Buku Pedoman Pelayanan Informasi Publik - Media Center ...

masih tanah kosong atau jalan setapak berupa jalan tanah) dapat diijinkandengan IMB Sementara yang masa berlakunya maksimal 5 (lima) tahundengan ketentuan :1. Apabila dalam kurun waktu sejak diterbitkannya IMB hingga kurun waktu 5(lima) tahun tersebut terdapat realisasi pembangunan jalan, maka IMBdicabut;2. Apabila dalam waktu 5 (lima) tahun, realisasi pembangunan jalan belum ada,maka IMB dapat diperbaharui kembali;3. Untuk rencana bangunan semi permanen dan bangunan sementara yangberada di jalur hijau/konservasi (sempadan sungai/saluran, SUTT dan lainsebagainya), dapat diterbitkan IMB sementara apabila mendapatrekomendasi dari instansi yang berwenang atas jalur hijau tersebut.f. Untuk penerbitan permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdirimengikuti ketentuan :1. Pelanggaran bangunan yang terdapat pada Ruang Milik Jalan(RUMIJA)/Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang melanggar GSJ/GSP yang sudahterbentuk (sudah ada) wajib dibongkar terlebih dahulu sebelum diproseslebih lanjut;2. Pelanggaran bangunan terdapat pada GSB maupun SempadanSungai/Saluran, apabila dilihat dari faktor keamanan dan kenyamananpengguna bangunan maupun lingkungan sekitar dinilai tidakmembahayakan maka permohonan izin akan diproses lebih lanjut olehpetugas Pemprosesan dan Penerbitan Ijin dengan memberi tanda atauarsiran pelanggaran dimaksud;3. Pelanggaran bangunan terdapat pada GSB maupun SempadanSungai/Saluran, apabila dilihat dari faktor keamanan dan kenyamananpengguna bangunan maupun lingkungan sekitar dinilai membahayakanmaka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon melaluiLoket Permohonan Izin;4. Untuk bangunan yang fungsi dan bentuk bangunan antara AP dan kondisilapangan tidak sesuai, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepadapemohon melalui loket penerimaan ijin untuk direvisi atau mengganti AP padaketerangan bentuk dan fungsi bangunan sesuai kondisi di lapangan.Waktu PenyelesaianJangka waktu penyelesaian izin terhitung sejak penerimaan permohonan,pemprosesan baik melalui Tim Teknis, rekomendasi perangkat daerah terkait maupunpersetujuan dari WaliKota Malang sampai penerbitan izin serta penomoran KeputusanIzin adalah :1. Untuk bangunan yang diwajibkan perhitungan konstruksi dan rekomendasi dariWalikota, Kepala DPU adalah 8 (delapan) Hari Kerja :Pedoman Pelayanan Administrasi Publik