12.07.2015 Views

Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wayan Tangun :Catatan Seminar :<strong>Kejahatan</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>Kepentingan</strong> <strong>Umum</strong> <strong>dan</strong> <strong>Kejahatan</strong> Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pan<strong>dan</strong>g Hak Asasi ManusiaMaksud saya, kapan suatu tindak pi<strong>dan</strong>a menyerang seorang SBY sebagai pribadi atausebagai Presiden. Ini berakibat pada pertanggungjawaban pi<strong>dan</strong>anya.Oke :[mengulang pendapat Pak Tangun]Surya Dharma :Bagaimanapun, Presiden merupakan representasi kita yang menduduki posisi terhormat.Namun, tidak perlu ada pengaturan secara khusus, hanya di dalam rumusannya ada unsurpemberat jika kejahatan tersebut dilakukan <strong>terhadap</strong> Presiden.Kesimpulan ketua adalah pengaturan itu disatukan hanya ada unsur pemberatnya]III. Delik aduan atau bukan ?[Ketua menanyakan apakah pasal ini harus merupakan delik umum atau delik aduan, denganmemberikan catatan bahwa kejahatan <strong>terhadap</strong> martabat itu sangat tergantung pada perasaan orang]Surya Dharma :Mungkin bukan delik aduan, namun penyidik kasus ini harus datang ke pihak yang dihinauntuk menanyakan apakah kasus ini mau dilanjutkan. Kalau pihak yang “diserang” tidakmau melanjutkan ya sudah.Ketua :Saya tawarkan bahwa Presiden cukup memberikan pernyataan bahwa ia merasa terserangmartabatnya atau tidak.Wayan Tangun :Kita pisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Yang merasa tidakenak karena Presiden dihina bukan hanya Presiden, namun kita sebagai pemilihnya jugatidak enak. Jadi untuk soal pribadi, harus delik aduan, namun untuk Presiden bukan delikaduan.Ketua :Ini adalah celahnya bias. Polisi <strong>dan</strong> Jaksa bisa menafsirkan semena-mena. Sehinggamekanismenya perlu diatur, paling tidak dalam mekanismenya. Karena itu tadi sayamenawarkan agar Presiden bisa memberikan tanda-tanda atau statement apakah ia merasatersinggung atau tidak.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!