- 379 - M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- 379 - M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- 379 - M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- 380 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Penetapan akreditasi dansertifikasi.3. Pengajuan usulan danrekomendasi untukpenetapan akreditasi dansertifikasi.3. Seleksi dan kelengkapanbahan usulan untukpenetapan akreditasi dansertifikasi.4. Pemberian bimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial skalanasional.4. Pemberian bimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial skala provinsi.4. Pemberian bimbingan,monitoring, supervisi,konsultasi, dan fasilitasibidang sosial skalakabupaten/kota.5. Identifikasi danPenangananPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial1. Penetapan jenis dan kriteriasasaran penanggulanganmasalah sosial skalanasional.1. Identifikasi sasaranpenanggulangan masalahsosial skala provinsi.1. Identifikasi sasaranpenanggulangan masalahsosial skalakabupaten/kota.6. Pengembangan danPendayagunaanPotensi danSumberKesejahteraan Sosial(PSKS)1. Penetapan pedoman, jenis,standar dan kriteria PSKSskala nasional.2. Pengembangan danpendayagunaan PSKS skalanasional.1. Penggalian danpendayagunaan PSKS skalaprovinsi.2. Pengembangan danpendayagunaan PSKS skalaprovinsi.1. Penggalian danpendayagunaan PSKSskala kabupaten/kota.2. Pengembangan danpendayagunaan PSKSskala kabupaten/kota.
- 381 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA7. PelaksanaanProgram/KegiatanBidang sosial1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosialmeliputi uji coba,percontohan, kerjasamaluar negeri, danpenanggulangan masalahsosial skala nasional.1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skalaprovinsi dan atau kerjasamaantar kabupaten/kota.1. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosialskala kabupaten/kota.8. Pengawasan BidangSosial1. Pengawasan ataspelaksanaan urusanpemerintahan, dankebijakan bidang sosial.1. Pengawasan ataspelaksanaan urusanpemerintahan bidang sosial,dan kebijakan skalaprovinsi.1. Pengawasan ataspelaksanaan urusanpemerintahan bidangsosial skala kabupaten/kota.9. PelaporanPelaksanaan Programdi Bidang Sosial1. Pelaporan pelaksanaanprogram di bidang sosialskala nasional kepadaPresiden.1. Pelaporan pelaksanaanprogram bidang sosial skalaprovinsi kepada Presidenmelalui Menteri DalamNegeri dengan tembusankepada Menteri Sosial.1. Pelaporan pelaksanaanprogram bidang sosialskala kabupaten/kotakepada Menteri DalamNegeri melalui Gubernurdengan tembusan kepadaMenteri Sosial.
- 382 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA10. Sarana danPrasarana Sosial1. Penyediaan sarana danprasarana sosial skalanasional.1. Penyediaan sarana danprasarana sosial skalaprovinsi.1. Penyediaan sarana danprasarana sosial skalakabupaten/kota.11. Pembinaan TenagaFungsional PekerjaSosial1. Pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerja sosialskala nasional.1. Pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerja sosialskala provinsi.1. Pengangkatan danpemberhentian pejabatfungsional pekerja sosialskala kabupaten/kota.2. Penyelenggaraanpendidikan profesipekerjaan sosial skalanasional.2. Pengusulan calon pesertapendidikan profesipekerjaan sosial skalaprovinsi.2. Pengusulan calon pesertapendidikan profesipekerjaan sosial skalakabupaten/kota.3. Pendidikan dan pelatihanjabatan fungsional pekerjasosial skala nasional.3. Pengusulan calon pesertapendidikan dan profesipekerja sosial skalaprovinsi.3. Pengusulan calon pesertapendidikan dan pelatihanpekerja sosial skalakabupaten/kota.
- 383 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA12. Sistem InformasiKesejahteraanSosial1. Penetapan pedoman sisteminformasi kesejahteraansosial.1. —1. —2. Pengembangan jaringansistem informasikesejahteraan sosial skalanasional.2. Pengembangan jaringansistem informasikesejahteraan sosial skalaprovinsi.2. Pengembangan jaringansistem informasikesejahteraan sosialskala kabupaten/kota.13. PenganugerahanTanda Kehormatan1. Pengusulan dan pemberianrekomendasi kepadaPresiden untukpenganugerahan satyalencana kebaktian sosial.1. Pengusulan dan pemberianrekomendasi atas usulanpenganugerahan satyalencana kebaktian sosialkepada Presiden melaluiMenteri Sosial.1. Penyiapan bahankelengkapan usulanpenganugerahan satyalencana kebaktian sosialkepada Presiden melaluiGubernur dan MenteriSosial.2. Penganugerahanpenghargaan MenteriSosial.2. Pemberian penghargaan dibidang sosial skala provinsi.2. Pemberian penghargaan dibidang sosial skalakabupaten/kota.
- 384 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA14. Nilai-nilaiKepahlawanan,KeperintisanKejuangan danKesetiakawananSosial1. PelestarianNilai-Nilai1. Penetapan pedomanpelestarian nilai-nilaikepahlawanan, keperintisankejuangan dankesetiakawanan sosial.1. Pelestarian nilai-nilaikepahlawanan, keperintisandan kejuangan serta nilainilaikesetiakawanan sosialsesuai pedoman skalaprovinsi.1. Pelestarian nilai-nilaikepahlawanan,keperintisan dankejuangan serta nilai-nilaikesetiakawanan sosialsesuai pedoman yangditetapkan oleh pusatatau provinsi skalakabupaten/kota.2. PemeliharaanTaman MakamPahlawan (TMP)1. Standarisasi, pemeliharaan,dan perbaikan TMPNasional.1. Pembangunan, perbaikan,pemeliharaan, TMP diprovinsi.1. Pembangunan, perbaikan,pemeliharaan, TMP dikabupaten/kota.3. PemeliharaanMakamPahlawanNasional (MPN)1. Standarisasi, pemeliharaandan perbaikan MPN.1. — 1. —4. PenganugerahanGelarPahlawan danPerintisKemerdekaan1. Pengusulan dan pemberianrekomendasi kepadaPresiden untuk penetapandan penganugerahan gelarPahlawan Nasional danPerintis Kemerdekaan.1. Pemberian rekomendasiatas usulan pengangkatangelar Pahlawan Nasionaldan Perintis Kemerdekaan.1. Penyiapan bahankelengkapan usulanpenganugerahan gelarPahlawan Nasional danPerintis Kemerdekaan.
- 385 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA5. PenyelenggaraanPeringatan HariPahlawan danHariKesetiakawananSosial Nasional1. Penanggungjawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional.1. Penanggungjawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional tingkat provinsi.1. Penanggungjawabpenyelenggaraan HariPahlawan dan HariKesetiakawanan SosialNasional tingkatkabupaten/kota.15. PenanggulanganKorban Bencana1. Penetapan pedomanpenanggulangan bencana.1. Penanggulangan korbanbencana skala provinsi.1. Penanggulangan korbanbencana skalakabupaten/kota.2. Penanggulangan bencanaskala dan/atau berdampaknasional.2. —2. —16. Pengumpulan Uangatau Barang(Sumbangan Sosial)1. Penetapan kebijakan danpemberian izinpengumpulan uang ataubarang skala nasional.1. Pemberian izinpengumpulan uang ataubarang skala provinsi.1. Pemberian izinpengumpulan uang ataubarang skalakabupaten/kota.2. Pengendalian pengumpulanuang atau barang skalanasional.2. Pengendalian pengumpulanuang atau barang skalaprovinsi.2. Pengendalianpengumpulan uang ataubarang skalakabupaten/kota.
- 386 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA3. Pengelolaan (penerimaandan penyaluran)sumbangan sosialmasyarakat baik dalammaupun luar negeri.3. — 3. —17. Undian 1. Penetapan kebijakan danpemberian izin undianskala nasional.2. Pengendalian danpengawasan sertapemantauan pelaksanaanundian di tingkat pusat,provinsi dankabupaten/kota.1. Pemberian rekomendasi izinundian skala provinsi.2. Pengendalian danpengawasan pelaksanaanundian di tingkat provinsidan kabupaten/kota.1. Pemberian rekomendasiizin undian skalakabupaten/kota biladiperlukan.2. Pengendalian danpelaksanaan undian ditingkat kabupaten/kota.
- 387 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA18. Jaminan Sosial bagiPenyandang CacatFisik dan Mental,dan Lanjut UsiaTidak PotensialTerlantar, yangberasal dariMasyarakat Rentandan Tidak Mampu1. Penetapan pedomanpenyelenggaraan jaminansosial.2. Pelaksanaan pemberianjaminan sosial bagipenyandang cacat fisik danmental, lanjut usia tidakpotensial terlantar, yangberasal dari masyarakatrentan dan tidak mampuskala nasional.1. —2. Pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidak potensialterlantar yang berasal darimasyarakat rentan dantidak mampu skala provinsi.1. —2. Pelaksanaan danpengembangan jaminansosial bagi penyandangcacat fisik dan mental,lanjut usia tidak potensialterlantar yang berasal darimasyarakat rentan dantidak mampu skalakabupaten/kota.
- 388 -SUB <strong>BIDANG</strong>SUB SUB<strong>BIDANG</strong>PEMERINTAH<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHPROVINSI<strong>PEMERINTAHAN</strong> DAERAHKABUPATEN/KOTA19. Pengasuhan danPengangkatan Anak1. Penetapan organisasisosial/yayasan yang diberiizin untuk pengasuhananak.1. —1. —2. Pemberian izinpengangkatan anak bagianak yang berada dalamasuhan organisasi sosialantar Warga NegaraIndonesia (WNI) dan antaraWNI dengan Warga NegaraAsing (WNA).2. Pemberian izinpengangkatan anak antarWNI.2. Pemberian rekomendasipengangkatan anak skalakabupaten/kota.
Change language