perijinan sarana kesehatan calon tenaga kerja indonesia (ctki)
perijinan sarana kesehatan calon tenaga kerja indonesia (ctki)
perijinan sarana kesehatan calon tenaga kerja indonesia (ctki)
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PERIJINANSARANA KESEHATANCALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI)PENDAHULUANPeningkatan jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) terjadi seiring denganmeningkatnya penawaran <strong>kerja</strong> ke luar negeri. menyebabkan keperluan akan pemeriksaan<strong>kesehatan</strong> makin meningkat.Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sangatdiperlukan untuk menentukan keadaan sehat untuk be<strong>kerja</strong> ( fit to work) sehingga CTKItersebut dapat diberangkatkan ke negara penempatan.Pemeriksaan <strong>kesehatan</strong> harus diperhatikan mutunya karena <strong>kesehatan</strong> CTKI menjadisorotan utama di negara penempatan. Untuk meningkatkan dan menjamin kualitaspemeriksaan <strong>kesehatan</strong> CTKI maka <strong>sarana</strong> pelayanan <strong>kesehatan</strong> harus sesuai denganStandar Nasional Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan CTKI.DASAR HUKUMPemeriksaan <strong>kesehatan</strong> <strong>tenaga</strong> <strong>kerja</strong> dilaksanakan berdasarkan perundang-undangandan peraturan yang berlaku meliputi :1. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan.2. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ke<strong>tenaga</strong><strong>kerja</strong>an.3. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran4. Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia di Luar Negeri5. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan PNS dan<strong>tenaga</strong> lainnya.6. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerja7. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.:Per-02/Men/1980 tentangPemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per03/Men/1982 tentangPelayanan Kesehatan Kerja10. Permenkes RI No. 920/MenKes/per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan KesehatanSwasta di Bidang Medik.11. Permenkes Nomor : 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan PelaksanaanPraktik Kedokteran12. Permenkes No 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
AUDIT IREKOMENDASIDINKES SETEMPATMEMPERBAIKIKEKURANGANYANG ADADITINJAU KEMBALIOLEH DINKESSETEMPATSERTIFIKATAUDIT II(FINAL)DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIKDIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIKKEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA2009