Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam
Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam
Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Catatan Seminar :<strong>Kejahatan</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>Kepentingan</strong> <strong>Umum</strong> <strong>dan</strong> <strong>Kejahatan</strong> Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pan<strong>dan</strong>g Hak Asasi ManusiaI Gede Yasanagara :Saya tidak setuju delik formil, karena bisa menghilangkan unsur perlindungan hak asasimanusianya.Ariawan :Jika melihat Pasal 264, maka itu adalah penyerangan <strong>terhadap</strong> diri, bukan soal martabat.Jadi menurut saya pasal ini perlu dihapuskan, karena pasal ini tidak menyebutkan soalmartabat.Kesimpulan : sebagian besar setuju ini masuk ke delik materiil (dengan catatan dariPolda yang tetap setuju dengan delik formil).IV. Pengaturan pasal-pasal[Mulai dari Pasal 265 sampai 341]Polda :Jangan merubah pasal, karena akan memakan waktu banyak, padahal waktu kita singkat.Lagipula apakah akan diterima oleh DPR.Ibu Puspawati (FH Universitas Udayana) :Penghinaan <strong>terhadap</strong> golongan penduduk diletakkan setelah <strong>terhadap</strong> Presiden.Wayan Tangun :Bicara rumusan delik, berarti bicara unsur-unsur delik. Waktu kita tidak cukup untukmembahas pasal per pasal. Namun, kita bisa memberi masukan bahwa banyak rumusandalam RUU ini yang bias, seperti pencemaran nama baik. Ini perlu dijelaskan sehinggapenegak hukum tidak memberikan penafsiran sendiri.Lalu perlu ada latar belakang ideologi pengaturan pasal ini. Sistem KUHP kita yang lamaberfilosofikan pembalasan, sekarang sudah berganti jadi sistem pendidikan. Sepanjang tidakkerugian, maka pasal itu tidak perlu ditindaklanjuti.V. Unsur-unsur yang perlu ada dalam pasal-pasal martabatKetua :Unsur-unsur ini penting untuk mencegah bias.Pasal 264 : Penyerangan <strong>terhadap</strong> Presiden <strong>dan</strong> Wakil Presiden. Perlu ada atau tidak?Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 30