Untitled - UNDP

STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Pemerintah kabupaten/kota membentuk dan memfungsikan KomisiPenanggulangan AIDS Kabupaten/Kota dan menyediakan sumber dayaterutama tenaga dan dana untuk kegiatan penanggulangan di kabupaten/kota.Masing-masing instansi terkait di tingkat kabupaten/kota membuatrencana penanggulangan yang selaras dengan Strategi PenanggulanganAIDS Kabupaten/Kota sesuai dengan area kegiatan instansibersangkutan.4. PEMERINTAH KECAMATANUpaya penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan dipimpin oleh Camat,dengan bekerjasama dengan sektor terkait dan lembaga/ organisasi nonpemerintahserta masyarakat peduli AIDS di daerah.5. PEMERINTAH KELURAHAN / DESALurah/Kepala Desa memegang peran yang besar dalam memimpinpelaksanaan upaya penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya masingmasing.6. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHDPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dengan kepedulianyang tinggi mengetahui informasi tentang situasi HIV/AIDS di wilayahkerjanya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu upayapenanggulangan, dalam hal pembuatan legislasi, alokasi anggaran danpengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS7. KOMISI PENANGGULANGAN AIDSKPA Nasional sebagai penanggung jawab keberhasilan penanggulanganHIV/AIDS di Indonesia memerlukan kewenangan yang jelas untuk dapatmelaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif. Strukturketenagaan KPA disusun dengan melibatkan lembaga non pemerintahtermasuk LSM dengan kepemimpinan tetap dipegang oleh pemerintah.Tugas pokok dan fungsi KPA Nasional adalah sebagai berikut:7.1. Merumuskan dan mengembangkan kebijakan dan strategi nasionalpenanggulangan HIV/AIDS.227.2. Advokasi kebijakan kepada eksekutif dan legislatif untukmendukung program penanggulangan HIV/AIDS.