Renja BPBD tahun 2013 - Pemerintah Kabupaten Bandung

1BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangDengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusunrencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dantanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaanjangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiapSKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun denganberpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPDdijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS).Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2013yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya denganmemperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melaluipenyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjanguntuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.Sesuai amanat tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2013 inimenyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Bandung tahun 2013. Renja SKPD merupakan dokumen rencanapembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun gunamengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan danmeningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD,sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KabupatenBandung tahun 2013, merupakan rencana pembangunan tahunan yang padadasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalamRencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KabupatenBandung Tahun 2011 – 2015 yaitu : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANDUNG SIAGAMANGHADAPI BENCANA”Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalambentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, misiBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 –2015 adalah sebagai berikut :

313. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan PelaksanaanPrioritas Pembangunan Tahun 2010;14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yangBerkeadilan;15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturanmenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;17. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaanperaturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata carapenyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunandaerah.18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan PembangunanNasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan MenteriKeuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) 2010 – 2014;19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025;20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013;21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat;22. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara PerencanaanPembangunan Tahunan Daerah;23. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barattahun 2011;24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentangTransparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan diKabupaten Bandung;25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata CaraPenyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun2005-2010;27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

428. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi kecamatan Dan Kelurahan di Wilayah KabupatenBandung;29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentangPembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11)30. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang RKPD Kab. Bandung Tahun2012.1.3 Maksud dan Tujuan1.3.1 MaksudTerciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antardesa, antarwilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan derahkabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalampembangunan daerah.1.3.2 TujuanTujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan PenanggulanganBancana Daerah Tahun 2013 adalah:1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Bandung Tahun 2013;2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antardesa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatanpemerintahan;3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilandan berkelanjutan.1.4 Sistematika Penyusunan Rencana KerjaKATA PENGANTARDAFTAR ISIDAFTAR TABELBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

5BAB IIBAB IIIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD,memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaanRenja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahunberjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yangseharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPDberdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RenjaSKPD tahun-tahun sebelumnya.2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadapcapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerjayang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuaidengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan PeraturanPemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji,disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, sertaketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengankinerja pelayanan.2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikanuraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPDdan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahandan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas danfungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepaladaerah, terhadap capaian program nasional/internasional, sepertiSPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan danpeluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dancatatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusanprogram dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalambagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yangdiusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompokmasyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPDKabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupunberdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitianlapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatanTUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadapkebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahanyang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunannasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasarandidasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugasdan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerjaRenstra SKPD

6BAB IV3.3 Program dan Kegiaran, berisikan penjelasan mengenai: faktorfaktoryang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusanprogram dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan sertapenjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuaidengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, paguindikatif, maupun kombinasi keduanyaPENUTUP

7BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun LaluRencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaantahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknyapelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihatberdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakansuatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilanatau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dansasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yangdilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA)BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan danPengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan olehBPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2011 dan perkiraan target tahun 2012.Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapansebagai berikut :A. Penetapan Indikator KinerjaPenetapan indicator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yangmenggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikatorkinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebutdapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerjauntuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.B. Capaian Analisis KinerjaPengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerjakegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.1. Evaluasi Program Tahun 2011Pada tahun anggaran 2011 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BDBD)Kabupaten Bandung, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.3,662,970,900,-terealisasi sebesar Rp. 3,613,342,680,- yang terdiri dari :1. Belanja Tidak Langsung, anggaran sebesar Rp. 1,455,611,000,- terealisasiRp.1,434,904,982,- atau 98.58%.2. Belanja Langsung, anggaran sebesar : Sumber Dana dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.1,672,359,900 ,- Sumber Dana APBD Provinsi dan APBN sebesar Rp. 535,000,000,- Jumlah total belanja tidak langsung sebesar Rp.2,207,359,900,- danterealisasi Rp. 2,178,437,698,- atau 98.69%.Anggaran BPBD tahun 2011, yang bersumber dari dana APBD KabupatenBandung, untuk Belanja Langsung kegiatan SKPD sebesar Rp. 1,672,359,900Digunakan untuk 3 (tiga) program kesekretariatan dan 1 (satu) Program

System Reference (Cont’d)SEND HELP ALERTPAGER ALERTAll keypads are equipped with emergency-pair keys. In order toactivate the alert, both keys must be pressed at the same time. Thetype of keypad you have installed dictates which keys you press. Yourinstaller will show you how to activate these emergency keys. The emergencykeys used for all keypads are shown below.The following SEND-HELP ALERT is programmed into my system:KEYS DESCRIPTION[#] & [✱] _______________________________________[7] & [9] _______________________________________[1] & [3] _______________________________________If programmed, the emergency may also be used to send an alert message toa pager. Ask your installer if this was done.USER CODE ASSIGNMENTSIn the following table, enter the names of the individuals assigned to eachuser number.User Assigned To… User Assigned To…1 92 103 114 125 136 147 158____ ____ USER CODE NOTE: User codes can be either 4 digits or 6 digits, depending4-digit 6-digit on installer programming. Ask your installer what type of user codes (4- or 6-digit) are being used in your system. When performing system functions, youmust use the appropriate 4 or 6-digit user codes.- 8 -

10dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnyavisi dan misi Kabupaten Bandung dan BPBD Kabupaten Bandung.b. Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi satu daerahdengan yang lainnya dan antar SKPD.Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja SKPD ada pada tabel 2.1 dibawah ini:

112.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBDBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Dibentukmelalui peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 TentangPembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang RincianTugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang exofficio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin,merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan danmempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakandaerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalammelaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnyab. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnyac. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnyad. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas danfungsinyaAdapun pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Bandung dapat dilihatpada tabel 2.2 berikut:

122.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas,Pokok dan Fungsi BPBDSejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya peraturan daerahKabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan BupatiBandung Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KerjaBadan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Kepala BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugasdan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu :a. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.b. Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secaraterintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :1. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.2. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraanpenanggulangan bencana.3. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraanpenanggulangan bencana.4. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana.5. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugaspenanggulangan bencana.6. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.7. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana.Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaSekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :a. Sekretariat Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretarisdibantu olehb. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan danmengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatanyang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum,kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasamapenanggulangan bencana.c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanankesekretariatan.2. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program danpenyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.

133. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dankerumahtanggaan.4. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.5. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dankeuangan Badan.6. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaan tugas Badan.7. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaantugas Badan.8. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan danpenyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.9. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.10. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.11. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.12.Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanankesekretariatan.d. Sekretaris, membawahkan :1. Sub Bagian Penyusunan Program2. Sub Bagian Umum3. Sub Bagian Keuangan(1). Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.(2). Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaantugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan progranBadan.(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan danpengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerjaBadan.c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan.d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang-undanganpenunjang pelaksanaan tugas.e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasamapenanggulangan bencana.f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

19(2). Kepala Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana mempunyai tugaspokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap daruratpenanganan penanggulangan bencana.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Seksi Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana menyelenggarakanfungsi:a. Penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat danpenanganan pengungsian penanggulangn bencana.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungansementara atau tenda-tenda keluarga.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ke tempatyang aman.e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasibencana.f. Penyusunan dan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain,olah raga, hiburan dan sarana informasi.i. g. Pelaksanaan penanganan bencana alam tingkat lokal.h. Penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penangananbencana.i. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.j. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.k. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengansub unit kerja lain di lingkungan Badan.(1). Seksi Logistik Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2). Kepala Seksi Logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistikpenanggulangan bencana.(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Seksi Logistik Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukunganlogistik penanggulangan bencana.b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang danbarang.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapurumum dan pendirian tenda-tenda.

20e. Penyusunan bantuan rehabilitasi sosial kepada korban bencana.f. Pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yangmemerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana.g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.i. Pelaksanaan koordinasi pelayanan logistik penanggulangan bencanadengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.(1). Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.(2). Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokokmemimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidangpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencanayang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara adil dansetara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan NasionalPenanggulangan Bencana.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.c. perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian,pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.e. Penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspekpelayanan publik.f. Penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dankehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.g. Penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana sertakelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.h. Penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial danbudaya, tegaknya hukum dan ketertiban.i. Penetapan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalamsegala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.j. Penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana.

21k. Penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yangterintegrasi dalam program pembangunan daerah.l. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.m. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unitkerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi danrekonstruksi penanggulangan bencanaBidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan :a. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencanab. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana(1). Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.(2). Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap daruratpenanganan rehabilitasi pasca bencana.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penangananrehabilitasi pasca bencana.b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semuaaspek pelayanan publik.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dankehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantua daruratberupa sandang, lauk-pauk, famili kit, kid ware serta beras dan obat-obatanserta makanan tambahan.e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semuaprasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana.f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.g. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangn bencana dengansub unit kerja lain di lingkungan Badan.(1). Seksi Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi(2). Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana mempunyai tugas pokokmerencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkanpengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rekonstruksi pascabencana.(3). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasalini Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi :

22a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penangananrekonstruksi pasca bencana.c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnyakegiatan perekonomian, sosial dan budaya.d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum danketertiban pasca bencana.e. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkenabencana.f. Penyusunan bantuan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomiyang terintegrasi dalam program pembangunan daerah.g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.h. Pelaksana tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.i. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan subunit kerja lain di lingkungan Badan.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBandung, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Satuan Tugas(1). Satuan Tugas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana BadanPenanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kaji cepat bencana dandampak bencana.(2). Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Pasal menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan kaji cepat bencana dan dampak bencana terhadap penilaiankebutuhan dan penilaian kebutuhan dan penilaian kerusakan/ kerugian.b. Pelaksanaan pemberian dukungan dan pendampingan terhadap KepalaPelaksana BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana.c. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap jumlah korban dan kerusakansarana dan prasarana.d. Pelaksanaan analisa dan pengkajian terhadap gangguan terhadap fungsipelayanan umum, pe terhadap meintahan dan kemampuan sumber daya.e. Pelaksanaan pemberian saran terhadap upaya penanganan bencana.f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas.g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas danfungsinya.h. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan sektor dan instansiterkait dalam penangana darurat bencana.BPBD Kabupaten Bandung telah melaksanakan beberapa kegiatan danrencana pendanaan penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan kinerjapelayanan publik. Kegiatan tersebut diantaranya:

231. Pada tahun 2011, dana pasca bencana dianggarkan dalam pos belanja tidakterduga sebesar Rp. 2,3 miliyar, sedangkan untuk dana tanggap darurat belumteranggarkan karena terkendala dengan nomenklatur permendagri 13 Tahun2006.2. Untuk tahun 2012, berdasarkan permendagri 21 Tahun 2011 anggaran tanggapdarurat masuk dalam pos belanja tidak terduga sedangkan untuk dana pascabelanja dianggarkan dalam belanja sosial.3. Dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diKabupaten Bandung, diatur mengenai pendanaan penanggulangan pra bencanadalam dana kontinjensi, tanggap darurat bencana dalam dana siap pakai dandana pasca bencana dalam belanja sosial. Bentuk Pendanaan ini mengacukepada PP 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan BantuanBencana.Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana diKabupaten Bandung adalah:1. fungsi BPBD yaitu koordinasi, komando sekaligus pelaksana akan memperbesarkemungkinan terjadinya tumpang tindih tupoksi penanggulangan bencana didaerah.2. Unsur pengawas sebagai pengawas dan evaluator akan berbenturan dengantugas SKPD lain dan alur laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.3. Keterbatasan SDM akan menimbulkan masalah tersendiri terutama jika dikaitkandengan fungsi BPBD.4. Mekanisme kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana yang belumjelas.5. Nomenklatur dan Kode Rekening Dana Kontinjensi, Dana Siap Pakai dan DanaPasca Bencana dalam APBD belum mencerminkan sinergitas.Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap PencapaianVisi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketujuh. Perubahan paradigmapenanggulangan bencana yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadipreventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pengelolaan lingkungandan pembangunan berkelanjutan. Siaga bencana merupakan tujuan daripeningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dantindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana.Pengawasan dan pengendalian lingkungan tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapimerupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmenbersama penanggulangan bencana antar SKPD dengan seluruh pemangkukepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung.Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintahnomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan PeraturanPemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional danlembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang

24dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebutyaitu:1. Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampaike pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintasinstansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandunguntuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.2. Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadapperaturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangandaerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggarankebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana.3. Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulanganbencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi danmengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya.Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung1. Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengaturtentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai dalam APBD karenakeberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.2. Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulanganbencana.3. Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan-undanganyang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan denganpengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakanatau diimplementasikan kepada masyarakat.4. Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor danlintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun2013Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2013disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalamkedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut,penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah KabupatenBandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan.Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bandung terkaitpenyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD KabupatenBandung untuk tahun-tahun mendatang.Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di KabupatenBandung, BPBD yang masih baru terbentuk membutuhkan anggaran untukperbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal. Secara internal, masihbanyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat berat dan sebuah gudangrepresentatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu,diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana

25melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun olehinstansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara ekternal, penguatan kelembagaanBPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsikoordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan BPBD harusmelibatkan seluruh SKPD yang terlibat penanggulangan bencana seperti SekretariatDaerah, Bappeda, BPLH, BKBPP, DPPK, Dinas Sdape, Dinas Sosial, Dinas Pertasih,Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, seluruh kantor kecamatandan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.Review terhadap rancangan awal RKPD 2013 ada pada tabel 2.3 berikut:

27BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANRencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013merupakan penjabaran dari RKPD kabupaten Bandung Tahun 2013. SedangkanRKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013 itu sendiri merupakan penjabaran dari PerdaRPJPD Tahun 2005 – 2015 terutama pembangunan jangka menengah tahap ke-3tahun 2012 – 2015. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahunsebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasionalsebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2013 dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2013.3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalPrioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 memuat14 prioritas dimana prioritas nomor sembilan berbunyi “lingkungan hidup danpengelolaan bencana”, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan PemerintahProvinsi Jawa Barat yaitu “Pengelolaan bencana, peningkatan kualitas lingkungandan antisipasi perubahan iklim. Sedangkan penanggulangan bencana di KabupatenBandung masuk dalam misi ketujuh yaitu “Memulihkan keseimbangan lingkungandan menerapkan pembangunan berkelanjutan”. Untuk mendukung pencapaian misiketujuh Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran BPBD, disusunlah empatstrategi penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yaitu:1. Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur BPBD2. Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepatdalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat3. Memberdayakan seluruh sumber daya kebencanaan di Kabupaten Bandungdalam rangka mewujudkan good governance4. Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuatkesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di KabupatenBandung3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2013Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kuncikeberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi danmisi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkansasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakanterfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerahyang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di KabupatenBandung. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melaluipencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2011 –2015. VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten BandungTahun 2011 – 2015 yaitu : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANDUNG SIAGAMANGHADAPI BENCANA”

28Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalambentuk misi. Sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, misiBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 –2015 adalah sebagai berikut :1. Mengurangi risiko bencana.2. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis.3. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis.Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD KabupatenBandung Tahun 2013, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBDKabupaten Bandung Tahun 2011-2015 untuk program dan kegiatan di tahun 2013adalah sebagai berikut:1. Mengurangi risiko bencana dengan tujuan: Membangun kesiap‐siagaan daninfrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu dengan Membangunsistem penanggulangan bencana yang handal, dengan sasaran:1. Terbitnya aturan penanggulangan bencana yang komprehensif2. Meningkatnya kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah3. Terbitnya prosedur internal untuk mobilisasi sumberdaya KabupatenBandung dalam penanggulangan bencana.4. Terbangunnya jaringan kerja Penanggulangan Bencana untukmengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya.5. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang handal dan responsifbagi masyarakat.6. Terbangunnya Kesiap‐siagaan Bencana secara partisipatif.7. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.8. Terbentuknya wilayah percontohan siaga bencana untuk mengembangkankemampuan penduduk dalam memobilisasi sumberdaya.9. Terbangunnya kesiap‐siagaan sekolah dalam menghadapi bencana.10. Tersedianya Infrastruktur Penanggulangan Bencana yang tangguh,dengan menerapkan kebijakan komprehensif.11. Tersusunnya skenario umum pengelolaan dan pengembangan wilayahberbasis penanggulangan bencana di Kecamatan/Desa12. Tersusunnya mitigasi struktural pada wilayah rentan.13. Implementasi analisis risiko bencana pada rencana pembangunan.2. Membangun ketahanan masyarakat dan kelembagaan pada masa krisis,dengan tujuan: meminimalkan korban saat bencana dan mempercepatpenyelesaian masa darurat bencana, dengan sasaran:1. Kesiapsiagaan petugas tanggap darurat dalam upaya pencarian danpenyelamatan korban bencana.2. Pengerahan sumber‐daya dalam upaya penyelamatan pengungsi danpemulihan fasilitas kritis.3. Jaminan distribusi logistik yang tepat sasaran.4. Berkurangnya korban akibat bencana susulan dan/atau epidemi penyakit.3. Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan:Melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihanstabilitas kehidupan daerah korban bencana, dengan sasaran:1. Pemulihan secara permanen kebutuhan primer penduduk korban bencana.

292. Pemulihan aktivitas perekonomian penduduk.3. Pemulihan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemulihanfasilitas dan utilitas pelayanan umum.3.3 Program dan KegiatanApabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Bandung, padadasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai SKPD pendukungdalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sejalan denganMisi ketujuh Kabupaten Bandung, maka program dan kegiatan yang dirancang BPBDKabupaten Bandung Tahun 2013 terdiri dari :1. Program Pengembangan data/informasi dengan kegiatan Penyusunan dananalisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi sebesar Rp.200.000.000,- kegiatan ini bertujuan untuk dokumen perencanaanpengembangan ekonomi di daerah bencana di Kab. Bandung dalam rangkapemulihan sektor ekonomi bagi masyaakat korban bencana.2. Program Pengembangan data/informasi dengan kegiatan Pemetaan kawasanrawan bencana sebesar Rp. 160.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untukpenyusunan peta rawan bencana di Wilayah Kabupaten Bandung.3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar dengankegiatan Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosialsebesar Rp. 500.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi dampakkerusakan infrastruktur akibat bencana.4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Alam dengankegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar Rp. 240.000.000,-. Kegiatanini bertujuan untuk pemantauan daerah rawan bencana.5. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengankegiatan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alamsebesar Rp. 100.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan Bimbinganteknis Satuan Tugas BPBD.6. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengankegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam sebesar Rp. 120.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untukpengadaan perahu untuk korban banjir.7. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengankegiatan Sosialisasi Perundang-undangan tentang penanggulangan bencanasebesar Rp. 60.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk Penyeberluasan informasikebencanaan ke masyarakat.8. Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengankegiatan Penyusunan rumusan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerahsebesar Rp. 180.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan rencanapenanggulangan bencana, Rencana Aksi Daerah dan terbentuknya forumPengurangan Resiko Bencana.9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan denganPenyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakatsebesar Rp. 200.000.000,-. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

30kemampuan Damage And Losses Assasment (DaLA) bagi masyarakat danAparatur Pemerintah di daerah rawan bencana di Kabupaten BandungUntuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan BPBD tahun 2013 dapatdilihat di tabel 3.1 berikut: