peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 2005 tentang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2005TENTANGTARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya biaya penyelenggaraanpendidikan pariwisata, Penerimaan Negara Bukan Pajak daripenyelenggaraan pendidikan pariwisata yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku padaDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata perlu disesuaikan;b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlumengatur kembali tarif atas jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Departemen Kebudayaan danPariwisata dengan Peraturan Pemerintah;Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PenerimaanNegara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis danPenyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3760);MEMUTUSKAN :Menetapkan :PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.Pasal 1Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.Pasal 2Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.Pasal 4(1) Bagi Mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu membayaruang pembayaran sekolah tinggi dan akademi pariwisata,dapat diberikan keringanan pembayaran.(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa bantuan sponsor, pembebasan sebagian uangkuliah, dan pembebasan seluruh uang kuliah.(3) Pemberian keringanan pembayaran sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya diberikan kepada mahasiswa yangsekurang-kurangnya telah duduk pada semester 3 (tiga).Pasal 5Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pembayaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh MenteriKebudayaan dan Pariwisata setelah memperoleh persetujuan dariMenteri Keuangan.Pasal 6Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata yang belum tercakupdalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini danpencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintahtersendiri.

Pasal 7Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, PeraturanPemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada DepartemenKebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4100) dinyatakan tidak berlaku.Pasal 8Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tahun akademik 2004.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 Januari 2005PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 18 Januari 2005MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA,ttd.Dr. HAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 10Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum danPerundang-undangan,Lambock V. Nahattands

PENJELASANATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2005TENTANGTARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAUMUMDalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara guna menunjang pembangunannasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan pendidikanpariwisata perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat.Dengan meningkatnya biaya penyelenggaraan pendidikan pariwisata, PenerimaanNegara Bukan Pajak dari penyelenggaraan pendidikan pariwisata yang diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisataperlu disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengaturkembali tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Pemerintah.PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelasPasal 2Cukup jelasPasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.Pasal 4Cukup jelasPasal 5Cukup jelasPasal 6Cukup jelasPasal 7Cukup jelasPasal 8Cukup jelasTAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4470

LAMPIRANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2005TANGGAL 18 JANUARI 2005TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKUPADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAKSATUANTARIFA. MAGISTER MANAJEMEN STPBANDUNG1. Biaya pendaftaran calon mahasiswa Per calon mahasiswa Rp 400.000,002. Biaya matrikulasi Per mahasiswa Rp 4.400.000,003. Biaya pendidikan Per mahasiswa/semester4. Biaya penunjang pendidikan Per mahasiswa/semester5. Biaya ujian negara Per mahasiswa/tahun6. Biaya bimbingan dan ujian thesis Per mahasiswa/tahunB. SEKOLAH TINGGI PARIWISATABANDUNGRp 750.000,00Rp 4.900.000,00Rp 800.000,00Rp 1.400.000,001. Biaya pendafaran calon mahasiswa Per calon mahasiswa Rp 150.000,002. Biaya pendidikan Per mahasiswa/semester3. Biaya penunjang pendidikan Per mahasiswa/semester4. Biaya ujian negara/kenaikan tingkat Per mahasiswa/tahun5. Biaya bimbingan dan sidang Per mahasiswa/tahun6. Biaya asrama Per mahasiswa/tahunRp 300.000,00Rp 925.000,00Rp 150.000,00Rp 200.000,00Rp 950.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKANPAJAKSATUANTARIF7. Biaya sewa fasilitas umum Per mahasiswa/tahunC. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALIRp 100.000,001. Biaya pendaftaran calon mahasiswa Per calon mahasiswa Rp 150.000,002. Biaya pendidikan Per mahasiswa/semester3. Biaya penunjang pendidikan Per mahasiswa/semester4. Biaya ujian negara/kenaikan tingkat Per mahasiswa/tahun5. Biaya bimbingan dan sidang Per mahasiswa/tahun6. Biaya sewa fasilitas umum Per mahasiswa/tahunD. AKADEMI PARIWISATA MEDANRp 300.000,00Rp 475.000,00Rp 150.000,00Rp 200.000,00Rp 100.000,001. Biaya pendaftaran calon mahasiswa Per calon mahasiswa Rp 100.000,002. Biaya pendidikan Per mahasiswa/semester3. Biaya penunjang pendidikan Per mahasiswa/semester4. Biaya ujian negara/kenaikan tingkat Per mahasiswa/tahun5. Biaya bimbingan dan sidang Per mahasiswa/tahun6. Biaya sewa fasilitas umum Per mahasiswa/tahunE. AKADEMI PARIWISATA MAKASARRp 100.000,00Rp 425.000,00Rp 125.000,00Rp 125.000,00Rp 100.000,001. Biaya pendaftaran calon mahasiswa Per calon mahasiswa Rp 100.000,002. Biaya pendidikan Per mahasiswa/semesterRp 100.000,003. Biaya penunjang pendidikan Per mahasiswa/semester4. Biaya ujian negara/kenaikan tingkat Per mahasiswa/tahun5. Biaya bimbingan dan sidang Per mahasiswa/tahun6. Biaya sewa fasilitas umum Per mahasiswa/tahunRp 355.000,00Rp 100.000,00Rp 100.000,00Rp 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaDeputi Sekretaris KabinetBidang Hukum danPerundang-undangan,Lambock V. Nahattands