Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusiadan RKUHP sekarang ini (Pasal 310) istilah-istilah soal penghinaan. Lalu soal pencemarannama baik dan istilah terkait lainnya tidak dijelaskan dengan baik.Contoh, melaporkan kejahatan seseorang dapat dicap sebagai mencemarkan nama baik,padahal di tempat lain dalam KUHP ada pasal di mana jika ada seseorang mengetahui adapermupakatan jahat, itu wajib memberitahukan. Kalau tidak ia bisa dikenakan pidanasehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sekarang ini melaporkan dugaan korupsidari menteri atau pejabat, misalnya melaporkan Hakim Agung yang korupsi, malahdituduh mencemarkan nama baik, padahal dalam UU Korupsi, masyarakat malah didoronguntuk melaporkan dugaan korupsi. Bagaimana membuktikan bahwa ia tidak mencemarkannama baik ini akan jadi masalah hukum yang tidak gampang. Jadinya orang malah tidakmau melapor. Jadi definisi pencemaran nama baik harus diperbaiki.Ada lagi contoh lain, Pasal 335 KUHP sering disebut pasal keranjang sampah, karenamenyebutkan “mengakibatkan perasaan yang tidak enak”. Istilah ini sangat membingungkan.Mungkin bisa diganti atau ditambah keterangan “menyebabkan kerugian orang”. Saya kira iniperlu dipikirkan kembali.Kami sepakat bahwa pasal-pasal Hatzaai Artikelen sedapat mungkin dihindari, terutamadalam penegakan HAM. Pengertian HAM dalam arti penghinaan terhadap Presiden; setahusaya HAM itu adalah hak kodrati manusia lalu apa relevansinya jika dikaitkan denganPresiden atau Wakil Presiden atau pejabat negara. Contoh misalnya, ada anak Presidendituduh melakukan suatu tindak kejahatan, apakah ini mencemarkan nama Presiden.Sehingga perlu dipilah seberapa jauh suatu perbuatan dapat disebut sebagai pelanggaranterhadap hak pribadi atau martabat secara perorangan, dan kapan bukan terhadap diripribadi melainkan terhadap kekuasaan atau kelembagaan negara. Ini harus jelas supayatidak bias. Yang sekarang ini bias.Perlu dipilah seberapa jauh suatu perbuatan itu dapat disebut sebagai pelanggaran martabatpribadi secara perseorangan, dan sejauh mana perbuatan dapat disebut menghinakekuasaan negara. Menurut kami sebaiknya “penghinaan” dikelompokkan jadi satu, tidakdipisah seperti sekarang ini, antara terhadap individu dan terhadap negara. Karenakualifikasi perbuatannya adalah kualifikasi yang nota bene disebutkan dalam KUHP Pasal310-318 juga termasuk dalam konteks penghinaan terhadap kepala negara. Kalau sudahtermasuk buat apa dipisahkan ? Jika disatukan, bisa ditambah unsur pemberatan jikapenghinaan itu ditujukan terhadap kepala negara.Lalu dalam paper kami halaman 12 ada beberapa hal yang bisa dipakai bahan untuk diskusiini seperti batasan tentang “penghinaan”. Kami mendapat petunjuk bahwa penghinaan itumenyerang kehormatan atau nama baik orang.[Membaca beberapa poin di halaman 12 dari paper]Lalu disebutkan dalam R-KUHP bahwa pasal penghinaan Kepala Negara dan kekuasaanumum bukan merupakan delik aduan, sedangkan terhadap pribadi adalah delik aduan.Logika hukum pembedaan ini tidak bisa kami mengerti. Kenapa penghinaan Presiden atauwakilnya bukan delik aduan sedangkan terhadap individu harus delik aduan. Contoh diKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 6