Bab 9 Peran Masyarakat - Pemerintah Kota Bandung

unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Masukan dari masyarakat dalamperencanaan tata ruang adalah mengenai aspek-aspek sebagai berikut:1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau5. penetapan rencana tata ruang.Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota dapat berbentuk:a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalampemanfaatan ruang;c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tataruang yang telah ditetapkan;d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat,ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sertasesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara danmeningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; danf. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Sedangkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, dapat berbentuk :a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentifdan disinsentif serta pengenaan sanksi;b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruangyang telah ditetapkan;Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah 9- 4

Bentuk Peran MasyarakatTata Caradan keamanan serta memelihara danmeningkatkan kelestarian fungsi lingkunganhidup dan sumber daya alam; danf. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruangsesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTAa. masukan terkait arahan dan/atau peraturanzonasi,menyampaikan masukan terkait arahan dan/atauperaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif danb. perizinan, pemberian insentif dan disinsentifserta pengenaan sanksi;disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabatyang berwenang;c. keikutsertaan dalam memantau dan a. memantau dan mengawasi pelaksanaanmengawasi pelaksanaan rencana tata ruang rencana tata ruang;yang telah ditetapkan;b. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabatd. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukanyang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggarandugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggarkegiatan pemanfaatan ruang yang rencana tata ruang yang telah ditetapkan; danmelanggar rencana tata ruang yang telah c. mengajukan keberatan terhadap keputusanditetapkan; danpejabat yang berwenang terhadape. pengajuan keberatan terhadap keputusan pembangunan yang tidak sesuai denganpejabat yang berwenang terhadap rencana tata ruang.pembangunan yang dianggap tidak sesuaidengan rencana tata ruang.9.2 Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah DaerahPemerintah daerah berkewajiban melaksanakan standar pelayanan minimal dalam rangkapelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, maka pemerintah daerahberkewajiban :1. Dalam proses perencanaan tata ruang:memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakattentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang melalui mediakomunikasi yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat terhadapperencanaan tata ruang; danPeran Masyarakat dan Pemerintah Daerah 9- 6

memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai perencanaantata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2. Dalam pemanfaatan ruang kota:memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakattentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkandalam rencana tata ruang; danmemberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai pemanfaatanruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Dalam pengendalian pemanfaatan ruang:memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakattentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian pemanfaatanruang;memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai arahandan/atau peraturan zonasi, perizinan,pemberian insentif dan disinsentif, sertapengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danmenyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikanpengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggarankegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telahditetapkan.Selain kewajiban tersebut diatas, dalam kegiatan penataan ruang pemerintah daerahmengemban tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peranmasyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal. Pembinaan yangdimaksud antara lain meliputi :sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; danpengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.Peran Masyarakat dan Pemerintah Daerah 9- 7