, C5, B15); --------------------------------1.8.2.3. Bahwa Terlapor V telah menyetujui tindakanTerlapor IV tersebut dan menetapkan Terlapor IIyang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML164 SE sebagai pemenang tender sebelum masasanggah selesai; -------------------------------------------1.8.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisiberpendapat Terlapor IV dan Terlapor V telah memfasilitasi danmenetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender LCD di BiroAdwil Tahun Anggaran 2006; -----------------------------------------2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persainganSALINANusaha tidak sehat”;-----------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaranPasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisimempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------3.1. Unsur Pelaku Usaha:-----------------------------------------------------------------3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang peroranganhal. 25 dari 31