Untitled - UNDP
Untitled - UNDP
Untitled - UNDP
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20078.4. Mengembangkan pusat informasi tentang programpenanggulangan HIV/AIDS.8.5. Mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat peduliAIDS di daerah.8.6. Melakukan bimbingan penanggulangan HIV/AIDS kepada instansiterkait di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota serta LSM diwilayahnya8.7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulanganHIV/AIDS di daerahnya dan melakukan langkah-langkah tindaklanjut.9. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI/LEMBAGANON PEMERINTAHLSM dan Organisasi/Lembaga Non Pemerintah memainkan perananpenting dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dan dapatmenjangkau orang-orang dan kelompoknya dengan kebutuhan khususantara lain kelompok remaja, agama, wanita, profesi, ODHA, yangbiasanya sulit terjangkau oleh pemerintah. Kegiatannya meliputipenyuluhan, pelatihan, pendampingan ODHA, pemberian dukungan, dankonseling. LSM juga berperan dalam mendorong ODHA mendirikanorganisasi untuk saling mendukung dan terlibat dalam upayapenanggulangan HIV/AIDS.10. SEKTOR SWASTA/DUNIA USAHAPeranan sektor swasta/dunia usaha sebagai mitra dalam upaya nasionalpenanggulangan HIV/AIDS di Indonesia sangat penting untukmempercepat dan memperluas jangkauan upaya penanggulangandilingkungan tempat kerja serta dalam menunjang dana, sarana, tenagaahli dan lain-lain.Angkatan kerja sebagian besar berada di sektor swasta/dunia usaha.Beberapa jenis pekerjaan dan tempat kerja berpotensi bagi pekerja untukterpapar HIV. Sehubungan dengan hal tersebut pihak manajemen danserikat pekerja didorong untuk mempunyai program pencegahan HIV/AIDS bagi pekerja dan lingkungannya. Oleh sebab itu upaya perlindungankesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja hendaknya mencakupjuga masalah HIV/AIDS. Upaya untuk memberikan lingkungan yangkondusif seperti aspek peraturan perundangan bagi penyelenggaraanpenanggulangan di tempat kerja perlu ditingkatkan dan dikembangkan.24