PMK 113/2012 - DPPM UII

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIASALINANPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenaiperjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkanKeputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, danPegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 7/PMK.05/2008;b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, Menteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegara berwenang untuk menetapkan kebijakan danpedoman pelaksanaan anggaran negara;c. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapatdilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlumengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinasdalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, danpegawai tidak tetap;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3890);

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 3 -4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkatuntuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugaspemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknisprofesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhandan kemampuan organisasi.5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinasmelewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempatkedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas,dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalamnegeri.6. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas daritempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukanyang baru berdasarkan surat keputusan pindah.7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKPA adalah adalah pejabat yang memperoleh kuasa dariPengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagiankewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaranpada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkatPPK adalah pejabat yang diberi kewenangan olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untukmengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran atas beban AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN).9. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPDadalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat PembuatKomitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinasbagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai TidakTetap, dan Pihak Lain.10. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan PerjalananDinas.11. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitungterlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkansekaligus.12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai denganbukti pengeluaran yang sah.13. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biayaPerjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riilberdasarkan ketentuan yang berlaku.14. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.15. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuanPerjalanan Dinas.16. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuanpindah.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 4 -17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasansementara waktu.18. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayahadministratif di Indonesia di bawah Provinsi.19. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalahuang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikankepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayaikegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidakmungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaranlangsung.20. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkansebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalamRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, baik berupa Standar Biaya Masukan maupunStandar Biaya Keluaran.BAB IIRUANG LINGKUP PERJALANAN DINASPasal 2(1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaandan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Perjalanan Dinas Jabatan; danb. Perjalanan Dinas Pindah.(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. Pegawai Negeri Sipil;b. Calon Pegawai Negeri Sipil;c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dand. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.BAB IIIPRINSIP PERJALANAN DINASPasal 3Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikanprinsip sebagai berikut:a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangattinggi dan prioritas yang berkaitan denganpenyelenggaraan pemerintahan;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 5 -b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian denganpencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;c. efisiensi penggunaan belanja negara; dand. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaanPerjalanan Dinas dan pembebanan biaya PerjalananDinas.BAB IVPERJALANAN DINAS JABATANPasal 4(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) digolongkan menjadi:a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota;danb. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam Kota.(2) Batas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a khusus untuk Provinsi DKI Jakarta meliputikesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, JakartaUtara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalamKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri atas:a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebihdari 8 (delapan) jam; danb. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakansampai dengan 8 (delapan) jam.Pasal 5Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan;b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;c. Pengumandahan (Detasering);d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeriatau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yangditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan doktertentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangandokter karena mendapat cedera pada waktu/karenamelakukan tugas;g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusanMajelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 6 -h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakamanjenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggaldunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atauk. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakamanjenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggaldunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kotatempat pemakaman.Pasal 6(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukansesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuangdalam Surat Tugas.(2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan oleh:a. kepala satuan kerja untuk Perjalanan DinasJabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD padasatuan kerja berkenaan;b. atasan langsung kepala satuan kerja untukPerjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olehkepala satuan kerja;c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatanyang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkupunit eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan;ataud. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untukPerjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olehMenteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.(3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepadapejabat yang ditunjuk.(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) palingsedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:a. Pemberi tugas;b. Pelaksana tugas;c. Waktu pelaksanaan tugas; dand. Tempat pelaksanaan tugas.(5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan:a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batasKota; atau

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 7 -b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.(6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yangdilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapatdilakukan tanpa penerbitan SPD.(7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuaidengan format sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.Pasal 7(1) Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untukmenetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alattranspor yang digunakan untuk melaksanakanPerjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan denganmemperhatikan kepentingan serta tujuan PerjalananDinas tersebut.(2) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yangdilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpapenerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatandicantumkan dalam Surat Tugas.BAB VBIAYA PERJALANAN DINAS JABATANPasal 8(1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponenkomponensebagai berikut:a. uang harian;b. biaya transpor;c. biaya penginapan;d. uang representasi;e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atauf. biaya menjemput/mengantar jenazah.(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri atas:a. uang makan;b. uang transpor lokal; danc. uang saku.(3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 8 -a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampaiTempat Tujuan keberangkatan dan kepulangantermasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dankepulangan.(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c merupakan biaya yang diperlukan untukmenginap:a. di hotel; ataub. di tempat menginap lainnya.(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biayapenginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di KotaTempat Tujuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai StandarBiaya;b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud padahuruf a dibayarkan secara lumpsum.(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, PejabatEselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukanPerjalanan Dinas.(7) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada PejabatNegara untuk keperluan pelaksanaan tugas di TempatTujuan.(8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakarminyak, dan pajak.(9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagipenjemput/pengantar, biaya pemetian dan biayaangkutan jenazah.(10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada RincianBiaya Perjalanan Dinas sesuai dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 9 -Pasal 9Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan DinasJabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LampiranIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.Pasal 10(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga)tingkat, yaitu:a. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggotapada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung,Mahkamah Konstitusi, dan Menteri, Wakil Menteri,Pejabat setingkat Menteri, Gubernur, WakilGubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, WakilWalikota, Ketua/Wakil Ketua/ Anggota Komisi,Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yang setara;b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, PejabatEselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara; danc. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV,Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan IIdan I.(2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkunganKementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesiaditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelahberkoordinasi dengan Menteri Keuangan.(3) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkunganKepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan olehKepala Kepolisian Republik Indonesia setelahberkoordinasi dengan Menteri Keuangan.(4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PegawaiTidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas untukkepentingan negara ditentukan oleh KPA sesuai dengantingkat pendidikan/ kepatutan/tugas yangbersangkutan.(5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biayaPerjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dengan ketentuan sebagai berikut:

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 10 -a. uang harian dibayarkan secara lumpsum danmerupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai StandarBiaya;b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai denganBiaya Riil berdasarkan Fasilitas Transporsebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan BiayaRiil dan berpedoman pada Peraturan MenteriKeuangan mengenai Standar Biaya;d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum danmerupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai StandarBiaya;e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuaidengan Biaya Riil dan berpedoman pada PeraturanMenteri Keuangan mengenai Standar Biaya;f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungandengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkansesuai dengan Biaya Riil; dang. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungandengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkansesuai dengan Biaya Riil.Pasal 11(1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya PerjalananDinas Jabatan yang ditanggung oleh panitiapenyelenggara.(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untukmengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitiapenyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatandimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerjaPelaksana SPD.(3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuanmengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalamsurat/undangan mengikuti rapat, seminar, dansejenisnya.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 11 -(4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untukmengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalamLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.(5) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secarabersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatanrapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPDdapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.(6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapanyang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebihtinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenaiStandar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakanfasilitas kamar dengan biaya terendah padahotel/penginapan dimaksud.Pasal 12Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kapallaut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluhempat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepadaPelaksana SPD hanya diberikan uang harian.Pasal 13(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelumPerjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segeradilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelahPerjalanan Dinas selesai.Pasal 14(1) Dalam ( hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatanmelebihi 1 jumlah hari yang ditetapkan dalam SuratTugas/SPD )dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahanuang harian, biaya penginapan, uang representasi, dansewa kendaraan dalam Kota.(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uangrepresentasi, dan sewa kendaraan dalam Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakankepada PPK untuk mendapat persetujuan denganmelampirkan dokumen berupa:a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dariSyahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasatransportasi lainnya; dan/atau

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 12 -b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberitugas.(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud padaayat (2) PPK membebankan biaya tambahan uangharian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewakendaraan dalam Kota pada DIPA satuan kerjaberkenaan.(4) Tambahan (uang harian, biaya penginapan, uangrepresentasi, 3dan sewa kendaraan dalam Kotasebagaimana )dimaksud pada ayat (1), tidak dapatdipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.(5) Dalam ( hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang darijumlah 4 hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPDharus ) mengembalikan kelebihan uang harian, biayapenginapan, uang representasi, dan sewa kendaraandalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.(6) Ketentuan ( pengembalian kelebihan uang harian, biayapenginapan, 5uang representasi, dan sewa kendaraandalam ) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidakberlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf k.Pasal 15Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja penerbitSPD.BAB VIPERJALANAN DINAS PINDAHPasal 16(1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukanberdasarkan Surat Keputusan Pindah.(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud padaayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuaidengan format sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 13 -Pasal 17(1) Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pelaksana SPDbeserta keluarga yang sah.(2) Perjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:a. pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama keTempat Tujuan Pindah;b. pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangdiberhentikan dengan hormat dengan hak pensiunatau mendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukanke Tempat Tujuan menetap;c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempattugas terakhir ke Tempat Tujuan menetap;d. pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikankarena telah berakhir masa kerjanya dari TempatKedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjangdiatur dalam perjanjian kerja;e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai TidakTetap yang meninggal dunia dari tempat tugas yangterakhir ke tempat tujuan menetap, sepanjang diaturdalam perjanjian kerja; atauf. pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangmendapat uang tunggu dari Tempat Kedudukan keTempat Tujuan yang ditentukan untuk dipekerjakankembali.(3) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud padaayat (1) terdiri dari:a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku;b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sahmenurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun pada waktu berangkat, belumpernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilansendiri;c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sahmenurut hukum yang berumur lebih dari 25 (duapuluh lima) tahun, yang menurut surat keterangandokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidakdapat mempunyai penghasilan sendiri;d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dananak angkat perempuan yang sah menurut hukumyang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahunyang tidak bersuami dan tidak mempunyaipenghasilan sendiri.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 14 -(4) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud padaayat (3), bagi Pegawai Negeri paling rendah golongan IVatau pejabat eselon III diperkenankan pula untukmembawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu)orang.(5) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud padaayat (4) diberikan biaya sesuai tingkat penggolonganuntuk Pegawai Negeri Golongan I.BAB VIIBIAYA PERJALANAN DINAS PINDAHPasal 18(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponensebagai berikut:a. biaya transpor pegawai;b. biaya transpor keluarga;c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ataud. uang harian.(2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum danmerupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya.(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada RincianBiaya Perjalanan Dinas sesuai dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.Pasal 19Penggolongan tingkat Biaya Perjalanan Dinas Pindahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengacupada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(1).Pasal 20(1) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan DinasPindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut:a. biaya transpor pegawai;b. biaya transpor keluarga yang sah;c. uang harian; dan/ataud. biaya pengepakan dan angkutan barang.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 15 -(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan DinasPindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf c dan huruf e sebagai berikut:a. biaya transpor keluarga;b. uang harian; dan/ataua. biaya pengepakan dan angkutan barang.(3) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d diberikanuntuk pegawai bersangkutan dan masing-masinganggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagaiberikut:a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuanpindah/menetap yang baru;b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggusambungan (transit) dalam hal perjalanan tidakdapat dilakukan langsung;c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawaiyang bersangkutan jatuh sakit dalam PerjalananDinas Pindah, satu dan lain hal menurut keputusanKPA; ataud. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawaiyang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindahmendapat perintah dari pejabat yang menerbitkanSurat Tugas untuk melakukan tugas lain gunakepentingan negara.Pasal 21Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangkapindah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)huruf a atas permintaan sendiri, tidak diberikan biayaPerjalanan Dinas.Pasal 22(1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)didasarkan pada:a. satuan biaya yang berlaku sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan mengenaiStandar Biaya;b. volume barang; danc. jarak antara tempat kedudukan dengan tempattujuan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 16 -(2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuansebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menurutdaftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dariinstansi yang berwenang.Pasal 23(1) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barangtermasuk untuk bongkar muat dan penggudangan.(2) Biaya pengepakan dan angkutan barang denganmenggunakan kendaraan angkutan darat diberikansebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan biayasesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai StandarBiaya.(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal PerjalananDinas Pindah dilakukan dalam jarak:a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/Madura; ataub. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar PulauJawa/Madura.(4) Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yangdigunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimanatercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 24Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan pada DIPAsatuan kerja yang menerbitkan surat keputusan pindah/mutasi.BAB VIIIPELAKSANAAN DAN PROSEDURPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINASPasal 25(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalambatas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA satuankerja berkenaan.(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada PelaksanaSPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum PerjalananDinas dilaksanakan.(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) harikerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengaturmengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahunanggaran.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 17 -(4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diatur sebagaiberikut:a. untuk huruf d berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian ataumeninggal dunia;b. untuk huruf b, huruf c, dan huruf e berlaku palinglambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggaldibayarkan pensiun pertama.Pasal 26(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melaluimekanisme UP dan/atau mekanisme PembayaranLangsung (LS).(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanismeLS dilakukan melalui:a. perikatan dengan penyedia jasa;b. Bendahara Pengeluaran; atauc. Pelaksana SPD.(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melaluiperikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a meliputi :a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; danb. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikutirapat, seminar dan sejenisnya.Pasal 27(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanismeUP dilakukan dengan memberikan uang muka kepadaPelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud padaayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uangmuka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagaiberikut:a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;b. fotokopi SPD;c. kuitansi tanda terima uang muka; dand. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.Pasal 28(1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinasdapat berupa event organizer, biro jasa perjalanan,perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasaperhotelan/ penginapan.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 18 -(2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengaturpengadaan barang/jasa pemerintah.(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapatdilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportermasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biayapenginapan.Pasal 29(1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapatdilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untukkebutuhan periode tertentu.(2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidakdiperkenankan melebihi tarif tiket resmi yangdikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarifpenginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyediajasa penginapan/hotel.Pasal 30(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyediajasa didasarkan atas prestasi kerja yang telahdiselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.(2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan,penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.Pasal 31(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan denganmekanisme LS dilakukan melalui transfer dari KasNegara ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihakketiga atau Pelaksana SPD.(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yangdibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biayaPerjalanan Dinas Jabatan yang seharusnyadipertanggungjawabkan, kelebihan biaya PerjalananDinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Negaramelalui PPK.(3) Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja(SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; ataub. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)untuk tahun anggaran lalu.(4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yangdibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yangseharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 19 -(5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan DinasJabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapatdilakukan melalui mekanisme UP atau LS.Pasal 32Tata cara pengajuan tagihan kepada PPK, pengujian suratpermintaan pembayaran, dan penerbitan Surat PerintahMembayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, danpenerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) olehKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenaitata cara pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.Pasal 33(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankanpada DIPA satuan kerja berkenaan.(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangkapembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas PerjalananDinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, ataupaling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPDdi bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuatsesuai format sebagaimana tercantum dalamLampiran VII yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini;b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya PembatalanPerjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran PengembalianBiaya Transpor dan/atau biaya penginapan dariperusahaan jasa transportasi dan/atau penginapanyang disahkan oleh PPK.(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPAsatuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biayapenginapan; ataub. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi ataubiaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 20 -BAB IXPERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINASPasal 34(1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaanPerjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biayaPerjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) harikerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmelampirkan dokumen berupa:a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabatdi tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihakterkait yang menjadi Tempat Tujuan PerjalananDinas;c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi,dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraandalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaranlainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yangbergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; danf. bukti pembayaran hotel atau tempat menginaplainnya.(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ataupenginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh,pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatandapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riilsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.(4) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmelampirkan dokumen berupa:a. Fotokopi surat keputusan pindah;b. SPD yang telah ditandatangani pihak yangberwenang;c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor;dane. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakandan angkutan barang.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 21 -Pasal 35(1) PPK melakukan Perhitungan Rampung seluruh buktipengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikankepada Bendahara Pengeluaran.(2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dankewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalamdaftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal34.(3) PPK mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepadaBendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawabanUP atau bukti pengesahan Surat PermintaanMembayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.Pasal 36Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen,menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atauPerjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalampertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibatkerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawabsepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.BAB XPENGENDALIAN INTERNALPasal 37(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakanpengendalian internal terhadap pelaksanaan PerjalananDinas.(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.BAB XIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 38(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak laindi luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai TidakTetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yangmelakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingannegara, digolongkan dalam tingkat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 22 -(3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PPK denganmempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukanPerjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalamhal tenaga teknis tidak diperoleh di tempatbersangkutan.Pasal 39Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangkapelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh DirekturJenderal Perbendaharaan.BAB XIIKETENTUAN PERALIHANPasal 40Ketentuan mengenai satuan volume barang sebagai dasarperhitungan biaya pengepakan dan biaya angkutan barangsebagaimana tercantum dalam Lampiran VI digunakansebagai dasar penyusunan Standar Biaya pengepakan danangkutan barang dalam Peraturan Menteri Keuanganmengenai Standar Biaya.Pasal 41Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diatur dalamPeraturan Menteri ini berlaku sepanjang belum diatur dalamperaturan yang lebih tinggi.BAB XIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 42Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap;danb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagiPejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetapsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 23 -Pasal 43Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 Juli 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA,ttd.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 3 Juli 2012MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJOAMIR SYAMSUDINBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 678

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPKementerian Negara/Lembaga: Lembar Ke :............................... Kode No :Nomor :1 Pejabat Pembuat Komitmen2 Nama/NIP Pegawai yang melaksanakanperjalanan dinasSURAT PERJALANAN DINAS (SPD)3 a. Pangkat dan Golongan a.b. Jabatan/Instansi b.c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c.4 Maksud Perjalanan Dinas5 Alat angkutan yang dipergunakan6 a. Tempat berangkat a.b. Tempat Tujuan b.7 a. Lamanya Perjalanan Dinas a.b. Tanggal berangkat b.c. Tanggal harus kembali/tiba di c.tempat baru *)8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan1.2.3.4.5.9 Pembebanan Anggarana. Instansi a.b. Akun b.10 Keterangan lain-laincoret yang tidak perlu Dikeluarkan di :TanggalPejabat Pembuat Komitmen(……………………..…………)NIP

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 2 -I. Berangkat dari :(Tempat Kedudukan)Ke :Pada Tanggal :Kepala(………………...…………….......................)NIPII. Tiba di : Berangkat dari :Pada Tanggal : Ke :Kepala : Pada Tanggal :Kepala(……………………………..……………)(……………………………………………..)NIPNIPIII. Tiba di : Berangkat dari :Pada Tanggal : Ke :Kepala : Pada Tanggal :Kepala(……………………………..……………)(……………………………………………..)NIPNIPIV. Tiba di : Berangkat dari :Pada Tanggal : Ke :Kepala : Pada Tanggal :Kepala(……………………………..……………)(……………………………………………..)NIPNIPV. Tiba di : Berangkat dari :Pada Tanggal : Ke :Kepala : Pada Tanggal :Kepala(……………………………..…………)(……………………………………………..)NIPNIPVI. Tiba di : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan(Tempat Kedudukan)tersebut atas perintahnya dan semata-mata untukPada Tanggal : kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkatsingkatnya.Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen(…………………………..……………)(………………………………………….)NIPNIPVII. Catatan Lain-LainVIII. PERHATIAN :PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkantanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturanperaturanKeuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dankealpaannya.MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIARINCIAN BIAYA PERJALANAN DINASLAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPLampiran SPD Nomor :Tanggal :No. PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN1.2.3.4.5.6.7.8.JUMLAH :RpTerbilangTelah dibayar sejumlahRp……………………Bendahara Pengeluaran………….…, tanggal, bulan, tahunTelah menerima jumlah uang sebesarRp……………...……………………....Yang Menerima(…..……………………..)NIP(…….………………..)NIPPERHITUNGAN SPD RAMPUNGDitetapkan sejumlahYang telah dibayar semulaSisa kurang/lebih: Rp ………………………….: Rp ………………………….: Rp ………………………….Pejabat Pembuat Komitmen(………………………………………..)NIPMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPI. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTAJenis Perjalanan Dinas Jabatana. Perjalanan Dinas Jabatandalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi yangmelekat pada jabatanb. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk mengikuti rapat,seminar dan sejenisnya.c. Perjalanan Dinas JabatandalamrangkaPengumandahan(Detasering).d. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menempuh ujiandinas/ujian jabatan.e. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menghadap MajelisPenguji Kesehatan PegawaiNegeri atau menghadapseorang dokter pengujikesehatan yang ditunjuk,untuk mendapatkan suratketerangan dokter tentangkesehatannya gunakepentingan jabatan.f. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk memperolehpengobatan berdasarkansurat keterangan dokterkarena mendapat cederapada waktu/karenamelakukan tugas.g. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk mendapatkanpengobatan berdasarkankeputusan Majelis PengujiKesehatan Pegawai Negeri.h. Perjalanan Dinas JabatanuntukmengikutipendidikansetaraDiploma/S1/S2/S3.i. Perjalanan Dinas Jabatanuntukmengikutipendidikan dan pelatihan.j. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menjemput/mengantarkan ke tempatpemakaman jenazahpejabat negara/pegawainegeri yang meninggaldunia dalam melakukanperjalanan dinas.UangHarianBiayaPenginapanBiayaTransporPegawai√ √ √√ 1) √ 1) √ 1)√ √ 2) √ 3)Jumlah HariyangdibayarkanSesuaipenugasanSesuaipenugasanMaksimal 90(sembilanpuluh) hariBiayaPemetiandanAngkutanJenazah√ √ √ 2 (dua) hari -√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √√ 4) √ 5) √√ √ √SesuaipenugasanSesuaipenugasanSesuaipenugasanMaksimal 2(dua) hariSesuaipenugasanMaksimal 3(tiga) hari--------√

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 2 -Jenis Perjalanan Dinas Jabatank. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menjemput/mengantarkan ke tempatpemakaman jenazahpejabat negara/pegawainegeri yang meninggaldunia dari TempatKedudukan yang terakhirke kota tempatpemakaman.UangHarianBiayaPenginapanBiayaTransporPegawai√ √ √Jumlah HariyangdibayarkanMaksimal 3(tiga) hariBiayaPemetiandanAngkutanJenazah√Keterangan:1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dansejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.2. √ 2) : Biaya penginapan diberikan padasaat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersediarumah dinas.3. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.4. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikutikegiatan.5. √ 5) : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saakepulangan.6. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transporpegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 3 -II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAMJenis Perjalanan Dinas Jabatana. Perjalanan Dinas Jabatandalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi yangmelekat pada jabatanb. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk mengikuti rapat,seminar dan sejenisnya.c. Perjalanan Dinas JabatandalamrangkaPengumandahan(detasering).d. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menempuh ujiandinas/ ujian jabatan.e. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menghadap MajelisPenguji Kesehatan PegawaiNegeri atau menghadapseorang dokter pengujikesehatan yang ditunjuk,untuk mendapatkan suratketerangan dokter tentangkesehatannya gunakepentingan jabatan.f. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk memperolehpengobatan berdasarkansurat keterangan dokterkarena mendapat cederapada waktu/karenamelakukan tugas.g. mendapatkan pengobatanberdasarkan keputusanMajelis Penguji KesehatanPegawai Negeri.h. Perjalanan Dinas JabatanuntukmengikutipendidikansetaraDiploma/S1/S2/S3.UangHarianBiayaPenginapanBiayaTransporPegawaiJumlah Hari yangdibayarkanBiayaPemetiandanAngkutanJenazah√ √ √ Sesuai penugasan -√ 1) √ 1) √ 1)√ √ 2) √ 3)SesuaipenugasanMaksimal 90(sembilan puluh)hari√ √ √ 2 (dua) hari -√ √ √√ √ √√ √ √√ √ √SesuaipenugasanSesuaipenugasanSesuaipenugasanMaksimal 2 (dua)hari------i. Perjalanan Dinas Jabatanuntukmengikutipendidikan dan pelatihan.j. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menjemput/mengantarkan ke tempatpemakaman jenazahpejabat negara/pegawainegeri yang meninggaldunia dalam melakukanperjalanan dinas.√ 4) √ 5) √√ √ √Sesuaipenugasan -Maksimal 3 (tiga)hari√

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 4 -k. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menjemput/mengantarkan ke tempatpemakaman jenazahpejabat negara/pegawainegeri yang meninggaldunia dari TempatKedudukan yang terakhirke kota tempatpemakaman.√ √ √Maksimal 3 (tiga)hari√Keterangan:1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dansejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.2. √ 2) : Biaya Penginapan diberikan dalam hal selama masa Pengumandahan (Detasering) tidaktersedia rumah dinas.3. √ 3) : Biaya transpor pegawai diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.4. √ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.5. √ 5 : Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saatkepulangan.6. Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaranriil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuaistandar biaya.7. Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertaidengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.8. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf j dan huruf k: uang harian, biaya transporpegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.9. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf d dan huruf h adalah sesuai waktuyang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 5 -III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8(DELAPAN) JAMJenis Perjalanan Dinas Jabatana. Perjalanan Dinas JabatanBiasa.b. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk mengikuti rapat,seminar dan sejenisnya.c. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menempuh ujiandinas/ujian jabatan.d. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk menghadap MajelisPenguji Kesehatan PegawaiNegeri atau menghadapseorang dokter pengujikesehatan yang ditunjuk,untuk mendapatkan suratketerangan dokter tentangkesehatannyagunakepentingan jabatan.e. Perjalanan Dinas Jabatanuntukmemperolehpengobatan berdasarkan suratketerangan dokter karenamendapat cedera padawaktu/karena melakukantugas.f. Perjalanan Dinas Jabatanuntukmendapatkanpengobatan berdasarkankeputusan Majelis PengujiKesehatan Pegawai Negeri.g. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk mengikuti pendidikansetara Diploma/S1/S2/S3.h. Perjalanan Dinas Jabatanuntuk mengikuti pendidikandan pelatihan.i. Perjalanan Dinas Jabatanuntukmenjemput/mengantarkan ke tempatpemakaman jenazah pejabatnegara/pegawai negeri yangmeninggal dunia dalammelakukan perjalanan dinas.j. Perjalanan Dinas Jabatanuntukmenjemput/mengantarkan ke tempatpemakaman jenazah pejabatNegara/pegawai negeri yangmeninggal dunia dari TempatKedudukan yang terakhir kekota tempat pemakaman.Biaya TransporKegiatan DalamKotaJumlah yangDibayarkanBiaya Pemetiandan Angkutan Jenazah√ Sesuai Penugasan -√ 1) √ 1) -√Keberangkatandan Kepulangan√ Sesuai Penugasan -√ Sesuai Penugasan -√ Sesuai Penugasan -√Keberangkatandan Kepulangan√ Sesuai Penugasan -√√Dibayarkan1 (satu) kaliDibayarkan1 (satu) kali--√√

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 6 -Keterangan :1. √ 1) : Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dansejenisnya berdasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.2. Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara Lumpsum sesuai Standar Biaya dan tidakdiberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.3. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakankendaraan dinas, disertai dengan Surat Tugas, dan tidak bersifat rutin.4. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf i dan huruf j diberikan biaya transporpegawai/keluarga paling banyak untuk 4 (empat) orang.5. Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf c dan huruf g adalah sesuai waktu yangditempuh menuju tempat pendidikan/ujian.MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN IVPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPFASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGANOPEJABAT NEGARATINGKATBIAYAPERJALANANDINASPESAWATUDARAMODA TRANSPORTASIKAPALLAUTKERETAAPI/BUSLAINNYA1 2 3 4 5 6 71. Ketua/Wakil Ketua danAnggota pada MPR, DPR,DPD, BPK, MA, MK, danMenteri, Pejabat setingkatMenteri, Gubernur, WakilGubernur, Bupati/Walikota, Ketua/WakilKetua/ Anggota Komisi,Pejabat Eselon I, sertaPejabat lainnya yangsetara2. Pejabat Negara Lainnya,Pejabat Eselon II, danPejabat Lainnya yangsetara3. Pejabat Eselon III/PNSGolongan IV, PejabatEselon IV/PNS GolonganIII, PNS Golongan II dan IA Bisnis VIP/Kelas I ASpesial/EksekutifSesuaikenyataanB Ekonomi Kelas I B Eksekutif SesuaikenyataanC Ekonomi Kelas II A Eksekutif SesuaikenyataanMMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN VPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPRINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATANUNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYAI. YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)KOMPONEN BIAYAPERJALANAN DINASI. MELEWATI BATAS KOTAUANG SAKURAPATUANGHARIANUANGTRANSPORPEGAWAIBIAYAPENGINAPAN1. Peserta - √ √ 1) √2. Panitia / Moderator - - - -3. Narasumber - - √ 1) √II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM1. Peserta √ 2) - √ 3) √ 4)2. Panitia / Moderator - - - -3. Narasumber - - √ 3) √ 4)III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM1. Peserta √ 2) - √ 3) -2. Panitia / Moderator - - - -3. Narasumber - - √ 3) -Keterangan:1. √ 1) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar,dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakanbukti pengeluaran transpor kepulangan.2. √ 2) : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diaturdalam standar biaya.3. √ 3) : Uang Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh buktipengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkansecara lumpsum sesuai standar biaya.4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukanwaktu untuk menginap.5. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertaidengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yangmelakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 2 -II. YANG DILAKSANAKAN DI LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)KOMPONEN BIAYAPERJALANANDINASUANG SAKUPAKETFULLBOARDUANG SAKUPAKETFULLDAY/HALFDAYUANGTRANSPORPEGAWAIBIAYAPENGINAPANUANGHARIAN 1)I. MELEWATI BATAS KOTA1. Peserta √ 3) - √ 2) √ √2. Panitia /Moderator√ 3) - √ 2) √3. Narasumber - - √ 2) √ √II. DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM1. Peserta √ 3) √ 3) √ √ 4) √2. Panitia/Moderator√ 3) √ 3) √ √ 4)3. Narasumber - - √ √ 4) √III. DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM1. Peserta - √ 3) √ - -√√2. Panitia/Moderator- √ 3) √ - -3. Narasumber - - √ - -Keterangan:1. √ 1) : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saatkepulangan.2. √ 2) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dansejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan buktipengeluaran transpor kepulangan.3. √ 3) : Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar, dansejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya.4. √ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) haripada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam StandarBiaya6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertaidengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin.MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN VIPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGIPEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAITIDAK TETAPSATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANGURAIAN/TUJUANGOLONGANIVGOLONGAN PELAKSANA SPDGOLONGAN GOLONGANIIIIIGOLONGANIJumlah barang yang digunakan sebagai dasarperhitungan1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak 25 m³ 20 m³ 15 m³ 10 m³2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak 15 m³ 12 m³ 9 m³ 6 m³3. Pegawai yang tidak berkeluarga 5 m³ 4 m³ 3 m³ 2 m³MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN VIIPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGIPEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAITIDAK TETAPSURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATANNOMOR.........................Yang bertanda tangan di bawah ini:NamaNIPJabatanUnit Organisasi: ……………………………………………………………(1): ……………………………………………………………(2): ……………………………………………………………(3): ……………………………………………………………(4)Kementerian/Lembaga : ……………………………………………………………(5)menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:NamaNIPJabatanUnit Organisasi: ……………………………………………………………(6): ……………………………………………………………(7): ……………………………………………………………(8): ……………………………………………………………(9)Kementerian/Lembaga : …………………………………………………………..(10)dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangatmendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu .………………..................................................................................................................(11).................................................................................................Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan olehpejabat/pegawai negeri lain.Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata suratpernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.…………………………………...(12)Yang Membuat PernyataanY…………………………………..(13)…

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 2 -PETUNJUK PENGISIAN FORMATSURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN[1] Diisi nama atasan Pelaksana SPD, yaitu:a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPDpada Satuan Kerja berkenaan;b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olehKepala Satuan Kerja;c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPDdalam lingkup eselon II/setingkat eselon II berkenaan; ataud. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk Perjalanan Dinas Jabatan yangdilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.[2] Diisi NIP atasan Pelaksana SPD[3] Diisi jabatan atasan Pelaksana SPD[4] Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPD[5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari atasan Pelaksana SPD[6] Diisi nama Pelaksana SPD[7] Diisi NIP Pelaksana SPD[8] Diisi jabatan Pelaksana SPD[9] Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPD[10] Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga dari Pelaksana SPD[11] Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas[12] Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat penyataan[13] Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPDMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN VIIIPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPYang bertanda tangan di bawah ini:NamaNIPJabatanSatkerSURAT PERNYATAAN PEMBEBANANBIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN: ……………………………………………………………(1): ……………………………………………………………(2): ……………………………………………………………(3): ……………………………………………………………(4)Kementerian/Lembaga : ……………………………………………………………(5)menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat TugasNomor: .........tanggal.......... dan SPD Nomor.........tanggal...........atas nama:NamaNIPJabatanSatker: ……………………………………………………………(6): ……………………………………………………………(7): ……………………………………………………………(8): ……………………………………………………………(9)Kementerian/Lembaga : …………………………………………………………..(10)dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor............. tanggal .........Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa ………….(11)….. dan biayapenginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat dikembalikan/refund(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp......................(12)…........., sehingga dibebankan pada DIPA Nomor:............... tanggal................Satker ............................(13).Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata suratpernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh danbersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.…………………………………...(14)Yang Membuat PernyataanY…………………………………..(15)…

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA- 2 -PETUNJUK PENGISIAN FORMATSURAT PERNYATAAN PEMBEBANANBIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN[1] Diisi nama PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya[2] Diisi NIP PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya[3] Diisi jabatan PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya[4] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya[5] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanandinasnya[6] Diisi nama Pelaksana SPD[7] Diisi NIP Pelaksana SPD[8] Diisi jabatan Pelaksana SPD[9] Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya[10] Diisi nama kementerian negara/lembaga dari satuan kerja yang dibebani biaya perjalanandinasnya[11] Diisi transpor yang digunakan[12] Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapatdikembalikan/refund sebagian/seluruhnya[13] Diisi nomor DIPA, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya[14] Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat penyataan[15] Diisi tanda tangan dan nama jelas PPK satuan kerja yang dibebani biaya perjalanandinasnyaMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIALAMPIRAN IXPERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 113/PMK.05/2012TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABATNEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAPYang bertandatangan di bawah ini:NamaNIPJabatanDAFTAR PENGELUARAN RIIL: …………………………………………………...……………………: …………………………………………………...……………………: …………………………………………………...……………………berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor………. tanggal …………, dengan ini kamimenyatakan dengan sesungguhnya bahwa:1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperolehbukti-bukti pengeluarannya, meliputi:No Uraian JumlahJumlah2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaanPerjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran,kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.Mengetahui/Menyetujui:Pejabat Pembuat Komitmen,………….…, tanggal, bulan, tahunPelaksana SPD,………………………………NIP …………………………………………………………NIP …………………………MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,ttd.AGUS D. W. MARTOWARDOJO