Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaKERJA KELOMPOK 1KEJAHATAN TERHADAP MARTABATFasilitator (Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H.) :[Fasilitator membuka acara, memberikan pengantar untuk sesi ini]Pertanyaan awal yang muncul adalah apakah kejahatan terhadap martabat itu termasukmenghina pribadi orang yang kebetulan menjadi Presiden, apakah pejabat negara itu?Beberapa orang mengusulkan Pak Tangun sebagai narasumber dan Pak Dewa NgurahSwasta sebagai ketua kelompok. [Pak Dewa lantas mengambil posisi di depan sebagai ketua].[Sebagian terekam kaset dan sebagian tidak, karena mikrophone hanya ada satu di depan]I. Apakah soal martabat ini perlu diatur ?Ketua :Saya melihat masalah soal isu ini, apakah perlu hal ini diatur, yaitu soal fitnah, kabarbohong dan pencemaran nama baik. Apakah memang ada dari itu yang perlu diatur? Laluapakah perlu dibedakan antara kepentingan serangan kejahatan terhadap pribadi denganserangan sebagai pejabat negara - perlu klarifikasi pejabat negara itu apa? Kalaupun ituharus diatur, pengaturan itu harus didasari oleh filsafat hukum pidana, sehingga tidak adakepentingan masuk. Ini yang harus menjadi dasar. Unsur-unsur deliknya juga harusdirumuskan secara jelas, sehingga tidak multi tafsir atau ambigu. Apakah masalah martabatini harus delik aduan atau bisa bukan delik aduan?Mudita :Menurut saya, tidak perlu pasal-pasal ini dimasukkan ke dalam KUHP, karena saat iniadalah reformasi. Kita punya UU No. 32, di mana Presiden dan wakilnya tidak lagi menjadilambang negara. Lalu soal martabat, siapa sekarang pejabat yang bermartabat?Surya Dharma :Saya ingin melihat apa manfaat UU tersebut bagi kita. UU itu kan sebagai alatkontrol dan rekayasa sosial. Nilai masyarakat mana yang harus kita serap? Yaitunilai masyarakat Indonesia dan nilai internasional di mana kita hidup. Hukum harusmengarahkan masyarakat.Kebebasan itu harus dibatasi juga, misalnya ada masalah trial by the press. Perludipikirkan bagaimana kita bisa memberikan informasi yang baik terhadapmasyarakat namun memperhatikan martabat. Jadi ini perlu diatur, hanya bagaimanaagar peraturan ini tidak merugikan.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 25