Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

PEMBICARA :Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaSESI I : KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT1. Tim Universitas Udayana :* Dr. I. G. K Ariawan, S.H., M.H.* I.B. Surya Dharmajaya, S.H., M.H.* I Wayan Tangun Susila, S.H., M.H.(Dosen FH Universitas Udayana, bidang Hukum Acara Pidana)2. Wina Armada SA (Sekjen PWI Pusat)3. Drs. Ashadi Siregar4. Atma Kusumah (Pengajar Lembaga Pers, Ketua Dewan Pengawas Voice of Human Rights)MODERATOR : Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.Moderator :[Membuka sesi, mengucapkan pengantar dan memperkenalkan pembicara]I. I WAYAN TANGUN SUSILA[I Wayan Tangun Susila mewakili tim Universitas Udayana memberikan makalah]Tujuan KUHP yang sekarang sedang diganti karena dibuat berdasarkan WvS yangdidasarkan pada politik hukum Belanda dalam menjaga status quo pemerintah HindiaBelanda jaman dulu. Sehingga ada pasal-pasal yang sekarang harus diganti. Misalnya delikpenghinaan, selama ini kita akan mengacu pada ketentuan pada KUHP yang berasal darizaman Belanda. Pasal-pasal perlindungan terhadap martabat manusia diatur melalui apayang disebut sebagai kejahatan penghinaan, yang diatur mulai dari Pasal 310 hingga 318,khusus Kejahatan terhadap Martabat. Penghinaan diklasifikasi menjadi beberapa bentuktindakan : menista (Pasal 310), memfitnah, memfitnah melalui surat, dll.Pada KUHP yang baru dipisahkan pasal-pasal penghinaan terhadap Kepala Negara, KepalaNegara Asing, kekuasaan negara dan terhadap golongan agama. Pasal penghinaan terhadapkekuasaan negara ada di Pasal 207-208. Pasal-pasal KUHP lama kita sebut sebagai kurangmenjamin perlindungan HAM, namun RUU KUHP yang baru tidak begitu jauh berbedadengan KUHP sebelumnya.Dalam RUU KUHP yang baru, kejahatan terhadap diri pribadi dan kejahatan terhadapmartabat atau diri Presiden dan seterusnya dipisahkan. Secara sepintas memang adakemajuan dalam RUU ini. Kemajuan ia berbicara soal pertanggungjawaban pidananya.Artinya, untuk bisa disebut sebagai suatu tindakan pidana [penghinaan] ia harus bisamenimbulkan suatu keonaran. Jadi ada pergeseran dari delik formil ke delik materiil.Dalam merumuskan suatu tindak pidana dalam KUHP, seyogyanya tidak menimbulkanpenafsiran yang luas. Memang ada extensive interpretation, namun sebaiknya kita janganmelakukan hal yang menimbulkan kesan tidak adanya kepastian hukum. Pada KUHP lamaKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 5