Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaPEMBUKAANI. SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA[Mengucapkan salam]Dalam program legislasi nasional, pembahasan KUHP ini diprioritaskan, kita inginmempunyai KUHP yang sifatnya nasional. Sejak tahun 1960-an kita ingin merombak KUHPwarisan Belanda ini. Sekitar tahun 1972 sudah ada rancangannya, namun tersebar dibeberapa kelompok. Baru tahun ’81-’82 kita punya rancangan yang agak resmi, diprakarsaioleh Profesor dari Undip, Soedarto dan kawan-kawan. Lalu lama tersimpan dan keinginanuntuk merubah KUHP ini baru muncul kembali pada tahun ’99 ketika reformasi. MenteriKehakiman saat itu adalah Profesor Muladi, beliau serius menggarap rancangan ini.Rancangan terakhir adalah tahun 2005 bulan Maret.Tidaklah mudah membuat hukum pidana, karena meliputi 3 aspek kehidupan manusia,manusia sebagai individu (kita harus menghormati hak-hak asasi manusia), manusiasebagai mahluk sosial (bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya) dan manusiasebagai mahluk budaya (yang menghasilkan karya-karya kebudayaan yang harusdilindungi oleh hukum). Profesor Muladi pernah mengutarakan bahwa dalam mempidanaatau mengkriminalisasi harus sangat memperhatikan syarat-syarat yang banyak dansifatnya limitatif. Ini karena hukum pidana sifatnya adalah Ultimum Remedium. Syarat-syaratlimitatif itu adalah :1. Jangan menggunakan hukum pidana untuk membalas dendam semata-mata,2. Jangan menggunakan hukum pidana jika korbannya tidak jelas,3. Jangan menggunakan hukum pidana jika ada cara-cara lain yang lebih efektif,4. Jangan menggunakan hukum pidana jika kerugian pembiayaan akibat daripemidanaan lebih besar daripada kerugian pembiayaan akibat tindak pidana itusendiri.5. Jangan menggunakan hukum pidana jika efek sampingnya lebih besar dariperbuatan yang dikriminalisasikan,6. Jangan menggunakan hukum pidana jika tidak mendapat dukungan masyarakatluas,7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hukum tersebut diperkirakan tidakbisa berlaku secara efektif,8. Hukum pidana harus bisa menjaga kepentingan negara, individu dan masyarakat,9. Dan harus selaras dengan pencegahan yang sifatnya non-penal.RKUHP saat ini masih banyak dikritik karena melanggar berbagai konsep di atas, masihover-criminalization. Masih banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang mestinya bisa diaturdi luar hukum pidana. Ini yang mestinya yang harus kita bahas. Pada kesempatan inidiskusi kita akan berfokus pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publikdan kejahatan terhadap kepentingan martabat. Dua hal ini merupakan hal yang sangatdekat dengan hak-hak asasi manusia.Apakah kita masih perlu mengatur pencemaran nama baik ? Konsep KUHP masihmenggunakan konsep Hatzaai Artikelen, apakah itu masih perlu ? Demikianlah sambutankami.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 1
Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaII. SAMBUTAN KETUA KOMNAS HAM (ABDUL HAKIM GARUDA NUSANTARA)[Mengucapkan salam]Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah rampung dikerjakan yangtertuang dalam bentuk RUU KUHP. Tim Penyusun RUU KUHP nampak menggunakanpendekatan sintetik dalam merumuskannya dengan mencari sintesa antara hak-hakindividu (human rights), hak-hak masyarakat (communal rights) serta menjaga kepentinganpolitik negara (state’s policy). Apabila sintesa pelbagai kepentingan itu tidak berhasildirumuskan, akan terjadi reduksi atas perlindungan salah satu kepentingan tersebut.Menjaga keseimbangan ketiga kepentingan tersebut menjadi taruhan RUU KUHP di masadepan. Oleh karena itu, kita perlu membahas berbagai aspek dari R-KUHPidana tersebut.Salah satu aspek yang penting adalah masalah kriminalisasi terhadap kehormatan pribadidan kepentingan umum.Topik pertama kejahatan terhadap kepentingan pribadi berkaitan dengan kejahatanterhadap martabat (Crimes against Honor). Dalam RUU KUHPidana, martabat seseorangmendapat perlindungan melalui pengaturan delik-delik berupa penghinaan, fitnah, danpencemaran nama baik. Secara umum, hal ini dapat dilihat dalam R-KUHPidana versi Mei2005 Bab XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan, Pasal 531 tentang pencemaran, dan Pasal532-533 tentang Fitnah. Tetapi pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden atauWakil Presiden diatur secara khusus dalam Pasal 265-266 RUU KUHPidana. Begitu puladengan penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat dan Wakil Kepala Negara sahabat(Pasal 271-273). Lebih jauh lagi, RUU KUHPidana melarang penghinaan terhadappemerintah yang sah (Pasal 284-285) serta penghinaan terhadap kekuasaan umum danlembaga Negara (Pasal 407-408) yang mengakibatkan keonaran.Pengaturan secara khusus mengenai penghinaan terhadap penguasa atau pejabat negara inisecara umum tidaklah berbeda dengan KUHPidana yang berlaku sekarang sebagaimanadiatur dalam Pasal 207. Tentu saja pasal dalam KUHPidana ini sering dipakai sebagaisenjata ampuh untuk menyerang balik terhadap laporan penyelewengan yang dilakukanpejabat tersebut atau pemberitaan oleh media massa. Sebagai contoh misalnya, seorangpejabat Negara dilaporkan ke KPK karena diindikasikan telah melakukan tindak pidanakorupsi, tetapi ujung-ujungnya pelapor ini diadukan ke Polri karena dianggapmencemarkan nama baik. Di sini, ada pertanyaan penting yaitu apakah melaporkan adanyatindak pidana yang dilakukan oleh pejabat dianggap sebagai pencemaran nama baik ? Ataumengancam martabat seseorang secara pribadi ?Selain itu, ada pertanyaan lain yang perlu diajukan untuk dielaborasi lebih jauh.Sebagaimana kita ketahui setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.Prinsip ini juga telah diakui dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadi hadapan hukum” (Pasal 28D). Berdasarkan prinsip dan hak konstitusi ini, Apakah perluada pembedaan pengaturan mengenai pencemaran nama baik (penghinaan dan fitnah)kepada pejabat Negara dengan pencemaran nama baik terhadap warga negara biasa. Darihal-hal ini, terlihat ada sebuah kebutuhan untuk membedah, memperdebatkan, danmendiskusikan secara lebih luas dan mendalam permasalahan yang mengitari pengaturantentang kejahatan terhadap kehormatan dari berbagai perspektif.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 2
Page 1 and 2: SERI DISKUSI RUU KUHP #9CATATAN SEM
Page 3: Catatan Seminar :Kejahatan terhadap
Page 7 and 8: Catatan Seminar :Kejahatan terhadap
Page 27 and 28: Moderator :Catatan Seminar :Kejahat
Page 29 and 30: Wayan Suwandi :Catatan Seminar :Kej
Page 31 and 32: Wayan Tangun :Catatan Seminar :Keja

Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?