Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaPEMBUKAANI. SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA[Mengucapkan salam]Dalam program legislasi nasional, pembahasan KUHP ini diprioritaskan, kita inginmempunyai KUHP yang sifatnya nasional. Sejak tahun 1960-an kita ingin merombak KUHPwarisan Belanda ini. Sekitar tahun 1972 sudah ada rancangannya, namun tersebar dibeberapa kelompok. Baru tahun ’81-’82 kita punya rancangan yang agak resmi, diprakarsaioleh Profesor dari Undip, Soedarto dan kawan-kawan. Lalu lama tersimpan dan keinginanuntuk merubah KUHP ini baru muncul kembali pada tahun ’99 ketika reformasi. MenteriKehakiman saat itu adalah Profesor Muladi, beliau serius menggarap rancangan ini.Rancangan terakhir adalah tahun 2005 bulan Maret.Tidaklah mudah membuat hukum pidana, karena meliputi 3 aspek kehidupan manusia,manusia sebagai individu (kita harus menghormati hak-hak asasi manusia), manusiasebagai mahluk sosial (bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya) dan manusiasebagai mahluk budaya (yang menghasilkan karya-karya kebudayaan yang harusdilindungi oleh hukum). Profesor Muladi pernah mengutarakan bahwa dalam mempidanaatau mengkriminalisasi harus sangat memperhatikan syarat-syarat yang banyak dansifatnya limitatif. Ini karena hukum pidana sifatnya adalah Ultimum Remedium. Syarat-syaratlimitatif itu adalah :1. Jangan menggunakan hukum pidana untuk membalas dendam semata-mata,2. Jangan menggunakan hukum pidana jika korbannya tidak jelas,3. Jangan menggunakan hukum pidana jika ada cara-cara lain yang lebih efektif,4. Jangan menggunakan hukum pidana jika kerugian pembiayaan akibat daripemidanaan lebih besar daripada kerugian pembiayaan akibat tindak pidana itusendiri.5. Jangan menggunakan hukum pidana jika efek sampingnya lebih besar dariperbuatan yang dikriminalisasikan,6. Jangan menggunakan hukum pidana jika tidak mendapat dukungan masyarakatluas,7. Jangan menggunakan hukum pidana apabila hukum tersebut diperkirakan tidakbisa berlaku secara efektif,8. Hukum pidana harus bisa menjaga kepentingan negara, individu dan masyarakat,9. Dan harus selaras dengan pencegahan yang sifatnya non-penal.RKUHP saat ini masih banyak dikritik karena melanggar berbagai konsep di atas, masihover-criminalization. Masih banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang mestinya bisa diaturdi luar hukum pidana. Ini yang mestinya yang harus kita bahas. Pada kesempatan inidiskusi kita akan berfokus pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publikdan kejahatan terhadap kepentingan martabat. Dua hal ini merupakan hal yang sangatdekat dengan hak-hak asasi manusia.Apakah kita masih perlu mengatur pencemaran nama baik ? Konsep KUHP masihmenggunakan konsep Hatzaai Artikelen, apakah itu masih perlu ? Demikianlah sambutankami.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 1