KMK No. 329 ttg Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di ...
KMK No. 329 ttg Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di ...
KMK No. 329 ttg Bantuan Sosial Untuk Pelayanan Kesehatan Di ...
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR <strong>329</strong>/MENKES/PER/III/2010TENTANGBANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAHTERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK) TAHUN 2010MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,MenimbangMengingat: a. bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan jangkauandan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat diDaerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)perlu dilaksanakan upaya akselerasi pembangunankesehatan;b. bahwa dalam upaya melaksanakan akselerasipembangunan kesehatan diperlukan dukungan pembiayaandari Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaluipengalokasian dana bantuan sosial pelayanan kesehatan diDTPK, termasuk wilayah perbatasan, pulau-pulau kecilterluar, dan daerah tertinggal termasuk daerah terpencil dansangat terpencil;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan <strong>Bantuan</strong><strong>Sosial</strong> <strong>Untuk</strong> <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> di Daerah Tertinggal,Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dengan KeputusanMenteri <strong>Kesehatan</strong>;: 1. Undang-Undang <strong>No</strong>mor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003<strong>No</strong>mor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<strong>No</strong>mor 4286);2. Undang-Undang <strong>No</strong>mor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 <strong>No</strong>mor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia <strong>No</strong>mor 4355);3. Undang-Undang <strong>No</strong>mor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004<strong>No</strong>mor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<strong>No</strong>mor 4400);
4. Undang-Undang <strong>No</strong>mor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 <strong>No</strong>mor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia <strong>No</strong>mor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang <strong>No</strong>mor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang<strong>No</strong>mor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 <strong>No</strong>mor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia <strong>No</strong>mor 4844);5. Undang-Undang <strong>No</strong>mor 47 Tahun 2009 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 <strong>No</strong>mor 156,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia <strong>No</strong>mor5075);6. Undang-Undang <strong>No</strong>mor 36 Tahun 2009 tentang <strong>Kesehatan</strong>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 <strong>No</strong>mor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia<strong>No</strong>mor 5063);7. Peraturan Pemerintah <strong>No</strong>mor 38 Tahun 2007 tentangPembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 <strong>No</strong>mor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia <strong>No</strong>mor 4737);8. Peraturan Presiden <strong>No</strong>mor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, danTatakerja Kementerian Negara Republik Indonesiasebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden <strong>No</strong>mor 94 Tahun 2006;9. Peraturan Menteri <strong>Kesehatan</strong> <strong>No</strong>mor1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen <strong>Kesehatan</strong> sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri <strong>Kesehatan</strong> <strong>No</strong>mor439/Menkes/Per/VI/ 2009 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri <strong>Kesehatan</strong> <strong>No</strong>mor1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan TataKerja Departemen <strong>Kesehatan</strong>;10. Peraturan Menteri Keuangan <strong>No</strong>mor 134/PMK.6/2005tentang Pedoman Pembayaran Dalam PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Kedelapan: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.<strong>Di</strong>tetapkan di Jakartapada tanggal 1 Maret 2010Menteri,ttdDr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH
Lampiran IKeputusan Menteri <strong>Kesehatan</strong><strong>No</strong>mor : <strong>329</strong>/MENKES/PER/III/2010Tanggal : 1 Maret 2010DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIALUNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL,PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK)TAHUN 2010NO PROPINSI ALOKASI DANA1 2 31 NAD 931.950.0002 Sumatera Utara 542.500.0003 Sumatera Barat 447.750.0004 Riau 452.335.0005 Jambi <strong>329</strong>.611.0006 Sumatera Selatan 359.250.0007 Bengkulu 744.250.0008 Lampung 307.230.0009 Bangka Belitung 395.550.00010 Kepulauan Riau 661.100.00011 Banten 397.300.00012 Nusa Tenggara Timur 1.898.280.00013 Nusa Tenggara Barat 290.620.00014 Kalimantan Barat 1.639.400.00015 Kalimantan Tengah 409.279.00016 Kalimantan Selatan 465.000.00017 Kalimantan Timur 1.594.040.00018 Sulawesi Utara 1.167.950.00019 Sulawesi Tengah 467.930.00020 Sulawesi Selatan 505.300.00021 Sulawesi Tenggara 666.770.00022 Gorontalo 468.410.00023 Sulawesi Barat 440.225.00024 Maluku 1.597.550.00025 Maluku Utara 996.020.000JUMLAH 18.175.600.000Menteri,ttdDr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH
Lampiran IIKeputusan Menteri <strong>Kesehatan</strong><strong>No</strong>mor : <strong>329</strong>/MENKES/PER/III/2010Tanggal : 1 Maret 2010PETUNJUK TEKNISPEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PELAYANAN KESEHATANDI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN, DAN KEPULAUAN (DTPK)TAHUN 2010I. PENDAHULUANSaat ini keberadaan Puskesmas di seluruh wilayah Indonesia telah merata denganrerata setiap kecamatan terdapat 2 (dua) Puskesmas. Namun demikian kualitaspelayanan kesehatan yang diberikan masih belum mampu menjangkau seluruhmasyarakat khususnya masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauantermasuk daerah terpencil. Keterbatasan sarana, jumlah dan mutu Sumber DayaManusia (SDM) yang ada, kondisi geografis dan cuaca merupakan hambatan utamapemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan.Dalam rangka peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatanbagi masyarakat di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan daerahtertinggal termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil perlu dilaksanakan upayaakselerasi pembangunan kesehatan. Dalam upaya melaksanakan akselerasipembangunan kesehatan tersebut diperlukan dukungan dari Pemerintah danPemerintah Daerah.Salah satu dukungan pemerintah dalam upaya penanggulangan wilayah khususadalah dukungan pembiayaan yang diberikan melalui pengalokasian dana bantuansosial pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dandaerah tertinggal termasuk daerah terpencil dan sangat terpencil.Dana Bansos pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak dapat diberikanlangsung pada masyarakat karena untuk mendapatkan pelayanan harus dilakukanoleh tenaga yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan, sehingga dana bansosdiberikan pada Tim yang akan mengelola dan memberikan pelayanan langsungkepada masyarakat.<strong>Untuk</strong> melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di DTPK diperlukan Tim yangakan menerima dan melakukan pengelolaan dana bansos sesuai dengan ketentuan,sehingga dana bansos disalurkan dan diserahkan kepada Tim Pengelola.1
Dana <strong>Bantuan</strong> <strong>Sosial</strong> <strong>Untuk</strong> <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> di Daerah Tertinggal, Perbatasan,dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010 petunjuk penggunaannya diuraikan dalambentuk Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bansos <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> DaerahTertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan.II.TUJUANUmum :Sebagai petunjuk bagi pelaksana di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dalam rangkameningkatkan akses pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasandan kepulauan dengan Dana Bansos <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> Daerah Tertinggal,Perbatasan dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010.Khusus :1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk di daerah tertinggal,terpencil perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.2. Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil,perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk3. Meningkatnya Pengelolaan (perencanaan, penggerakan, pengendalian,monitoring dan evaluasi) program DTPK.III. SASARAN PROGRAM1. <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi dan <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota yang memilikiPuskesmas di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan pulau-pulau kecilterluar berpenduduk.2. 101 Puskesmas prioritas yang berlokasi di daerah perbatasan dan pulau-pulaukecil terluar berpenduduk.3. Puskesmas daerah terpencil dan sangat terpencil yang ditetapkan dengan SKBupati/WalikotaIV. LINGKUP KEGIATANLingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dan dibiayai melalui dana bantuan sosialini yaitu :1. Pertemuan koordinasi/rapat-rapat dalam pengelolaan program pelayanankesehatan DTPKKegiatan ini diprioritaskan untuk mengkoordinasikan pengelolaan pelayanankesehatan di DTPK, terutama daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluardengan lintas program/lintas sektora. TujuanTerumuskannya rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkatpropinsi dan kabupaten/kota secara terpadu.2
. Peserta yang terlibat terdiri dari unsur:• Unit program di lingkungan <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi/Kabupaten/Kota• Lintas sektor terkait di daerah (seperti Bappeda, <strong>Di</strong>nas <strong>Sosial</strong>, <strong>Di</strong>nasPerhubungan dll)• Puskesmas terpilih jika diperlukan (untuk tingkat kabupaten/kota)c. Output.• Plan of Action <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> terpadu wilayah khusus tingkatpropinsi dan kabupaten/kota• Evaluasi hasil pelaksanaan tahun sebelumnya dan tahun berjalan• Rencana Kegiatan tahun yang akan datang2. Pembinaan teknis oleh <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi dan <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong>Kabupaten/KotaPembinaan teknis dilakukan oleh propinsi ke kabupaten/Puskesmas danjaringannya serta pembinaan oleh <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota kePuskesmas dan jaringannya dalam rangka:a. Bimbingan teknis program, pemantauan dan supervisib. Pendampingan tim Depkes ke lokasi3. Penyediaan Bahan KontakPembelian bahan kontak diperlukan dalam rangka pendekatan kepada masyarakatberupa pembelian bahan-bahan PHBS, bahan kebutuhan pokok atau bahanlainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat untuk mempermudah penerimaanmasyarakat terhadap intervensi program.4. Dukungan operasional Puskesmas di daerah Perbatasan dan Pulau-Pulau KecilTerluar Berpenduduk.Dukungan biaya operasional hanya diperuntukkan bagi Puskesmas perbatasandan pulau-pulau kecil terluar sebagai tambahan biaya operasional Puskesmasyang ada. Dana dimaksudkan untuk menunjang kegiatan Puskesmas didalam dandiluar gedung yang mencakup perjalanan dinas dalam rangka pelayanankesehatan, rapat koordinasi tingkat Puskesmas dan kebutuhan administrasi.5. Penggerakan Tim <strong>Kesehatan</strong>a. <strong>Pelayanan</strong> kesehatan oleh Tim Mobile ClinicKegiatan pelayanan dilakukan oleh Tim Mobile Clinic yang dibentuk oleh <strong>Di</strong>nas<strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota. Anggota tim terdiri dari tenaga <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong>Kabupaten dan Puskesmas dengan komposisi minimal terdiri dari dokter, bidan,perawat, tenaga gizi dan sanitarían.Penyelenggaraan pelayanan oleh Tim <strong>Kesehatan</strong> Keliling diprioritaskan padasasaran lokasi-lokasi yang tidak terjangkau atau jarang mendapat kunjunganpelayanan oleh Puskesmas dan jaringannya.3
. <strong>Pelayanan</strong> kesehatan oleh Tim <strong>Kesehatan</strong> TerpaduTim <strong>Kesehatan</strong> Keliling Terpadu dapat dibentuk oleh <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong>propinsi(gabungan) dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat propinsi,seperti unit program <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi, Rumah Sakit, swasta yangberminat dan sektor lain yang terkait. Tim medis tingkat propinsi mempunyaisasaran daerah yang sulit dijangkau oleh <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota dandilaksanakan bekerjasama dengan <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota danPuskesmas setempat.V. PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN DANAPrinsip pemanfaatan dana bantuan sosial:1. Tidak tumpang tindih (duplikasi) dengan sumber dana lain termasuk DanaJaminan <strong>Kesehatan</strong> Masyarakat (Jamkesmas) untuk penduduk miskin dan dana<strong>Bantuan</strong> Operasional <strong>Kesehatan</strong> (BOK)2. Alokasi dana yang tersedia tidak diperbolehkan untuk pembelian obat dan bahanhabis pakai serta belanja modal lainnya dan penggunaannya harus mematuhiketentuan yang berlaku.3. Pemanfaatan dana diprioritaskan untuk operasional pelayanan kesehatan minimal70 % dari dana yang diterimanya dan sisanya untuk kegiatan manajemen.4. Pengembalian sisa dana bantuan sosial pelayanan kesehatan DTPK tahun 2010setelah batas waktu yang ditentukan.5. Khusus untuk kabupaten yang menjadi ujicoba BOK seperti kabupaten Sambas diProvinsi Kalimantan Barat tidak diberikan dana BansosVI. WAKTU PELAKSANAANSesuai dengan waktu yang tersedia, kegiatan dilakukan mulai bulan April sampaibulan Desember 2010.VII. MEKANISME PENYALURAN DANA1. Pembentukan Tim Pengelola <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> DTPK oleh <strong>Di</strong>nas<strong>Kesehatan</strong> Propinsi sebagai Penanggungjawab pelaksanaan pelayanankesehatan DTPK2. Penandatanganan MoU antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker<strong>Di</strong>rektorat Bina <strong>Kesehatan</strong> Komunitas Tahun 2010 dengan Tim Pengelola<strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> DTPK3. Pembukaan rekening Bank atas nama Bendahara Tim Pengelola <strong>Pelayanan</strong><strong>Kesehatan</strong> DTPK Propinsi dan diserahkan kepada KPA.4. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor <strong>Pelayanan</strong>Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D)4
5. Dana disalurkan langsung dari Bank Operasional KPPN (BO1) ke rekening Bankatas nama Tim Pengelola <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> DTPK Provinsi dalam dua (2)tahap sesuai besar alokasi masing-masing propinsi yang ditetapkan dalamKeputusan Menteri <strong>Kesehatan</strong>.dengan tahapan :a. Tahap satu (I) sebesar 60% dari total alokasi danab. Tahap dua (II) sebesar 40% dari sisa alokasi dana setelah PIHAK KEDUAmenyampaikan:• Laporan kegiatan dan realisasi dana tahap I ke Pusat (cq.<strong>Di</strong>rektorat Bina <strong>Kesehatan</strong> Komunitas)• Rincian pengajuan dana dan rencana kegiatan yang sudahditandatangani Kepala <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi6. Pembagian alokasi dana masing-masing <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kotaditetapkan oleh Surat Keputusan <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Provinsi berdasarkan RABkabupaten/kota dengan memprioritaskan kabupaten/kota yang memiliki wilayahkerja daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk.VIII.PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA1. <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong>Dana pelayanan langsung dipergunakan untuk:a. Perjalanan dinasBiaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan denganpemanfaatan meliputi biaya : transportasi, uang harian danpenginapan.Pertanggungjawaban: Kwitansi total penerimaan dana yang ditandatangani oleh petugaskoordinator yang melakukan perjalanan dinas dan Kepala <strong>Di</strong>nas<strong>Kesehatan</strong> Propinsi/Kabupaten/Kota Lampiran-lampiran• Rincian penerimaan dana terdiri : transportasi, uang harian selamamelakukan perjalanan dinas, dan penginapan• Daftar pengeluaran riil bagi pengeluaran yang tidak mempunyaitanda bukti atas sejumlah pengeluaran yang digunakan danditandatangani yang berpergian/ melaksanakan tugas• Surat tugas dari pejabat yang berwenang• SPPD• Tanda terima kegiatan perjalanan sesuai kebutuhan• Kwitansi bermeterai untuk sewa sarana transportasi (+PPh Pasal 23= 4,5%)• Faktur pembelian bahan bakar untuk penggunaan kendaraandinas/Puskesmas keliling (pembelian > Rp. 1 juta : PPn 10% danPPh Pasal 21 = 1,5%)5
. Pembelian bahan kontakPengadaan bahan kontak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yangberlaku.Pertanggungjawaban Kwitansi total penerimaan dana untuk pembelian bahan kontak yangditandatangani oleh petugas koordinator dan Kepala <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong>Propinsi/Kabupaten/Kota Lampiran-lampiran• Faktur pembelian bahan kontak bermeterai• PPn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5% (pembelian > 1 juta)2. Pertemuan/rapat-rapatKegiatan pertemuan di tingkat propinsi/kabupaten berupa rapat-rapat,pertemuan lintas program dan lintas sektor dalam rangka persiapanperencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasiPertanggungjawaban: Kwitansi penerimaan dana perjalanan dinas peserta yang ditandatanganioleh petugas pelaksana dan Kepala <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi untukpertemuan koordinasi Kwitansi penerimaan dana penyelenggaraan rapat yang ditandatanganioleh petugas pelaksana dan Kepala <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi untukkegiatan rapat-rapat. Kwitansi penerimaan dana untuk pembelian ATK dan penggandaan bahan Lampiran-Lampiran• Daftar hadir• Rincian penerimaan dana yang ditandatangani peserta• Lampiran perjalanan dinas• Faktur pembelian ATK/penggandaan bahan bermaterai• PPn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5% (pembelian > Rp. 1 juta)3. Pengelolaan administrasiKegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kegiatan administrasi meliputipertanggungjawaban keuangan dan program serta pencatatan pelaporanPertanggungjawaban: Kwitansi penerimaan dana untuk pembelian ATK dan penggandaan bahan Kwitansi penerimaan dan pengiriman surat Lampiran-lampiran:• Faktur pembelian bahan ATK/penggandaan bahan bermeterai• Pn 10% dan PPh Pasal 21 = 1,5% (pembelian > Rp. 1 juta)• Bukti pengiriman surat/dokumen (resi)6
Catatan:Khusus untuk Propinsi Maluku dan Maluku Utara Dana Bansos DTPK T.A2010 dapat dimanafaatkan untuk mendukung kegiatan Bhakti <strong>Sosial</strong> diMaluku Utara dan kegiatan Bhakti <strong>Sosial</strong> Surya Baskara Jaya (SBJ) diMaluku dalam mendukung kegiatan Sail BandaVIII. PENCATATAN DAN PELAPORANA. PencatatanPencatatan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, baik yangdilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya maupun Tim <strong>Kesehatan</strong>Bergerak (Mobile Clinic) Kabupaten/Propinsi pada prinsipnya merupakan satukesatuan dengan sistem pencatatan Puskesmas. Namun sebagai bahanpertanggungjawaban dan evaluasi penggunaan dana untuk pengembanganpelayanan, hasil cakupan kegiatan dibuat rekap tersendiri.B. PelaporanLaporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan meliputi realisasi dancakupan masing-masing program. Laporan disusun secara berjenjang mulai daritingkat pelaksana kegiatan yaitu Puskesmas dan jaringannya/Tim <strong>Kesehatan</strong>Keliling, <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota dan <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi.Dalam bentuk rekapitulasi <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Kabupaten/Kota menyampaikanlaporan kepada <strong>Di</strong>nas <strong>Kesehatan</strong> Propinsi sebagai penerima dana danpenanggungjawab pemanfaatan Dana Bansos <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong> DaerahTertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010. Selanjutnyarekapitulasi laporan juga disiapkan oleh Propinsi untuk dilaporkan keKementerian <strong>Kesehatan</strong> dengan format laporan terlampir.Laporan dikirimkan paling lambat diterima di Kementerian <strong>Kesehatan</strong> bulanJanuari 2011 dan dialamatkan kepada:<strong>Di</strong>tjen Bina Kesmas Kementerian <strong>Kesehatan</strong> RI<strong>Di</strong>rektorat Bina <strong>Kesehatan</strong> KomunitasSubdit Bina Upaya <strong>Kesehatan</strong>Daerah Tertinggal, Perbatasan dan KepulauanJl HR Rasuna Said Kav X-V no 4 -9 Jakarta selatanLantai VII Blok B, R 716Tlp/ Fax (021) 520 3116Email : DTPK_1@ yahoo.com7
IX. PENUTUPDemikianlah telah diuraikan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bansos <strong>Pelayanan</strong><strong>Kesehatan</strong> di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Tahun Anggaran 2010.Hal-hal Lain khususnya urusan administrasi dan barang agar mengacu kepadaperaturan yang ada.Menteri,ttdDr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH8
Contoh Format LaporanLaporan Hasil PelaksanaanKegiatan Peningkatan Akses <strong>Pelayanan</strong> <strong>Kesehatan</strong>Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan di Propinsi…………………..Tahun Anggaran 2010I. PendahuluanII. Tujuan (berisi informasi kualitatif yang akan dicapai)III. Sasaran kegiatan (berisi sasaran kuantitatif kegiatan)IV. Pelaksanaan dan hasil kegiatanV. Realisasi keuanganVI. Permasalahan dan upaya pemecahanVII. Saran-saranVIII. PenutupIX. Lampiran (SK <strong>Di</strong>nkes propinsi tentang distribusi alokasi masing-masing dana <strong>Di</strong>nkesKabupaten, tabel cakupan kegiatan, dokumentasi dll)