Unduh Dokumen - Badan Pembinaan Hukum Nasional

(2) Tujuan dilakukan penyertaan modal daerah :a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;c. menambah Pendapatan Asli Daerah.BAB IIIPENYERTAAN MODAL DAERAHBagian KesatuNilai Penyertaan ModalPasal 3(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa saham padaperseroan.(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesarRp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).(3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akandipenuhi sampai dengan tahun 2014.Bagian KeduaModal DisetorPasal 4Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah ke dalam saham sampaidengan tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:TAHUNNILAI PENYERTAAN MODALSampai dengan 2004 Rp 4.674.875.989,872005 Rp 1.514.000.000,002006 Rp 1.021.512.341,002007 Rp 1.200.000.000,002008 Rp 1.649.063.992,132009 Rp 1.125.000.000,00Jumlah Rp 11.184.452.323,007http://www.bphn.go.id/

Pasal 5(1) Pelaksanaan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp 8.815.547.677,00(delapan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus empat puluhtujuh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) akan dianggarkandalam APBD tahun anggaran berkenaan sampai dengan tahun 2014.(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dianggarkan secara bertahap melalui mekanisme pembahasan APBDdan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.(3) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:a. kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaranberkenaan;b. kinerja perusahaan;c. RUPS.Pasal 6Penyertaan modal daerah pada tahun 2010 sebesar Rp 1.129.605.000,00(satu milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah)telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2010.Pasal 7Seluruh penyertaan modal dan penambahan penyertaan modalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yangdipisahkan.BAB IVPERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBANPasal 8(1) Perseroan sebagai penerima penyertaan modal daerah, setiap tahunwajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikotaberupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perseroan yangtelah diaudit oleh akuntan publik.8http://www.bphn.go.id/

Pasal 12Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap lembagalembagayang diatur dalam Peraturan Daerah ini, penyertaan modal tetapberlaku dan dianggap sah.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 13Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKota Bogor.Diundangkan di Bogorpada tanggal 24 September 2010Ditetapkan di Bogorpada tanggal 24 September 2010WALIKOTA BOGOR,ttdDIANI BUDIARTOSEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,BAMBANG GUNAWAN S.LEMBARAN DAERAH KOTA BOGORTAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E10http://www.bphn.go.id/

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH BOGORKepala Bagian Hukum,Ida Priatni11http://www.bphn.go.id/