P U T U S A N Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007 Komisi Pengawas ...

20.4.12. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi biaya tersebut, pada tanggal 1Agustus 2006 Terlapor IV melakukan penilaian dan pembuktiankualifikasi terhadap dokumen penawaran Terlapor II dan TerlaporIII, yang hasilnya Terlapor IV menyatakan dokumen penawarankedua perusahaan tersebut lengkap dan benar; ----------------------20.4.13. Bahwa tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor IV mengusulkan kepadaTerlapor V mengenai calon pemenang tender pengadaan LCDdengan urutan: -----------------------------------------------------------20.4.13.1. Pemenang I : Terlapor II; --------------------------------20.4.13.2. Pemenang II : Terlapor III; ------------------------------20.4.14. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 Agustus 2006Terlapor IV mengumumkan Terlapor II sebagai pemenang tenderpengadaan LCD, dan pada tanggal yang sama pula Terlapor Vmenetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender dan Terlapor IIIsebagai cadangan apabila Terlapor II mengundurkan diri; ---------20.4.15. Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada peserta lainuntuk melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang tendermulai tanggal 4 Agustus 2006 sampai dengan 10 Agustus 2006.Dalam masa sanggah ini Terlapor IV menerima sanggahan dariPT Mitra Teladan Jaya Karsa;------------------------------------------20.4.16. Bahwa tanggal 4 Agustus 2006 PT Mitra Teladan Jaya Karsamengajukan sanggahan kepada Terlapor V yang intinyamempertanyakan alasan Terlapor IV menetapkan Terlapor IIsebagai pemenang, padahal PT Mitra Teladan Jaya Karsamenawarkan harga yang lebih rendah; --------------------------------20.4.17. Bahwa tanggal 8 Agustus 2006 Terlapor V mengirimkan jawabansanggahan PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang intinya menyatakanalasan PT Mitra Teladan Jaya Karsa tidak ditetapkan sebagaipemenang, yaitu:---------------------------------------------------------20.4.17.1. Dalam Rincian Penawaran Harga seharusnya tidakmencantumkan materai;----------------------------------20.4.17.2. Tidak adanya dukungan dari Pabrik maupunpenunjukkan sebagai agen tunggal;---------------------20.4.18. Bahwa tanggal 9 Agustus 2006 PT Mitra Teladan Jaya Karsakembali mengajukan sanggahan kedua yang intinyaSALINANhal. 8 dari 31

mempertanyakan kembali alasan Terlapor IV menggugurkan PTMitra Teladan Jaya Karsa;----------------------------------------------20.4.19. Bahwa tanggal 11 Agustus 2006 Terlapor V menunjuk Terlapor IIsebagai pelaksana pekerjaan pengadaan LCD dan pada tanggalyang sama Terlapor V juga menerbitkan Surat Perintah MulaiKerja (SPMK) kepada Terlapor II dan sekaligus penandatangananSurat Perjanjian/Kontrak;-----------------------------------------------20.4.20. Bahwa setelah penunjukan pelaksana pekerjaan, penerbitanSPMK, dan penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak, yaitutanggal 14 Agustus 2006 Terlapor V memberikan penjelasan atassanggahan kedua PT Mitra Teladan Jaya Karsa yang intinyamenjelaskan bahwa sanggahan tersebut salah alamat yangseharusnya ditujukan kepada Terlapor V d/a PO BOX 2136 JKP100121; -------------------------------------------------------------------20.4.21. Bahwa tanggal 18 September 2006 Terlapor V memberikanpenjelasan atas sanggahan kedua PT Mitra Teladan Jaya Karsayang intinya menyatakan volume barang yang ditawarkan lebihbesar dari yang diminta dan spesifikasi teknis barang yangditawarkan tidak sesuai dengan brosur yang dilampirkan;----------20.5. Tentang Model LCD-----------------------------------------------------------------20.5.1. Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa dan Terlapor III menyatakandalam RKS dicantumkan model yaitu ML 164 SE, tetapi TerlaporIV tidak mengakui hal tersebut dengan menunjukkan RKS yangberbeda yang tidak mencantumkan model;---------------------------20.5.2. Bahwa Model LCD ML 164 SE adalah salah satu model LCDmerek Mega Power yang menyediakan menu Bahasa Indonesia,yang distributor tunggalnya adalah Terlapor I;-----------------------SALINAN20.5.3. Bahwa Terlapor I memberikan Surat Dukungan kepada 20 (duapuluh) perusahaan termasuk diantaranya Terlapor II dan TerlaporIII sebelum aanwijzing dilaksanakan;---------------------------------20.5.4. Bahwa PT Mitra Teladan Jaya Karsa menerima Berita Acaraaanwijzing yang mencantumkan model LCD ML 164 SE atauyang setara, meskipun hal itu dibantah oleh Terlapor IV; ----------hal. 9 dari 31

20.8.1. Bahwa Muhammad Bahri mengakui ide mengikuti tenderpengadaan LCD berasal dari dirinya, dan selanjutnya menawarkankerjasama dengan Terlapor II. Dalam hal ini Muhammad Bahribersedia mencari investor, barang, dan menyiapkan dokumenpenawaran termasuk surat penawaran harga;-------------------------20.8.2. Bahwa Muhammad Bahri mengakui tertarik mengikuti tendertersebut karena adanya investor yang bersedia memberikandukungan, yaitu Jeffrey Bunyamin; ----------------------------------------20.8.3. Bahwa dalam mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II,Muhammad Bahri dibantu juga oleh Moh. Iqbal. Khusus untukmengurus Surat Dukungan Produk, Muhammad Bahrimenyerahkan surat permohonan kepada Jeffrey Bunyamin, danakhirnya diperoleh Surat Dukungan dari Terlapor I melalui JeffreyBunyamin;----------------------------------------------------------------20.8.4. Bahwa mekanisme kerjasama antara Muhammad Bahri, Moh. Iqbal,Terlapor II, dan Jeffrey Bunyamin dilakukan dengan kesepakatanlisan. Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II mendapatkankeuntungan sekitar 5% atau sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluhjuta rupiah); --------------------------------------------------------------------20.8.5. Bahwa untuk keperluan transaksi dengan Terlapor I, Ismail Ahmadselaku Direktur Utama Terlapor II memberikan kuasa kepada JeffreyBunyamin untuk membuka rekening di bank atas nama Terlapor II;--20.8.6. Bahwa Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II hanyamembubuhkan tanda tangan dalam bukti transaksi pembelian LCDmerek Mega Power, dan tidak pernah terlibat langsung dalamtransaksi tersebut. Sepengetahuan Ismail Ahmad, transaksi dilakukanoleh Jeffrey Bunyamin; ------------------------------------------------------20.8.7. Bahwa pada saat masa sanggah belum selesai dan belum adanyaSurat Perintah Mulai Kerja, yaitu tanggal 4 Agustus 2006, PT SimaAgustus 2006 telah melakukan pembayaran uang muka (downpayment) kepada Megapower Industrial Ltd untuk pembelian LCDMega Power sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus jutarupiah) yang disaksikan oleh Terlapor I;-----------------------------------20.8.8. Bahwa total pembayaran yang dilakukan Terlapor I kepadaMegapower Industrial Ltd sebesar Rp 2.403.333.750 (dua milyarSALINANhal. 11 dari 31

empat ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus limapuluh rupiah);------------------------------------------------------------------20.9. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, TimPemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------20.9.1. Model LCD dari merek tertentu;---------------------------------------20.9.1.1. Bahwa pada saat perencanaan Terlapor V hanyamengusulkan pengadaan LCD merek Mega Powermodel ML 164 SE kepada Biro Perlengkapan SetdaProvinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui; -------20.9.1.2. Bahwa Terlapor IV hanya melakukan survey keTerlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera yangternyata adalah agennya Terlapor I yang merupakandistributor tunggal LCD merek Mega Power; ---------20.9.1.3. Bahwa pengakuan Terlapor III dan kesaksian PTMitra Teladan Jaya Karsa mengenai pencantumanmodel LCD dalam RKS, meskipun dibantah olehTerlapor IV menunjukkan pada awalnya para pesertayang mendaftar memperoleh RKS yangmencantumkan model LCD dimaksud. Selanjutnyasetelah proses aanwijzing, Terlapor IV melakukanperubahan RKS dan menghilangkan ketentuan modelLCD;--------------------------------------------------------20.9.1.4. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan dokumen BeritaAcara aanwijzing yang diterima oleh PT MitraTeladan Jaya Karsa dan adanya kata “setara denganML 164 SE” dalam surat penawaran harga besertaspesifikasi teknis yang diajukan oleh PT MitraSALINANTeladan Jaya Karsa; --------------------------------------20.9.1.5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,menunjukkan adanya keinginan sejak awal dariTerlapor V maupun Terlapor IV untuk memenangkanLCD merek Mega Power model ML 164 SE yangdistributor tunggalnya adalah Terlapor I; --------------20.9.2. Alasan Terlapor IV menggugurkan peserta tender tertentu;--------hal. 12 dari 31

20.9.2.1. Bahwa Terlapor IV menggugurkan PT Mitra TeladanJaya Karsa tanpa alasan yang sah sebagaimanadiuraikan dalam jawaban sanggahan tanggal 8 dan 14Agustus 2006 dan baru pada jawaban sanggahantanggal 18 September 2006 diuraikan alasan yangbenar menunjukkan pada saat sanggahan pertamaTerlapor IV belum mengetahui pasti alasan PT MitraTeladan Jaya Karsa gugur;-------------------------------20.9.2.2. Bahwa hal tersebut menunjukkan Terlapor IV tidakmelakukan proses evaluasi secara benar dan cermat.Hal ini diperkuat dengan adanya Surat JaminanPenawaran Terlapor III yang tidak diakuikebenarannya oleh Bank DKI cabang Kebon Sirihselaku bank penerbit surat jaminan tersebut, padahalTerlapor III diusulkan sebagai calon pemenang II ataucadangan apabila Terlapor II mengundurkan diri; ----20.9.2.3. Bahwa pada hari yang sama saat pengumumanpemenang tender, Terlapor V telah menetapkanTerlapor II sebagai pemenang tender yang seharusnyahal tersebut dilakukan setelah masa sanggah selesaimenunjukkan upaya mengatur dan atau menentukanTerlapor II sebagai pemenang tender. Hal ini jugadiperkuat dengan adanya bukti pembayaran uangmuka oleh Terlapor II kepada Megapower IndustrialLtd untuk pembelian LCD merek Mega Power padasaat masa sanggah belum selesai dan belum ada SuratPerintah Mulai Kerja;-------------------------------------SALINAN20.9.2.4. Bahwa alasan yang tidak sah, ketidakbenaran danketidakcermatan Terlapor IV melakukan evaluasi,penetapan pemenang yang tidak menunggu sampaimasa sanggah selesai, serta bukti pembayaran uangmuka pada saat masa sanggah belum selesaimenunjukkan adanya upaya sejak awal memenangkanTerlapor II yang menawarkan LCD merek MegaPower model ML 164 SE sebagai pemenang tender;-hal. 13 dari 31

20.9.3. Kesamaan dokumen dan keterlibatan investor; ----------------------20.9.3.1. Bahwa keterlibatan Moh. Iqbal, Muhammad Bahri,dan Jeffrey Bunyamin dalam proses keikutsertaanTerlapor II menunjukkan Terlapor II adalahperusahaan yang hanya dipinjam sebagai benderadalam proses tender tersebut. Hal ini diperkuatdengan pengakuan Ismail Ahmad selaku DirekturUtama Terlapor II yang menyatakan proses dari awalmulai dari penyiapan dokumen hingga perhitunganharga yang akan ditawarkan dilakukan oleh Moh.Iqbal dan Muhammad Bahri; ----------------------------20.9.3.2. Bahwa adanya kesamaan atau kemiripan dokumenpenawaran Terlapor II dan Terlapor III yang tidak adapenjelasan logis dan keterlibatan pihak lain yaituMoh. Iqbal, Muhammad Bahri, dan Jeffrey Bunyaminmenunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II,Terlapor III, dan pihak lain tersebut; -------------------20.9.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,menunjukkan adanya kerjasama diantara Terlapor II,Terlapor III, Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, danJeffrey Bunyamin untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Prov.DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; --------------------20.10. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan ataudokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksamenyimpulkan adanya cukup bukti untuk menyatakan terjadinyapersekongkolan antara Terlapor II, dengan Terlapor III, Terlapor I, TerlaporSALINANIV, dan Terlapor V dalam tender pengadaan LCD di Unit Biro Adwil Prov.DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006, dalam bentuk:------------------------------20.10.1. Adanya keinginan dari Terlapor V dan Terlapor IV untukmemenangkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE yangdistributor tunggalnya adalah Terlapor I; -----------------------------20.10.2. Alasan Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsatidak berdasar dan bahkan pengguguran tersebut dimaksudkanuntuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II yanghal. 14 dari 31

menawarkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE sebagaipemenang tender;--------------------------------------------------------20.10.3. Adanya kesamaan dokumen, perolehan surat dukungan, dankerjasama pembiayaan dalam pelaksanaan pekerjaanmembuktikan adanya kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III,Moh. Iqbal, Muhammad Bahri, Jeffrey Bunyamin, dan Terlapor I;21. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan HasilPemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan HasilPemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----------------------------------------------23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi PengawasPersaingan Usaha Nomor 55/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 20 September 2007, untukmelaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 21 September 2007sampai dengan 01 November 2007; ----------------------------------------------------------24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkanKeputusan Nomor 166/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 20 September 2007 tentangPenugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis KomisiPerkara Nomor 04/KPPU-L/2007; -----------------------------------------------------------25. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkanSurat Tugas Nomor 589/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 20 September 2007 yangmenugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam SidangMajelis Komisi;---------------------------------------------------------------------------------26. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Majelis Komisi telah melakukanSidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atasLaporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya; ------------27. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Majelis Komisi telah menerimapendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor I yang pada pokoknya sebagai berikut:SALINAN27.1. Bahwa Terlapor I tidak pernah memberikan dan/atau mengkonfirmasi tipemodel LCD ML 164 SE kepada Terlapor II, III, IV, dan V karena Terlapor Itidak berhak memberikan tipe salah satu produk untuk dijadikan barang yangakan ditenderkan; --------------------------------------------------------------------27.2. Bahwa yang berhak menentukan tipe LCD bukan Terlapor I tetapi TerlaporIV selaku panitia pengadaan barang; ----------------------------------------------27.3. Bahwa Terlapor I tidak pernah berhubungan langsung dengan Terlapor IVdan Terlapor V sehingga tidak mungkin dapat menentukan tipe LCD;--------hal. 15 dari 31

27.4. Bahwa benar Terlapor I mendapatkan uang muka (down payment) dariTerlapor II untuk pembelian LCD yang akan dilakukan Terlapor II, tetapi halitu tidak ada hubungan atau kaitannya dengan persekongkolan dalam tenderpengadaan LCD; ---------------------------------------------------------------------27.5. Bahwa sudah menjadi kebiasaan Terlapor I menerima uang muka dari setiappihak yang ingin membeli produk Terlapor I dan hal tersebut adalah hal yangwajar dalam pelaksanaan jual beli barang; ----------------------------------------27.6. Bahwa Terlapor I tidak mengetahui secara persis uang muka tersebutdimaksudkan sebagai pengikatan untuk tender; ----------------------------------27.7. Bahwa Terlapor I memberikan surat dukungan kepada Terlapor II, TerlaporIII dan beberapa rekanan lainnya adalah hal yang wajar, karena pihak-pihakyang ingin mendapat dukungan patut dibantu; -----------------------------------27.8. Bahwa pemberian surat dukungan diberikan kepada beberapa peserta tendertanpa adanya pilih kasih dan/atau persekongkolan dengan pihak-pihakpeserta tender; ------------------------------------------------------------------------27.9. Bahwa pemberian dukungan adalah hal yang wajar dan karena peserta yangingin mendapat dukungan tidak menjelaskan kapan tanggal penyelenggaraantender, maka pemberian surat dukungan sebelum aanwijzing dilakukan tidakdapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan antara Terlapor I denganTerlapor II, Terlapor III dan beberapa peserta lainnya;--------------------------28. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007, Majelis Komisi telah menerimapendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor IV dan Terlapor V yang padapokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------28.1. Tanggapan Terlapor IV:-------------------------------------------------------------28.1.1. Bahwa Terlapor IV telah melakukan tugas dan fungsinya sebagaiPanitia Pengadaan Barang/Jasa Biro Administrasi Wilayah denganbaik dan benar yaitu telah melakukan langkah-langkah sesuaiSALINANdengan ketentuan yang berlaku; ---------------------------------------28.1.2. Bahwa Terlapor IV hanya melihat setiap yang mewakiliperusahaan adalah benar-benar mewakili perusahaan dimaksuddan Terlapor IV menganggap data yang disampaikan adalahbenar; ---------------------------------------------------------------------28.1.3. Bahwa adanya temuan fakta persekongkolan diantara rekananadalah diluar kemampuan Terlapor IV, apalagi hal tersebut baruhal. 16 dari 31

terungkap dalam pemeriksaan di Komisi, sehingga Terlapor IVtidak dapat dikaitkan dengan persekongkolan tersebut;-------------28.2. Tanggapan Terlapor V:--------------------------------------------------------------28.2.1. Bahwa pengajuan harga satuan kepada Biro Perlengkapan adalahsemata-mata menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku danhanya melaksanakan prosedur sesuai dengan SK Gubernur Nomor108 Tahun 2003 dan Surat Edaran Sekda Nomor 6/SE/2004tanggal 3 Maret 2004, sehingga sama sekali tidak menduga akanmenimbulkan dampak atau akibat hukum persekongkolan tender;28.2.2. Bahwa dalam surat edaran Nomor 6/SE/2004 tanggal 3 Maret2004 disebutkan: ”Terhadap barang/jasa lainnya yang tidaktercantum dalam buku patokan harga satuan, Kepala Unit/SatuanKerja dalam mengajukan usulan harga satuan agarmencantumkan sumber informasi harga serta alamat lengkappenyedia barang, bentuk usulan beserta lampiran permohonansebagaimana lampiran surat edaran ini dan usulan tersebutmerupakan harga yang wajar sesuai kebutuhan unit/satuankerja.”;--------------------------------------------------------------------28.2.3. Bahwa penerbitan surat Nomor 358/076.12 tanggal 26 Juni 2006yang mencantumkan merek LCD sama sekali tidak dimaksudkanuntuk tujuan bersekongkol dengan pihak lain, tetapi mengacupada ketentuan tersebut; ------------------------------------------------28.2.4. Bahwa sepengetahuan Terlapor V, pelaksanaan tender yangdilakukan oleh Terlapor IV telah sesuai dengan ketentuan yangberlaku diantaranya tidak mencantumkan merek dalam RKS dankenyataannya tender diikuti oleh bermacam-macam merek; -------28.2.5. Bahwa adanya temuan fakta persekongkolan diantara paraSALINANrekanan adalah diluar kemampuan Terlapor V, apalagi hal tersebutbaru terungkap dalam pemeriksaan di Komisi, sehinggapersekongkolan tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Terlapor V;29. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Nopember 2007, Majelis Komisi telah menerimapendapat atau pembelaan tertulis dari Terlapor II dan Terlapor III yang padapokoknya sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------29.1. Tanggapan Terlapor II: --------------------------------------------------------------hal. 17 dari 31

29.1.1. Bahwa Terlapor II menolak laporan lanjutan yangmenggambarkan seolah-olah Jeffry cs sebagai penghubung ataufasilitator terjadinya persekongkolan untuk memenangkan salahsatu pihak dalam tender pengadaan LCD; ----------------------------29.1.2. Bahwa dugaan adanya persekongkolan harus didukung adanyabukti kesepakatan jahat untuk merekayasa pemenang tender; -----29.1.3. Bahwa Terlapor II dipinjam Jeffry cs untuk suatu keperluan danTerlapor II melakukan hal tersebut karena saling percaya dansaling kenal cukup lama;------------------------------------------------29.1.4. Bahwa Terlapor II tidak menerima keuntungan financial sepeserpun atas peminjaman tersebut; -----------------------------------------29.1.5. Bahwa tidak ada satupun pasal dalam Keppres Nomor 80 Tahun2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999 yang melarang adanya kesamaan ataukemiripan dokumen; ----------------------------------------------------29.2. Tanggapan Terlapor III: -------------------------------------------------------------29.2.1. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan konspirasi ataupersekongkolan jahat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulisuntuk memenangkan pihak tertentu dalam tender pengadaan LCDTahun Anggaran 2006;--------------------------------------------------29.2.2. Bahwa Terlapor III tidak kenal dan tidak pernah berhubunganlangsung ataupun tidak langsung dengan para pihak terkait denganpengadaan LCD Tahun 206; -------------------------------------------29.2.3. Bahwa Terlapor III hanya dipinjam oleh Muhammad Bahri csuntuk suatu kegiatan tertentu; ------------------------------------------29.2.4. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui proses lebih lanjut setelahdipinjam oleh Muhammad Bahri cs dan hal tersebut menjadiSALINANtanggung jawab pihak yang meminjam; ------------------------------29.2.5. Bahwa kesamaan atau kemiripan dokumen adalah bukan suatupelanggaran hukum;-----------------------------------------------------30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti danpenilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; ------------------------------------------hal. 18 dari 31

TENTANG HUKUM1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat ataupembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisimenilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: ---------------------------------------1.1. Tentang Identitas Para Terlapor; ---------------------------------------------------1.1.1. Terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukumPerseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia berupapenjualan audio visual seperti LCD merek Mega Power, LCDmerek Eiki dan sound system merek TOA(vide bukti B6);---------1.1.2. Terlapor II adalah badan usaha yang berbentuk badan hukumPerseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor20 Tanggal 26 Januari 2005 dibuat oleh Notaris YulidaDesmartiny, S.H., dan berkedudukan atau melakukan kegiatandalam wilayah Republik Indonesia diantaranya menjalankanusaha dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan,pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan,perbengkelan, percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan(vide bukti B1, C35, C37); ---------------------------------------------1.1.3. Terlapor III adalah badan usaha yang berbentuk badan hukumPerseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor125 Tanggal 24 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Darbi, S.H., danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RepublikIndonesia diantaranya menjalankan usaha dalam bidangperdagangan, pemborongan, pembangunan, pertanian,SALINANpertambangan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan,percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan (vide bukti C34,C37); ----------------------------------------------------------------------1.1.4. Terlapor IV adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yangdibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Adwil Nomor 01Tahun Anggaran 2006 tentang Pembentukan Panitia PengadaanBarang dan Jasa Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran2006 (vide bukti C23); --------------------------------------------------hal. 19 dari 31

1.1.5. Terlapor V adalah Kepala Biro Adwil sekaligus PenggunaBarang/Jasa dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil TahunAnggaran 2006 (vide bukti B2, B11) ; --------------------------------1.2. Tentang Pembelaan Terlapor I;-----------------------------------------------------1.2.1. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya telah membantah terlibatpersekongkolan dalam tender pengadaan LCD di Biro AdwilTahun Anggaran 2006;--------------------------------------------------1.2.2. Bahwa benar yang menetapkan tipe barang yang akan ditenderkanadalah Terlapor IV, namun kenyataannya Terlapor IV maupunTerlapor V selaku Pengguna Barang/Jasa menetapkan spesifikasiteknis sama persis dengan tipe barang yang dijual oleh Terlapor Iyaitu tipe ML 164 SE, dan Terlapor IV hanya melakukan surveyke tempat Terlapor I dan salah satu agen Terlapor I (vide bukti B16, B17);------------------------------------------------------------------1.2.3. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V tidak dapat menjelaskanalasan pemilihan spesifikasi teknis yang sama persis dengan tipeML 164 SE (vide bukti B2, B3, B11) ;--------------------------------1.2.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adaketerlibatan Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V dalampenentuan spesifikasi teknis yang sama persis dengan tipe ML 164SE yang dijual oleh Terlapor I; ----------------------------------------1.2.5. Bahwa terkait dengan uang muka (down payment), Terlapor Imenyatakan tidak mengetahui pembayaran uang muka tersebutuntuk keperluan tender LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006(vide bukti B6); ----------------------------------------------------------1.2.6. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan pernyataan dalam suratdukungan yang diberikan kepada beberapa peserta tenderSALINANdiantaranya Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan akanmendukung sepenuhnya kepada perusahaan dimaksud untukpengadaan LCD di Biro Adwil (vide bukti C10, C34, C35);-------1.2.7. Bahwa kenyataannya Terlapor I telah menerima total pembayarandari Terlapor II untuk pembelian LCD merek Mega Power tipeML 164 SE sebesar Rp 2.403.333.750 (dua milyar empat ratus tigajuta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (videBukti C29); --------------------------------------------------------------------hal. 20 dari 31

1.2.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bantahanTerlapor I berkaitan dengan penerimaan uang muka (downpayment) dari Terlapor II untuk keperluan yang tidak diketahuitidak dapat diterima; ----------------------------------------------------1.2.9. Bahwa terkait dengan pemberian surat dukungan, Terlapor Imenyatakan para peserta yang mengajukan permohonan suratdukungan tidak dapat menjelaskan kapan tender akan dilakukan,sehingga pemberian surat dukungan sebelum aanwijzing tidakdapat diklasifikasikan sebagai persekongkolan tender; -------------1.2.10. Bahwa temuan dalam pemeriksaan menunjukkan 20 (dua puluh)perusahaan yang akan mendaftar sebagai peserta tender yangmengajukan permohonan surat dukungan kepada Terlapor I telahmengetahui spesifikasi teknis yang dimaksud adalah LCD merekMega Power yang dijual oleh Terlapor I (vide bukti B1, B14) ; ---1.2.11. Bahwa fakta tersebut memperkuat kesimpulan adanya upayamemenangkan LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE dalamtender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006; ----1.3. Tentang Pembelaan Terlapor II;----------------------------------------------------1.3.1. Bahwa Terlapor II dengan tegas mengakui perusahaannyadipinjam oleh Jeffrey Bunyamin cs untuk suatu keperluan, danselanjutnya Terlapor II mengakui tidak menerima keuntunganfinansial dari peminjaman tersebut (vide bukti B1);-----------------1.3.2. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ditemukandalam pemeriksaan adanya keterlibatan Jeffrey Bunyamin, Moh.Iqbal, dan Muhammad Bahri dalam persiapan dokumen dansekaligus pendanaan untuk Terlapor II dalam proses tenderpengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006 (vide buktiB8, B13, B14);-----------------------------------------------------------1.3.3. Bahwa kenyataannya Terlapor II mengikuti tender tersebut hinggaditunjuk sebagai pemenang, dan berdasarkan selisih dari hargapenawaran dengan total pembayaran kepada Terlapor I untukpembelian LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE, Terlapor IImemperoleh keuntungan sebesar Rp 2.782.527.150 (dua milyartujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribuseratus lima puluh rupiah); ---------------------------------------------SALINANhal. 21 dari 31

1.3.4. Bahwa pengakuan Terlapor II sendiri dalam pemeriksaanmenyatakan telah menerima Rp 30.000.000 (tiga puluh jutarupiah) dari hasil tender pengadaan LCD di Biro Adwil TahunAnggaran 2006(vide bukti B13); --------------------------------------1.3.5. Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan fakta yangmenunjukkan Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor IIselalu membubuhkan tanda tangan dalam dokumen-dokumenyang dibutuhkan untuk keperluan tender dari mulai pendaftaransampai dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan LCD di BiroAdwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti C35); ---------------------1.3.6. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KeppresNomor 80 Tahun 2003 melarang adanya persekongkolan tender,dan sebagaimana tercantum dalam buku Pedoman Pasal 22Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adanya kesamaan ataukemiripan dokumen diantara peserta tender merupakan salah satuindikasi adanya persekongkolan; --------------------------------------1.3.7. Bahwa Terlapor II tidak dapat menjelaskan adanya kesamaan ataukemiripan dokumen bukan suatu persekongkolan antara TerlaporII dan Terlapor III, hal ini merupakan salah satu bukti adanyapersekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III; ----------------1.4. Tentang Pembelaan Terlapor III;---------------------------------------------------1.4.1. Bahwa Terlapor III dengan tegas mengakui perusahaannyadipinjam oleh Muhammad Bahri cs untuk suatu keperluan dantidak mengetahui proses selanjutnya; ---------------------------------1.4.2. Bahwa dalam pemeriksaan ditemukan fakta keterlibatanMuhammad Bahri dan Moh. Iqbal dalam persiapan dokumenuntuk Terlapor III dalam proses tender pengadaan LCD di BiroAdwil Tahun Anggaran 2006 (vide bukti B14); ---------------------1.4.3. Bahwa pembelaan Terlapor III tersebut juga bertentangan denganfakta yang menunjukkan Abidin M.R. selaku Direktur UtamaTerlapor III selalu membubuhkan tanda tangan dalam dokumendokumenyang dibutuhkan untuk proses mengikuti tender (videbukti C34); ---------------------------------------------------------------1.4.4. Bahwa Terlapor III tidak dapat menjelaskan adanya kesamaanatau kemiripan dokumen bukan suatu persekongkolan antaraSALINANhal. 22 dari 31

Terlapor II dan Terlapor III, hal ini merupakan salah satu buktiadanya persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III; -------1.4.5. Bahwa secara formal yang tercatat sebagai peserta tender adalahTerlapor III, bukan pihak yang meminjam Terlapor III, sehinggapihak yang bertanggung jawab secara formal adalah Terlapor III;1.5. Tentang Pembelaan Terlapor IV;---------------------------------------------------1.5.1. Bahwa pernyataan Terlapor IV telah melakukan tugas danfungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yangberlaku adalah bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukandalam pemeriksaan, diantaranya hanya melakukan survey ketempat Terlapor I dan salah satu agen Terlapor I, sertamenggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa dengan alasan:------1.5.1.1. Dalam Rincian Penawaran Harga seharusnya tidakmencantumkan materai;----------------------------------1.5.1.2. Tidak adanya dukungan dari Pabrik maupunpenunjukkan sebagai agen tunggal;---------------------1.5.2. Bahwa dalam RKS tidak disebutkan salah satu alasanmenggugurkan peserta tender adalah pencantuman meterai dalamrincian penawaran harga dan tidak adanya dukungan dari pabrikmaupun agen tunggal, sehingga alasan Terlapor IV menggugurkanPT Mitra Teladan Jaya Karsa adalah tidak sah (vide bukti C27);--1.5.3. Bahwa fakta persekongkolan diantara rekanan yang ditemukandalam pemeriksaan adalah berdasarkan dokumen-dokumen tenderyang diperoleh dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IVyang telah diakui kebenarannya serta keterangan lisan dalampemeriksaan dari para Terlapor; ---------------------------------------1.6. Tentang Pembelaan Terlapor V;----------------------------------------------------SALINAN1.6.1. Bahwa Terlapor V tidak dapat menjelaskan mengapa hanyamemilih LCD Mega Power tipe ML 164 SE untuk diajukankepada Biro Perlengkapan; ---------------------------------------------1.6.2. Bahwa Terlapor V telah melakukan tindakan yang berakibat padagugurnya peserta yang berpotensi menang tanpa alasan yang sah,yaitu pada tanggal 2 Agustus 2006 Terlapor V menyetujui usulanTerlapor IV yang mengusulkan Terlapor II sebagai calonpemenang tender, memerintahkan Terlapor IV untukhal. 23 dari 31

difasilitasi oleh Muhammad Bahri, Moh. Iqbal dan JeffreyBunyamin;----------------------------------------------------------------1.8. Tentang Persekongkolan Vertikal; -------------------------------------------------1.8.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam pembelaannya telahmembantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaanLCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;--------------------------1.8.2. Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagaiberikut:--------------------------------------------------------------------1.8.2.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telahmengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasiteknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ----1.8.2.2. Bahwa Terlapor IV telah menggugurkan PT MitraTeladan Jaya Karsa yang menawarkan harga lebihmurah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah(vide bukti C4, C5, B15); --------------------------------1.8.2.3. Bahwa Terlapor V telah menyetujui tindakanTerlapor IV tersebut dan menetapkan Terlapor IIyang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML164 SE sebagai pemenang tender sebelum masasanggah selesai; -------------------------------------------1.8.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisiberpendapat Terlapor IV dan Terlapor V telah memfasilitasi danmenetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender LCD di BiroAdwil Tahun Anggaran 2006; -----------------------------------------2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persainganSALINANusaha tidak sehat”;-----------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaranPasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisimempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999 sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------3.1. Unsur Pelaku Usaha:-----------------------------------------------------------------3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang peroranganhal. 25 dari 31

atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukanbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukankegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baiksendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidangekonomi; ------------------------------------------------------------------3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalahTerlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang identitasnyadisebutkan dalam bagian Tentang Hukum butir 1.1. putusan ini;--3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ----------3.2. Unsur Bersekongkol: ----------------------------------------------------------------3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkanPedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalahkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lainatas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upayamemenangkan peserta tender tertentu; -------------------------------3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa: -3.2.2.1. kerjasama antara dua pihak atau lebih; -----------------3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukantindakan penyesuaian dokumen dengan pesertalainnya;-----------------------------------------------------3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;------------------------------------------------3.2.2.4. menciptakan persaingan semu; --------------------------3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinyapersekongkolan;-------------------------------------------3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipunmengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwatindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalamrangka memenangkan peserta tender tertentu;---------3.2.2.7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggaratender atau pihak terkait secara langsung maupuntidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikutitender, dengan cara melawan hukum; ------------------SALINANhal. 26 dari 31

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentukkerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usahalain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagikepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----------------------3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk,yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dangabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-------------3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalahpersekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyediabarang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barangdan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalahpersekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapapelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tenderatau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilikatau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolanhorizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitiatender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa ataupemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha ataupenyedia barang dan jasa; ----------------------------------------------3.2.6. Bahwa persekongkolan horinzontal dan vertikal telah dilakukandilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,Terlapor V, Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamindalam bentuk: ------------------------------------------------------------3.2.6.1. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telahmengarahkan spesifikasi teknis kepada spesifikasiteknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE; ----3.2.6.2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III perusahannyadipinjam oleh Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, danMuhammad Bahri untuk keperluan tertentu, yaitumengikuti tender pengadaan LCD di Biro AdwilTahun Anggaran 2006; -----------------------------------3.2.6.3. Bahwa Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal melakukansegala keperluan yang dibutuhkan untuk mengikutiSALINANhal. 27 dari 31

mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untukmengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa; ------3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaranmengajukan harga untuk pengadaan LCD di Biro AdministrasiWilayah Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006; ------3.4.3. Bahwa dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III disiapkandan dibuat oleh orang yang sama yaitu Muhammad Bahri, Moh.Iqbal dan melibatkan Jeffry Bunyamin sehingga harga penawarandapat diatur untuk diajukan oleh masing-masing Terlapor danpada akhirnya mengatur Terlapor II menjadi pemenang; -----------3.4.4. Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V menggugurkan peserta yangberpotensi menang dengan alasan tidak sah, dengan maksud untukmengatur dan menentukan Terlapor I sebagai pemenang tenderpengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;-------------3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukanpemenang tender, terpenuhi; ------------------------------------------3.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:---------------------------------------------3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yangditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalammenjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang danatau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawanhukum atau menghambat persaingan usaha;-------------------------3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang meminjamkanperusahaannya dan selanjutnya digunakan oleh Muhammad Bahri,Moh. Iqbal, dan Jeffry Bunyamin untuk mengikuti tender,merupakan suatu tindakan yang menghilangkan persaingan usaha;SALINAN3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat,terpenuhi;----------------------------------------------------------------4. Menimbang bahwa Jeffrey Bunyamin, Moh. Iqbal, dan Muhammad Bahri terbuktiterlibat dalam persekongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran2006, maka Majelis Komisi perlu menjatuhkan sanksi kepada ketiga orang tersebut; -5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf eUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepadahal. 29 dari 31

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi DKIJakarta untuk: -----------------------------------------------------------------------------------5.1. Memberikan sanksi administratif kepada Terlapor IV dan Terlapor V sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------5.2. Melakukan evaluasi dalam perekrutan pihak-pihak yang akan terlibat dalamtender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKIJakarta dengan tujuan menghindari praktek persekongkolan dalam tender; --5.3. Menertibkan peserta tender untuk menghindari praktek peminjamanperusahaan dan percaloan dalam proses tender di lingkungan PemerintahanProvinsi DKI Jakarta;----------------------------------------------------------------6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingatPasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------MEMUTUSKAN1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor Vterbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-2. Menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkunganPemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------3. Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tenderpengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKIJakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap; --------------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidakmengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan PemerintahanDaerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusanSALINANini mempunyai kekuatan hukum tetap;---------------------------------------------------5. Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke KasNegara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persainganusaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran KantorPerbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir.H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kodehal. 30 dari 31

penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang PersainganUsaha); ------------------------------------------------------------------------------------------6. Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar ganti rugi kepada Negaramasing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang harusdisetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal AnggaranKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat diJalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengankode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang PersainganUsaha); ------------------------------------------------------------------------------------------Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Rabutanggal 7 Nopember 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbukauntuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Nopember 2007 oleh kami, Majelis Komisi, Prof.DR. Tresna P. Soemardi sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., masing-masing sebagai Anggota MajelisKomisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan M. Hadi Susanto, S.H. masingmasingsebagai Panitera.Ketua Majelis,ttd.Prof. DR. Tresna P. SoemardiAnggota Majelis,ttd.Didik Akhmadi, Ak., M.Comm.Anggota Majelis,ttd.SALINANYoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.Panitera,ttd.ttd.Endah Widwianingsih, S.H.M. Hadi Susanto, S.H.hal. 31 dari 31