Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Uraian ...

c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang dibutuhkanmasyarakat;d. pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak serta keluarga;e. pelaksanaan registrasi, akreditasi sarana dan tenaga kesehatan tertentu;f. pendayagunaan tenaga kesehatan;g. pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang kesehatan;h. pemberian dan pencabutan perijinan di bidang kesehatan;i. pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;j. pelaksanaan pembinaan kesehatan bersumber daya masyarakat;k. pelaksanaan promosi kesehatan;l. pelaksanaan dan pengembangan sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminanpemeliharaan kesehatan masyarakat;m. penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk dan perbaikan gizi keluarga danmasyarakat;n. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga;o. pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit dan pengendalian penyakitmenular serta penyehatan lingkungan;p. penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan,reagensia dan vaksin;q. pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA;r. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;s. pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;t. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,kepustakaan dan kearsipan;u. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);w. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;x. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;z. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;aa. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;bb. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.4

BAB IIISUSUNAN ORGANISASIPasal 4(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri dari :1) Subbagian Penyusunan Program;2) Subbagian Keuangan;3) Subbagian Umum;c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;3) Seksi Registrasi dan Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan;d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :1) Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;2) Seksi Gizi;3) Seksi Promosi Kesehatan;e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta PenyehatanLingkungan, terdiri dari :1) Seksi Pencegahan Penyakit;2) Seksi Pemberantasan Penyakit;3) Seksi Penyehatan Lingkungan;f. Bidang Farmasi dan Makanan Minuman, terdiri dari :1) Seksi Farmasi;2) Seksi Makanan dan Minuman;3) Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisonal;g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);d. Kelompok Jabatan Fungsional.(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yangdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.BAB IVURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBagian KesatuKepala Dinas5

Pasal 5Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadapunit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuaitugas dan fungsinya.Bagian KeduaSekretariatPasal 6(1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputipenyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan sertakearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretariat mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;h. penyusunan rencana kebutuhan pegawai;i. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;m. penyusunan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);n. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);o. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);p. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;q. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);r. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;s. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas danfungsinya.6

Pasal 7(1) Sekretariat, terdiri dari :a. Subbagian Penyusunan Program;b. Subbagian Keuangan;c. Subbagian Umum.(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.Pasal 8(1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program,evaluasi dan pelaporan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);e. penyusunan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);f. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;g. pelaksanaan validasi dan pengelolaan data kesehatan;h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);i. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ataupelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuanuntuk memperbaiki kualitas layanan;j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Pasal 9(1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran danadministrasi keuangan.7

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencanaprogram Bidang Pelayanan Kesehatan;b. pembinaan dan pemantauan serta evaluasi pelayanan kesehatan dasar danrujukan;c. pemantauan peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit,Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan institusi pelayanan kesehatan lain;d. penyusunan bahan penetapan tarif pelayanan kesehatan;e. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi upaya peningkatan kesehatanibu dan anak serta kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;f. pendataan, pencatatan (registrasi) dan penilaian (akreditasi) bagi Rumah Sakitmilik Daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Institusi Pelayanan Kesehatanlain termasuk swasta;g. pelaksanaan akreditasi dan rekomendasi perijinan di bidang pelayanankesehatan, Ijin Praktek Tenaga Kesehatan;h. pelaksanaan akreditasi sarana dan tenaga kesehatan;i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan;j. pemrosesan bahan kerjasama luar negeri bidang pelayanan kesehatan;k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas danfungsinya.Pasal 12(1) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;c. Seksi Registrasi, Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.Pasal 13(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan melaksanakan tugas pokokpembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program SeksiKesehatan Dasar dan Rujukan;9

. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaanpelayanan kesehatan dasar dan rujukan;c. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penetapan tarif pelayanankesehatan;d. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penelitian danpengembangan pelayanan kesehatan;e. pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, prosedur tetappelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Rumah Bersalin, Laboratorium Klinikdan Rumah Sakit Milik Daerah;f. penyiapan bahan kerjasama luar negeri bidang pelayanan kesehatan;g. pemantauan peningkatan dan pengembangan mutu rumah sakit milik daerah,unit pelaksana teknis dan institusi pelayanan kesehatan lain;h. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pelayanan kesehatanrujukan di Rumah Sakit;i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;j. penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana;k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 14(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak melaksanakan tugas pokok pembinaanpelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPelayanan Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai fungsi :a. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunanprogram kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan keluargaberencana;b. pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatanreproduksi serta keluarga berencana;c. pelaksanaan pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kesehatan ibudan anak;d. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor unit pelayanankesehatan pemerintah, swasta dan instansi terkait sebagai upaya peningkatankesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi serta keluarga berencana;e. pelaksanaan identifikasi permasalahan dan hambatan guna penanggulanganupaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi sertakeluarga berencana;10

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 15(1) Seksi Registrasi, Akreditasi Sarana dan Tenaga Kesehatan melaksanakan tugaspokok penilaian sarana dan tenaga kesehatan, memberikan rekomendasi atau izinoperasional sarana kesehatan dan memberikan izin praktek/izin kerja tenagakesehatan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiRegistrasi, Akreditasi, Sarana dan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan programpengelolaan Registrasi, Akreditasi, Sarana dan Tenaga Kesehatan;b. pelaksanaan pendataan, pencatatan (registrasi) dan akreditasi bagi RumahSakit milik daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Institusi pelayananKesehatan lain termasuk swasta;c. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian rekomendasi izinsarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintahPropinsi;d. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian izin saranakesehatan, meliputi : Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D, Rumah SakitSwasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, RumahBersalin, Klinik Dokter Keluarga/Dokter Gigi Keluarga, kedokterankomplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;e. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan tenaga pengelolakesehatan serta penyusunan bahan pertimbangan pemberian sertifikasi;f. penyusunan tatacara penilaian (akreditasi), pelaksanaan penilaian dankoordinasi pelaksanaan penilaian dengan tim penilai sarana dan tenagakesehatan;g. pengimplementasikan penapisan Ilmu Pengetahunan dan Teknologi (IPTEK) dibidang pelayanan kesehatan;h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi registrasi akreditasi saranadan tenaga kesehatan;i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang registrasi akreditasi sarana dan tenaga kesehatan;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;11

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Bagian KeempatBidang Bina Kesehatan MasyarakatPasal 16(1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat melaksanakan tugas pokok pembinaan,evaluasi upaya peningkatan kesehatan bersumber daya masyarakat, promosikesehatan, menyelenggarakan penanggulangan gizi buruk dan perbaikan gizikeluarga dan masyarakat.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimasud pada ayat (1), BidangBina Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data program bidang Bina KesehatanMasyarakat;b. pelaksanaan pembinaan, evaluasi program promosi kesehatan, bina kesehatanbersumberdaya masyarakat dan perbaikan gizi;c. penyelenggaraan surveilans dan pelacakan Kejadian Luar Biasa (KLB) masalahgizi masyarakat;d. penyelenggaraan penanggulangan dan pencegahan terhadap masalah gizikeluarga dan masyarakat;e. pembinaan terhadap pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat(JPKM) sesuai kondisi kota;f. pembinaan terhadap pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bina Kesehatan Masyarakat,Promosi Kesehatan dan Gizi Masyarakat;h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bina kesehatan masyarakat;i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang bina kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan gizi masyarakat;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas danfungsinya.Pasal 17(1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :a. Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat;b. Seksi Gizi;12

c. Seksi Promosi Kesehatan.(2) Masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.Pasal 18(1) Seksi Bina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat melaksanakan tugas pokokpembinaan, pemantauan, evaluasi upaya peningkatan kesehatan bersumberdayamasyarakat.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiBina Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat mempunyai fungsi :a. pengumpulan, mengelola dan menganalisa data secara sistematis sebagaibahan perencanaan kegiatan bina kesehatan bersumberdaya masyarakat;b. penyusunan program pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PosKesehatan Pondok Pesantren (Poskestren), Kelurahan Siaga, Upaya KesehatanKerja (UKK), Dana Sehat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM),Lembaga Pembina Pos Pelayanan Terpadu (LPP), Tanaman Obat Keluarga(Toga), Pengobat Tradisional (Battra) dan upaya kesehatan bersumberdayamasyarakat yang lain;c. pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kepada seluruh Puskesmasserta berkoordiansi dengan Organisasi Profesi/Sekolah Kesehatan dan NonKesehatan/Tokoh Masyarakat dan SKPD yang terkait terhadap kegiatan PosPelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Pondok Pesanten (Poskestren),Kelurahan Siaga, Upaya Kesehatan Kerja (UKK), Dana Sehat, JaminanPemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Lembaga Pembina Posyandu(LPP), Tanaman Obat Keluarga (Toga), Pengobat Tradisional (Battra);d. pelaksanaan identifikasi permasalahan dan hambatan dalam menanggulangiupaya kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Pesantren(Poskestren), Kelurahan Siaga, Usaha Kesehatan Keluarga (UKK), Dana Sehat(Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), LPP, Tanaman Obat Keluarga(Toga), Pengobat Tradisional (Battra) dan upaya kesehatan bersumberdayamasyarakat yang lain;e. pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi kota;f. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan skala nasional;g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bina kesehatan bersumberdaya masyarakat;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 1913

(1) Seksi Gizi melaksanakan tugas pokok penanggulangan masalah gizi dan perbaikangizi keluarga dan masyarakat.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Gizimempunyai fungsi :a. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data secara sistematis sebagaibahan perencanaan kegiatan upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;b. pelaksanaan kegiatan upaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;c. pelaksanaan pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kepada seluruhPuskesmas serta melaksanakan koordinasi dengan rumah sakit, rumah bersalinserta instansi terkait terhadap kegiatan upaya perbaikan gizi keluarga danmasyarakat;d. pelaksanaan identifikasi permasalahan dan hambatan dalam penanggulanganupaya perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;e. penyelenggaraan surveilans dan pelacakan Kejadian Luar Biasa (KLB) masalahgizi masyarakat;f. penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi dalam keadaan normal dankeadaan darurat;g. pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan gizi;h. pelaksanaan pengawasan mutu gizi dan kesehatan makanan;i. pelaksanaan pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);j. pelaksanaan upaya perbaikan gizi makro dan mikro pada masyarakat;k. pelaksanaan upaya perbaikan gizi klinik di Puskesmas dan Rumah SakitBersalin/Rumah Bersalin;l. pelaksanaan upaya perbaikan gizi institusi pada institusi penyelenggaraanmakanan;m. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;n. pembinaan penelitian, pengembangan gizi dan penerapan hasil penelitian gizi;o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 20(1) Seksi Promosi Kesehatan melaksanakan tugas pokok pembinaan, pemantauan,evaluasi Promosi kesehatan Masyarakat.(2) Untuk melasanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPromosi Kesehatan mempunyai fungsi :a. pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan data secara sistematis sebagaibahan perencanaan kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat;b. pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat;14

c. pembinaan, pengkajian, pemantauan dan evaluasi kepada seluruh Puskesmasserta melakukan koordinasi dengan Organisasi Profesi/Sekolah Kesehatan danNon Kesehatan/Tokoh Masdyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)yang terkait terhadap kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat;d. pelaksanaan identifikasi permasalahan dan hambatan dalam menanggulangiupaya kegiatan Promosi Kesehatan Masyarakat;e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Bagian KelimaBidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan LingkunganPasal 21(1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkunganmelaksanakan tugas pokok perencanaan pelaksanaan program dan kegiatanpencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit serta penyehatanlingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyaifungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data program Pencegahan, PemberantasanPenyakit dan Penyehatan Lingkungan;b. pelaksanaan pencegahan, pengamatan dan pemberantasan penyakit danpenelitian kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabahpenyakit;c. pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan pemantauandampak pembangunan terhadap kesehatan;d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencegahan,pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;e. pelaksanaan pembinaan dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyakitdan penyehatan lingkungan;f. pelaksanaan koordinasi dan penyebarluasan informasi pencegahan,pemberantasan penyakit dan wabah penyakit serta upaya penyehatanlingkungan;g. perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana pencegahan, pemberantasanpenyakit dan penyehatan lingkungan;h. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pencegahan, pemberantasan penyakitdan penyehatan lingkungan;15

j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pencegahan,Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas danfungsinya.Pasal 22(1) Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiridari :a. Seksi Pencegahan Penyakit;b. Seksi Pemberantasan Penyakit;c. Seksi Penyehatan Lingkungan.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.Pasal 23(1) Seksi Pencegahan Penyakit melaksanakan tugas pokok perencanaan danpelaksanaan kegiatan pencegahan (imunisasi), pengawasan penyakit.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPencegahan Penyakit mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis dan terus menerussebagai bahan penyusunan rencana kegiatan pengamatan penyakit tidakmenular, penyakit menular langsung dan penyakit menular bersumberbinatang;b. pelaksanaan pengamatan penyakit tidak menular, penyakit menular langsungdan penyakit menular bersumber binatang;c. penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan vaksin;d. pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis dalam rangkapengamatan penyakit untuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya KejadianLuar Biasa (KLB)/wabah maupun peristiwa yang bersifat massal;e. pelaksanaan pengamatan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah, agar dapatdilokalisir penularan dan sumber penyakitnya;f. pelaksanaan penelitian dan analisa terhadap penyebab timbulnya penyakit dantimbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah termasuk yang diakibatkanperpindahan penduduk antar daerah maupun antar negara;g. pelaksanaan pengamatan tentang penyakit yang kemungkinan akan timbul danpencegahannya melalui penyuluhan dan pemeriksaan;16

h. pengumpulan dan pengelolaan secara sistematis terhadap segala pengamatanpenyakit untuk kewaspadaan dini terhadap terjadinya KLB (Kejadian LuarBiasa)/wabah maupun penyakit yang bersifat massal;i. pelaksanaan koordinasi dan penyebarluasan informasi terhadap upayapengamatan pemberantasan penyakit tidak menular, penyakit menularlangsung dan penyakit menular yang bersumber binatang;j. pelaksanaan upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah DenganImunisasi (PD3I) dengan memberikan kekebalan melalui imunisasai kepadabayi, balita, anak sekolah maupun orang dewasa;k. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian terhadap penderita yang didugaberpenyakit menular yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi;l. pelaksanaan pengamanan dan peningkatan kesehatan haji melalui penyuluhan,pemeriksaan kesehatan dan imunisasi;m. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasionalkegiatan pengamatan dan pencegahan penyakit;n. penyusunan petunjuk teknis tentang pencegahan penyakit menular dan tidakmenular;o. pelaksanaan kerja sama dalam pencegahan penyakit dengan luar negeri padaskala kota;p. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang pencegahan penyakit;q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 24(1) Seksi Pemberantasan Penyakit melaksanakan tugas pokok perencanaan danpelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemberantasan penyakit.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencanakegiatan pengendalian serta pemberantasan penyakit menular langsung danpenyakit menular bersumber binatang;b. pelaksanaan upaya-upaya pengendalian serta pemberantasan penyakit menularlangsung dan penyakit menular bersumber binatang;c. pelaksanaan pemberantasan dan pengendalian terhadap kejadian penyakitmenular langsung dan penyakit menular bersumber binatang serta KejadianLuar Biasa (KLB)/wabah, agar dapat dilokalisir penularan dan sumberpenyakitnya untuk mencegah penularan dan perluasan ke daerah lain;17

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pembinaanprogram dan pembinaan teknis untuk meningkatkan cakupan dan mutu upayaupayapengendalian dan pemberantasan penyakit menular langsung danpenyakit menular bersumber binatang;e. pelaksanaan koordinasi dan penyebarluasan informasi tentang upaya-upayapengendalian dan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakitmenular bersumber binatang;f. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasionalkegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan penyakit menularbersumber binatang;g. penyusunan petunjuk teknis tentang pemberantasan penyakit menular;h. penyelenggaraan kerja sama dengan luar negeri berskala;i. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang pemberantasan penyakit;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 25(1) Seksi Penyehatan Lingkungan melaksanakan tugas pokok perencanaan danpelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program SeksiPenyehatan Lingkungan;b. penyusunan rencana kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman, tempattempatumum, kualitas air dan lingkungan serta lingkungan pembuatanmakanan dan minuman;c. pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan dan pemantauan dampakpembangunan terhadap kesehatan;d. pemantauan dan pengamatan kesehatan lingkungan terhadap pemukiman,tempat-tempat umum, kualitas air dan lingkungan, lingkungan pembuatanmakanan dan minuman, penyaluran, penggunaan dan pengamanan pestisida;e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian danpengawasan limbah domestik dan sampah untuk mencegah pencemaranlingkungan pemukiman;f. pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatanlingkungan dan kebersihan yang menyangkut tempat-tempat umum termasuktempat usaha pariwisata, tempat pelayanan masyarakat dan sarana sosial,pasar, terminal, tempat pembuangan sampah dan toilet umum;18

g. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pemeriksaan makanan, minuman,mutu ruangan, kebersihan lingkungan dan peralatan, kesehatan karyawan padahotel, rumah makan, jasa boga dan/atau jenis usaha lainnya;h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya meningkatkanfasilitas sarana kesehatan masyarakat pada tempat-tempat umum danpemantauan serta pengawasan sanitasi industri makanan dan minuman,restoran dan rumah makan serta pusat perbelanjaan atau yang berhubungandengan tempat-tempat umum;i. pelaksanaan pengamatan kualitas makanan dan minuman melalui pemantauandengan sistem kewaspadaan dini keracunan makanan;j. pelaksanaan pengawasan sanitasi pada Puskesmas, Rumah Sakit dan SaranaPelayanan Kesehatan lainnya;k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Bagian KeenamBidang Farmasi, Makanan dan MinumanPasal 26(1) Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman melaksanakan tugas pokok penyiapan danpenyusunan program pembinaan, pengendalian, pengawasan terhadap semuakegiatan dan usaha yang berhubungan dengan kefarmasian, makanan danminuman.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangFarmasi, Makanan dan Minuman mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis sebagai bahanpenyusunan program Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman;b. perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian ketersediaan dandistribusi obat dan alat kesehatan untuk sarana Pelayanan Kesehatan Dasar;c. penyiapan bahan pelaksanaan pencegahan dan penanggulanganpenyalahgunaan obat dan Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif (NAPZA)serta bahan-bahan berbahaya lainya;d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keamanan sediaanfarmasi, obat tradisional, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga,kosmetik, makanan dan minuman yang beredar;e. pemrosesan pengadaan kebutuhan obat dan alat kesehatan di saranapelayanan kesehatan;f. pelaksanaan rekomendasi dan/atau pemberian ijin sarana produksi, distribusi dibidang usaha farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga danmakanan minuman;19

g. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang farmasi dan makanan minuman;h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pengawasan farmasi danmakanan minuman;i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Farmasi, Makanan danMinuman;j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.Pasal 27(1) Bidang Farmasi, Makanan dan Minuman, terdiri dari :a. Seksi Farmasi;b. Seksi Makanan dan Minuman;c. Seksi Kosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisonal.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang Farmasi dan Makanan Minuman.Pasal 28(1) Seksi Farmasi melaksanakan tugas pokok pengawasan, pembinaan danpengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiFarmasi mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program seksifarmasi;b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat dan Narkotika,Psikotropika dan Zat-zat Adiktif (NAPZA) dalam pelayanan kesehatan;c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat danNarkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif (NAPZA) di masyarakat;d. penyiapan pengadaan kebutuhan obat di sarana pelayanan kesehatan;e. penyimpanan dan pendistribusian obat ke unit pelayanan kesehatan;f. pelaksanaan pengawasan, pemantauan penggunaan obat dan efek sampingobat;g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang penggunaan, penyimpanandan pemusnahan obat;h. pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pengendalian peredaran obat disarana pelayanan kesehatan;i. pemberian rekomendasi dan/atau pemberian ijin apotek, toko obat danPedagang Besar Farmasi (PBF);20

a. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan program SeksiKosmetik, Alat Kesehatan dan Obat Tradisional;b. penyiapan pengadaan alat kesehatan di sarana pelayanan kesehatan;c. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian peredaran kosmetika,alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan obat tradisional;d. pemberian rekomendasi dan/atau pemberian ijin sarana dan prasarana usaha dibidang kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga danobat tradisional;e. pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga(PKRT) kelas 1;f. penyiapan bahan rekomendasi dan/atau pemberian ijin pedagang besar alatkesehatan dan industri obat tradisional;g. pelaksanaan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait lain dibidang kosmetika, alat kesehatan dan obat tradisional;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.BAB VTATA KERJAPasal 31(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkunganDinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.(2) Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban :a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkanRencana Strategis Dinas sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP).(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksimasing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaan22

kepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurutjenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakanlebih lanjut.BAB VIKETENTUAN LAIN–LAINPasal 32(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerahmenunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalanganmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjukKepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untukmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untukmelakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.(6) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yangbersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Seksi.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 33Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 41Tahun 2006 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan KotaMalang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 34Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.23

Ditetapkan di Malangpada tanggal 2008WALIKOTA MALANG,Drs. PENI SUPARTO, M.APDiundangkan di Malangpada tanggal 2008SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.SiPembina Utama MudaNIP. 510 060 751BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMORSERI24