MoU Prolegda 2010 dalam bentuk .pdf - Pemerintah Kota Bandung

NOTA KESEPAHAMANANTARAPEMERINTAH KOTA BANDUNGDENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR 188.342/087-BAG.HUK HAM/2010188.342/021-DPRD/2010TENTANGPROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)TAHUN ANGGARAN 2010Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sepuluh (13 – 01 - 2010),kami yang bertanda tangan di bawah ini :I. DADA ROSADA : Walikota Bandung berdasarkan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 131.32 - 668 Tahun 2008 tanggal 30 Agustus2008 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Bandung danPengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi JawaBarat, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas namaPemerintah Kota Bandung berkedudukan di Bandung JalanWastukancana Nomor 2 Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPIHAK PERTAMA.II. a. ERWAN SETIAWAN : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor170/Kep.1485-Pem.Um/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentangPeresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;b. TEDDY SETIADY : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor170/Kep.1485-Pem.Um/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentangPeresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;c. H. ISA SUBAGDJA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor170/Kep.1485-Pem.Um/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentangPeresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;d. ASEP DEDY RUYADI : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandungberdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor170/Kep.1485-Pem.Um/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentangPeresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Bandung Masa Jabatan Tahun 2009-2014;Keempatnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, selanjutnyadisebut sebagai PIHAK KEDUA.Mengingat ...

2Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telahdiubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah KotamadyaDaerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentangBatas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan PemerintahanDaerah Kota Bandung;9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara PembentukanPeraturan Daerah;10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untukmembuat Nota Kesepahaman mengenai Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) TahunAnggaran 2010, dengan ketentuan sebagai berikut :Pasal 1Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) adalah merupakan instrumen perencanaan programpembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBandung yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kota Bandung yang disusunoleh Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.Pasal 2(1) Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Lingkungan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.(2) Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) di Lingkungan Pemerintah KotaBandung dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.(3) Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dilaksanakan oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung secara berencana,terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bandung melalui Badan Legislasi.Pasal ...

3Pasal 3(1) Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memuatprogram pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bandung dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya denganperaturan perundang-undangan lainnya.(2) Data Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran.Pasal 4Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2010berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.Pasal 5Pengelolaan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) diarahkan agar program pembentukanPeraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandungdalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritasyang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan medebewindserta kebutuhan masyarakat.Pasal 6Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah danPeraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalam Program LegislasiDaerah (PROLEGDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skalaprioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung tersebut dijadikan Program Legislasi Daerah(PROLEGDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.Pasal 7(1) Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomidaerah dan medebewind serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan PeraturanDaerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dalamProgram Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat diubah, baik skala prioritasnya, maupunadanya penambahan Lembaran Kota, setelah disepakati bersama antara Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung dan Pemerintah Kota Bandung.(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Legislasi padaSidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.Pasal 8Agar program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Bandung dalam Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) dapat dilaksanakansesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebutdilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung, melalui:a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang disusun diLingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yangdisusun di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.Demikian ...

4Demikian Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung, dan dibuat dalam rangkap 4 (empat) serta 2 (dua)diantaranya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatanhukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untukPIHAK PERTAMA.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAHAMAN ANTARAPEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKOTA BANDUNGNOMOR: 188.342/087-BAG.HUK HAM/2010188.342/021-DPRD/2010TANGGAL : 13 JANUARI 2010PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)TAHUN ANGGARAN 2010DATA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOJUDUL RANCANGANPERATURAN DAERAHPOKOK-POKOK MATERIYANG DIATURPEMRAKARSAKETERANGAN1 2 3 4 51. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PembentukanRukun Tetangga (RT)dan Rukun Warga(RW).2. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang BangunanGedung.3. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang Pajak Hiburan.4. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang RetribusiPelayanan Parkir diTepi Jalan Umum danRetribusi TempatKhusus Parkir.5. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang Pengawasandan PengendalianMinuman Beralkoholdan Retribusi IzinTempat BerjualanMinuman Beralkohol.6. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PerubahanRencana Tata RuangWilayah (RTRW)Kota Bandung.Pelaksanaan Amanat Pasal211 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telahdiubah untuk keduakalinyadengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008.Merubah PeraturanDaerah Kota BandungNomor 14 Tahun 1998.Merubah PeraturanDaerah Kota BandungNomor 11 Tahun 2000.Merubah PeraturanDaerah Kota BandungNomor 14 Tahun 2001Mengatur tentangdistribusi minumanberalkohol di KotaBandung.Merubah PeraturanDaerah Kota BandungNomor 03 Tahun 2006jo. Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 02Tahun 2004.BagianPemerintahanUmumDinas TataRuang danCipta KaryaDinasPendapatanDinasPerhubunganDinasKoperasi,UKM danPerindustrianPerdaganganBAPPEDASisa ProlegdaTahun Anggaran2009Sisa ProlegdaTahun Anggaran2009Sisa ProlegdaTahun Anggaran2009Sisa ProlegdaTahun Anggaran2009Sisa ProlegdaTahun Anggaran2009Sisa ProlegdaTahun Anggaran2009

2NOJUDUL RANCANGANPERATURAN DAERAHPOKOK-POKOK MATERIYANG DIATURPEMRAKARSA1 2 3 4 57. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang LaporanPertanggungjawabanKeuangan KotaBandung TahunAnggaran 2009.8. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PerubahanAnggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran2010.9. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang AnggaranPendapatan danBelanja Daerah TahunAnggaran 2011.10. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang Bea PerolehanHak Atas Tanah danBangunan.11. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang Pajak AirTanah.12. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang KerjasamaDaerah.13. Rancangan PeraturanDewan PerwakilanRakyat Daerah(DPRD) KotaBandung tentang TataTertib dan Kode EtikDewan.1. Laporan realisasiAPBD TA.2009;2. Laporan neraca 2009;3. Laporan aliran kas2009.Mengatur pergeseranalokasi anggaran sebagaiakibat kondisi yangberubah dan tidak sesuaidenganrencanapenganggaran AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran2010.Anggaran Pendapatandan Belanja DaerahTahun Anggaran 2011.Tindaklanjut dariUndang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.Tindaklanjut dariUndang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah danRetribusi Daerah.Merubah Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 03Tahun 2004 tentangPenyelenggaraanKerjasama.Merubah PeraturanDPRD Kota BandungNomor 01 Tahun 2009tentang Tata TertibDPRD Kota Bandung.DinasPengelolaanKeuangan danAset DaerahDinasPengelolaanKeuangan danAset DaerahDinasPengelolaanKeuangan danAset DaerahDinasPendapatanDinasPendapatanBagian Hukumdan HAMBadanLegislasiKET.

3NOJUDUL RANCANGANPERATURAN DAERAHPOKOK-POKOK MATERIYANG DIATURPEMRAKARSA1 2 3 4 514. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang TransparansiPenyelenggaraanPemerintahan danPartisipasiMasyarakat.15. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PenataanObjek dan PenguasaanAset Daerah.16. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PelayananKeterangan RencanaKota (KRK) danRetribusi IzinMendirikan Bangunan(IMB).17. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang BadanPenanggulanganBencana Daerah KotaBandung.18. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PelayananPublik.19. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang PenyertaanModal PemerintahKota Bandung kepadaKoperasi PegawaiPemerintah KotaBandung (KPKB).Sebagai tindaklanjutdari Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008tentang KeterbukaanInformasi Publik;Tindaklanjut PeraturanPemerintah Nomor 68Tahun 1999 tentangTata Cara PelaksanaanPeran Serta Masyarakatdalam PenyelenggaraanNegara.Inventarisasi asetdaerah;Sertifikasi asetdaerah;Penataan aset daerah;Penguasaan asetdaerah.Merubah 2 (dua) PeraturanDaerah menjadi 1 (satu)Peraturan Daerah yaituPeraturan Daerah KotaBandung Nomor 24 Tahun1998 dan Peraturan DaerahKota Bandung Nomor 04Tahun 2002.Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun2007 tentangPenanggulangan Bencanadan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 46Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi danTata Kerja BadanPenanggulangan BencanaDaerah.Tindaklanjut dariUndang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik.Penyertaan modalPemerintah KotaBandung kepadaKoperasi PegawaiPemerintah KotaBandung (KPKB).BadanLegislasiKomisi ADinas TataRuang danCipta KaryaBagianOrganisasi danPemberdayaanApartur DaerahBagianOrganisasi danPemberdayaanApartur DaerahDinasPengelolaanKeuangan danAset DaerahKET.Sisa ProlegdaTahun Anggaran2009

4NOJUDUL RANCANGANPERATURAN DAERAHPOKOK-POKOK MATERIYANG DIATURPEMRAKARSA1 2 3 4 520. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang CorporateSocial Responsibilty(CSR).21. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang Penataan danPembinaan PedagangSektor Informal.22. Rancangan PeraturanDaerah Kota Bandungtentang Seni danBudaya.Penerapan konsepCSR pada BUMN,BUMD, danperusahaan swastayang ada di KotaBandung;Kontribusi BUMN,BUMD, danperusahaan swastayang ada di KotaBandung kepadamasyarakat,Pemerintah KotaBandung maupunKUKM;Mekanismepenerapan CSR.Relokasi pedagangsektor informal;Instansi yangmenangani secarakhusus pedagangsektor informal;Pembinaan danPemberdayaanEkonomi pedagangsektor informal;Pengaturan waktuberjualan padatempat-tempattertentu bagipedagang sektorinformal;Retribusi terhadappedagang sektorinformal.Perlindunganterhadap pelaku senidan budaya;Pelestarian seni danbudaya KotaBandung dalamrangka menampungaspirasi daristakeholder lingkungseni dan budaya;Mendukungtercapainya Bandungsebagai Kota SeniBudaya Tahun 2010.Komisi BKomisi AKomisi DKET.