PERATURAN BUPATI PANDEGLANG - Pemerintah Kabupaten ...

Bupati PandeglangPERATURAN BUPATI PANDEGLANGNOMOR 21 TAHUN 2008TENTANGPEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PEMBERDAYAANPEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANAPADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PANDEGLANG,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 147Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang, dipandangperlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana padaLembaga Teknis Daerah Kabupaten Pandeglang yangditetapkan dengan Peraturan Bupati;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4010);3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

o. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Labuan, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Labuan;p. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Jiput, yang wilayah kerjanya meliputiKecamatan Jiput;q. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Cikedal, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Cikedal;r. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Menes, yang wilayah kerjanya meliputiKecamatan Menes;s. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Mandalawangi, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Mandalawangi;t. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Cimanuk, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Cimanuk;u. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Cipeucang, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Cipeucang;v. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Banjar, yang wilayah kerjanya meliputiKecamatan Banjar;w. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Kaduhejo, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Kaduhejo;x. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Pandeglang, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Pandeglang;y. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Cadasari, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Cadasari;z. UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Karangtanjung, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Karangtanjung;aa.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Cibitung, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Cibitung;bb.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Carita, yang wilayah kerjanya meliputiKecamatan Carita;cc.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Sukaresmi, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Sukaresmi;dd.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Mekarjaya, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Mekarjaya;5

ee.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Sindangresmi, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Sindangresmi;ff.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Pulosari, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Pulosari;gg.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Koroncong, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Koroncong;hh.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Majasari, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Majasari;ii.UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga Berencana Kecamatan Sobang, yang wilayah kerjanyameliputi Kecamatan Sobang.BAB IIIKEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGASPasal 3(1) UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.(2) UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidangpemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sertamelaksanakan koordinasi dengan muspika tingkat kecamatan, swasta danlembaga swadaya masyarakat di wilayah Kecamatan.(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanamenyelenggarakan fungsi :a. penyusunan bahan kebijakan operasional UPT Badan PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;b. penyusunan perencanaan operasional UPT Badan PemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;c. pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaankegiatan operasional UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga Berencana.6

Pasal 4Rincian tugas UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak danKeluarga Berencana adalah sebagai berikut:a. menyusun rencana kerja UPT Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;b. melaksanakan program Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga Berencana di wilayah kerjanya;c. melaksanakan pendataan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;d. melaksanakan program Keluarga Berencana, peningkatan kualitas keluargadi wilayah kecamatan;e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatanUPT Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana;f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.Pasal 5(1) Subbagian Tata Usaha UPT Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang KepalaSubbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana.(2) Subbagian Tata Usaha UPT Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dankeuangan.(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Subbagian Tata Usaha UPT Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan rencana kerja UPTBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana;b. pengelolaan administrasiperkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan UPTBadan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KeluargaBerencana;7

c. pelaksanaan evaluasi danpelaporan kegiatan UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga Berencana.8

Pasal 6Rincian tugas Subbagian Tata Usaha UPT Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 7(1) Susunan organisasi UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga Berencana terdiri dari:a. Kepala UPT;b. Kepala Subbagian Tata Usaha.(2) Bagan organisasi UPT Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiransebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.BAB IVESELON JABATANPasal 8(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselonIVb.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang telahdikeluarkan dan mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 10Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjutdengan Keputusan Bupati.Pasal 11Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.Ditetapkan di Pandeglangpada tanggal 10 November 2008BUPATI PANDEGLANG,Ttd.A. DIMYATI NATAKUSUMAHDiundangkan di Pandeglangpada tanggal 10 November 2008SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN PANDEGLANGTtd.ENDJANG SADINABERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2008 NOMOR 2110