Untitled - UNDP

More documents

Recommendations

Info

STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20077.2.4. PendanaanMengembangkan mekanisme pendanaan di tiap tingkatadministrasi termasuk penggalangan dana nasional.7.2.5. Membentuk Pusat Data dan Informasi HIV/AIDS.Mendukung KPA Nasional, KPA Propinsi dan KPA Kabupaten/Kota sebagai Pusat Data dan Informasi HIV/AIDS.20
BAB IVKEMITRAAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWABSTRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 2007Keberhasilan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia tergantungkepada kerjasama antara pemerintah termasuk DPR, LSM, swasta, duniausaha, masyarakat umum dan ODHA. Kerjasama tersebut dilaksanakandengan prinsip kemitraan.Hal yang sangat penting dari peran pemerintah adalah menciptakankepemimpinan yang kuat pada semua tingkat administrasi pemerintahan(leadership). Peran aktif dari semua pemegang program (stakeholder) danmasyarakat luas.Secara garis besar pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagaiberikut:1. PEMERINTAH PUSATKementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui KomisiPenanggulangan AIDS mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatanpenanggulangan di tingkat nasional. Masing-masing instansi terkait ditingkat pusat diharuskan membentuk kelompok kerja penanggulanganHIV/AIDS dan membuat rencana penanggulangan yang selaras denganStrategi Nasional penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan area kegiataninstansi bersangkutan, dan menyiapkan sumber daya terutama tenagadan dana (Diagram 1 memperlihatkan peran dan tanggung jawabinstansi-instansi pemerintah).2. PEMERINTAH PROPINSIUpaya penanggulangan HIV/AIDS di propinsi dipimpin oleh Gubernur,dengan peran aktif dari instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah,lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.Pemerintah Propinsi membentuk dan memfungsikan KomisiPenanggulangan AIDS Propinsi dan menyediakan sumber daya terutamatenaga dan dana untuk kegiatan penanggulangan di propinsi.Masing-masing instansi terkait di tingkat propinsi membuat rencanapenanggulangan yang selaras dengan Strategi Penanggulangan AIDSPropinsi sesuai dengan area kegiatan instansi bersangkutan.3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAUpaya penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten/kota dipimpin olehBupati/Walikota, dengan peran aktif dari instansi pemerintah, organisasinon-pemerintah, lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.21
Page 3 and 4: KATA PENGANTARSTRATEGI NASIONALPENA
Page 5 and 6: RINGKASAN EKSEKUTIFSTRATEGI NASIONA
Page 7 and 8: tepat. Oleh karena penanggulangan H
Page 9 and 10: BAB IPENDAHULUANSTRATEGI NASIONALPE
Page 11 and 12: 1.3. Kecenderungan di masa depanInf
Page 13 and 14: 3. DAMPAK SOSIAL - EKONOMIPengalama
Page 15 and 16: 2.2.Tujuan Khusus Penanggulangan HI
Page 17 and 18: BAB IIIAREA PRIORITAS PENANGGULANGA
Page 19 and 20: 1.2.3. Meningkatkan penggunaan kond
Page 21 and 22: 2.2.6. Meningkatkan keterjangkauan
Page 23 and 24: Selain itu penelitian untuk mengeta
Page 25 and 26: 5.2.Kegiatan5.2.1. Pengkajian dan p
Page 27: 7. KESINAMBUNGAN PENANGGULANGANPada
Page 31 and 32: 7.3. Mengkoordinasikan upaya penang
Page 33 and 34: 11. TENAGA PROFESIONAL, ORGANISASI
Page 35 and 36: BAB VIPELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL
Page 37 and 38: BAB VIIIPENDANAANSTRATEGI NASIONALP
Page 39 and 40: Lampiran 1 Diagram Peran dan tanggu
Page 41 and 42: DepartemenPertanianKebijaksanaanPer
Page 43 and 44: DAFTAR PUSTAKASTRATEGI NASIONALPENA
Page 45: Kerjasama antaraKOMISI PENANGGULANG

Untitled - UNDP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?