12.07.2015 Views

SE-39-PJ-4-1995 PPH YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ...

SE-39-PJ-4-1995 PPH YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ...

SE-39-PJ-4-1995 PPH YAYASAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR <strong>SE</strong> - <strong>39</strong>/<strong>PJ</strong>.4/<strong>1995</strong>TENTANGPENYULUHAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILANBAGI <strong>YAYASAN</strong> ATAU ORGANISASI YANG <strong>SE</strong>JENIS.(<strong>SE</strong>RI PPh UMUM NOMOR 18)DIREKTUR JENDERAL PAJAK,Sehubungan dengan masih adanya kekeliruan penafsiran atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: <strong>SE</strong>-34/<strong>PJ</strong>.4/<strong>1995</strong> tanggal 4 Juli <strong>1995</strong> tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi yangsejenis, misalnya keliru menganggap setiap jenis penerimaan Yayasan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 15%, dengan ini diinstrusikan agar Saudara segera mengadakan penyuluhan kepada Yayasan yang berkedudukan diwilayah Saudara, untuk menyebarluaskan ketentuan dalam surat edaran tersebut dengan penegasan lebih lanjutsebagai berikut :1. Sesuai dengan butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: <strong>SE</strong>-34/<strong>PJ</strong>.4/<strong>1995</strong>, Yayasan atauOrganisasi yang sejenis hanya dikenakan Pajak Penghasilan jika terdapat selisih lebih antara gunggunganpenghasilan bruto yang merupakan obyek pajak dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkandari penghasilan bruto. Tidak termasuk sebagai penghasilan yang merupakan obyek pajak adalah sumbangan,bantuan dan hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 7Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.Dalam menghitung penghasilan bruto tersebut juga tidak termasuk sebagai penghasilan yang telah dikenakanpajak penghasilan yang bersifat final, seperti pajak penghasilan atas bunga deposito & jasa giro.2. Biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud pada butir4 Surat Edaran tersebut, antara lain berupa :a. Bagi Yayasan Pendidikan :1. Gaji/tunjangan/honorarium pimpinan/dosen/pengajar/karyawan;2. Biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor;3. Biaya publikasi/iklan;4. Biaya kendaraan;5. Biaya kemahasiswaan;6. Biaya ujian semester;7. Biaya sewa gedung & utilities (listrik, telepon, air);8. Biaya laboratorium;9. Biaya penyelenggaraan asrama;1


investor;d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas selisih lebih antara penghasilan yang merupakan obyek pajak denganbiaya-biaya yang diperkenankan akan menekan hasrat Yayasan untuk mencari selisih lebih (keuntungan),dan/atau akan mendorongnya menggunakan dana yang seharusnya selisih lebih tersebut untukkepentingan peningkatan mutu pelayanan. Dengan perkataan lain Yayasan dapat meniadakan ataumengecilkan selisih lebih dengan cara menurunkan harga/tarif jasa yang dijualnya atau menaikkan mutupelayanannya yang tentunya akan menaikkan anggaran biayanya.Dengan demikian akan semakin jelas mana Yayasan yang memang bertujuan menghimpun keuntungan (selisihlebih) dan mana yang tidak.Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.DIREKTUR JENDERAL PAJAK,ttdFUAD BAWAZIER3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!