Untitled - UNDP

BAB IVKEMITRAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWABSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia tergantungkepada kerjasama antara pemerintah termasuk DPR, LSM, swasta, duniausaha, masyarakat umum dan ODHA. Kerjasama tersebut dilaksanakandengan prinsip kemitraan.Hal yang sangat penting dari peran pemerintah adalah menciptakankepemimpinan yang kuat pada semua tingkat administrasi pemerintahan(leadership). Peran aktif dari semua pemegang program (stakeholder) danmasyarakat luas.Secara garis besar pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagaiberikut:1. PEMERINTAH PUSATKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui KomisiPenanggulangan AIDS mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatanpenanggulangan di tingkat nasional. Masing-masing instansi terkait ditingkat pusat diharuskan membentuk kelompok kerja penanggulanganHIV/AIDS dan membuat rencana penanggulangan yang selaras denganStrategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan area kegiataninstansi bersangkutan, dan menyiapkan sumber daya terutama tenagadan dana (Diagram 1 memperlihatkan peran dan tanggung jawabinstansi-instansi pemerintah).2. PEMERINTAH PROPINSIUpaya penanggulangan HIV/AIDS di propinsi dipimpin oleh Gubernur,dengan peran aktif dari instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah,lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.Pemerintah Propinsi membentuk dan memfungsikan KomisiPenanggulangan AIDS Propinsi dan menyediakan sumber daya terutamatenaga dan dana untuk kegiatan penanggulangan di propinsi.Masing-masing instansi terkait di tingkat propinsi membuat rencanapenanggulangan yang selaras dengan Strategi Penanggulangan AIDSPropinsi sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan.3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAUpaya penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten/kota dipimpin olehBupati/Walikota, dengan peran aktif dari instansi pemerintah, organisasinon-pemerintah, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.21