Untitled - UNDP
Untitled - UNDP
Untitled - UNDP
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
STRATEGI NASIONALPENANGGULANGANHIV/AIDS 2003 – 20073.2. Upaya penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan olehmasyarakat, pemerintah, dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan.Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintahberkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakansuasana yang mendukung terselenggaranya upayapenanggulangan HIV/AIDS.3.3. Upaya penanggulangan harus didasari pada pengertian bahwamasalah HIV/AIDS sudah menjadi masalah sosial kemasyarakatanserta masalah nasional dan penanggulangannya melalui “GerakanNasional Penanggulangan HIV/AIDS”.3.4. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus memperhatikan kelompokmasyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan denganpekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV/AIDS.3.5. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati harkat danmartabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilandan kesetaraan gender.3.6. Upaya pencegahan penularan HIV diselenggarakan melaluiKomunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) guna menciptakan gayahidup sehat (healthy life style).3.7. Upaya pencegahan yang efektif termasuk penggunaan kondom100% diantara penjaja seks dan pelanggannya, pasangan ODHAserta pemanfaatan fungsi ganda (dual protection) kondom dalamkeluarga.3.8. Upaya mengurangi infeksi HIV pada penyalahguna Napza suntikmelalui kegiatan pengurangan dampak buruk (harm reduction) .3.9. Upaya penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya-upayaterpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahanpenyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan faktailmiah serta dukungan terhadap ODHA.3.10. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/ AIDS harus didahuluidengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yangbersangkutan (informed consent). Konseling yang memadai harusdiberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan, dan hasilpemeriksaan wajib dirahasiakan.3.11. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan harusmendukung dan selaras dengan Strategi Nasional PenanggulanganHIV/ AIDS disemua tingkat.83.12. Setiap pemberi pelayanan berkewajiban memberikan layanantanpa diskriminasi kepada pengidap HIV/ penderita AIDS.