Buku Pedoman Pelayanan Informasi Publik - Media Center ...

More documents

Recommendations

Info

. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapatmengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (sesuai ketentuan Pasal 30dan Pasal 31).c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat pada setiap SKPD, meliputi :1) Datar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidaktermasuk informasi yang dikecualikan;2) Hasil Keputusan Walikota/Kepala SKPD masing-masing dan latar belakangpertimbangannya;3) Seluruh dokumen yang ada berikut dokumen pendukungnya;4) Rencana kerja program/kegiatan termasuk didalamnya perkiraan pengeluarantahunan Pemerintah Daerah/SKPD masing-masing;5) Perjanjian Pemerintah Daerah/SKPD masing-masing dengan pihak ketiga;6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yangterbuka untuk umum;7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Daerah/SKPD masing-masing yang berkaitandengan pelayanan masyarakat; dan/atau8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.d. Informasi yang dikecualikanDalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-halsebagai berikut :1) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Pasall7 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor l4 Tahun 2008;2) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yangdikecualikan:a) Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benarbenarmengacu pada pedoman yang valid dan mengedepankan obyektivitas;b) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasitertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan ;c) Tidak Mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikanketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya,3) Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harmtest) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabilainformasi tersebut dibuka;4) Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif,maka metode diatas dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancingpublic interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuaidengan kepentingan publik;5) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentangimplikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanankeamanan;Pedoman Pelayanan Administrasi Publik
6) Usulan klasifikasi akses informasi diajukan oleh SKPD yang mengelolakegiatan, anggaran dan administrasi;7) Penetapan klasifikasi akses informasi dilakukan melalui rapat internal SKPD.3. Pendokumentasian InformasiPendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi,Catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh masing-masingSKPD guna membantu PPID/PPID Pembantu dalam melayani permintaan informasi.Tahapan dalam pendokumentasian informasi, meliputi :a. Deskripsi informasiSetiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi.b. Memverifikasi informasiSetiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.c. Otentikasi informasiDilakukan untuk menjarnin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiapSKPD.d. Pemberian kode infonnasiDilakukan untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan rnelalli metodepengkodean dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangandi bidang kearsipan dan tata persuratan.e. Penataan dan penyimpanan informasi dilakukan agar dokumentasi dan informasilebih sistematis.Pedoman Pelayanan Administrasi Publik
Page 2 and 3:
KATA PENGANTARTuntutan reformasi ya
Page 4:
15. Rekomendasi Jaminan Kesejahtera
Page 7 and 8:
RUANG LINGKUPBuku Pedoman Pelayanan
Page 9 and 10:
A. JENIS LAYANAN PERIJINAN DAN KETE
Page 11 and 12:
masih tanah kosong atau jalan setap
Page 13 and 14:
2. SIUPA. Persyaratan HER SIUP PO,
Page 15 and 16:
Mekanisme Pengurusan SIUP1. Permoho
Page 17 and 18:
Mekanisme Perizinan Izin GangguanPe
Page 19 and 20:
4. IZIN PEMASANGAN MEDIA REKLAME( P
Page 21 and 22:
Biaya RetribusiIjin Pemasangan Medi
Page 23 and 24: 6. IZIN TRAYEKPersyaratana. Perpanj
Page 25 and 26: 7. IZIN USAHA RENTAL VIDEO COMPACT
Page 27 and 28: 9. IZIN USAHA PLAY STATIONPersyarat
Page 29 and 30: 11. IZIN PERSEWAAN PENGGUNAAN BANGU
Page 31 and 32: 13. PERSYARATAN IJIN USAHA SALON KE
Page 33 and 34: 15. PERSYARATAN IJIN USAHA RUMAH MA
Page 35 and 36: Lampiran 1 (Sumber BP2T Kota Malang
Page 37 and 38: B. JENIS LAYANAN REKOMENDASI DAN PE
Page 39 and 40: 3. PELAYANAN IJIN TEMPAT PENAMPUNGA
Page 41 and 42: 5. REKOMENDASI CALON TENAGA KERJA I
Page 43 and 44: 7. PENGESAHAN WAJIB LAPOR KETENAGAK
Page 45 and 46: Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan d
Page 47 and 48: 10. PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BE
Page 49 and 50: 13. REKOMENDASI UNDIAN BERHADIAHPer
Page 51 and 52: 15. REKOMENDASI JAMINAN KESEJAHTERA
Page 53 and 54: c. JENIS LAYANAN PERIJINAN DAN KETE
Page 55 and 56: 3. REKOMENDASI IJIN PERLUASAN INDUS
Page 57 and 58: 5. PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHA
Page 59 and 60: 6. PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG (
Page 61 and 62: v HOTEL1. Formulir Permohonan SIUP-
Page 63 and 64: D. JENIS LAYANAN AKTA DAN KETENTUAN
Page 65 and 66: - Fotokopi Surat Nikah‣ Jika Data
Page 67 and 68: C. Akta Kelahiran Dispensasi(kelahi
Page 69 and 70: F. Akta KematianPersyaratan :‣ Su
Page 71 and 72: JENIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIKTat
Page 73: Mekanisme pengumpulan informasiNO.A
Page 77 and 78: 5) SKPD yang berwenang memberikan i
Page 79 and 80: 9) cara mendapatkan salinan Informa
Page 81 and 82: Prosedur Pelayanan Informasi Publik
Page 83 and 84: 5. Pelayanan Keberatana. pemohon In
Page 85 and 86: PEMERINTAH KOTA MALANG(NAMA SKPD)Jl
Page 87 and 88: KETERANGAN :KOLOM I : diisi tentang
Page 89 and 90: PEMERINTAH KOTA MALANG(NAMA SKPD)Jl
Page 91: BUKU REGISTER KEBERATANNO.REGISTRAS
show all

Buku Pedoman Pelayanan Informasi Publik - Media Center ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?