Catatan Seminar :<strong>Kejahatan</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>Kepentingan</strong> <strong>Umum</strong> <strong>dan</strong> <strong>Kejahatan</strong> Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pan<strong>dan</strong>g Hak Asasi ManusiaTanggapan PembicaraI. DR. ADRIANUS MELIALAPak Mardjono, salah satu perumus RUU ini mengutarakan bahwa dunia di sekelilingtim perumus itu seolah-olah tidak melihat bahwa RKUHP itu penting.Namun, saya melihatnya bahwa para perumus RUU ini ingin suatu UU yangsempurna <strong>dan</strong> berlaku untuk waktu yang lama, sehingga malah tidak jadi-jadi.Perlu ada penekanan, bahwa jika penegak hukum yang melanggar, maka perlu adapemberatan.Ada aturan yang sifatnya menjadikan orang sebagai penjahat <strong>dan</strong> sebagai offender.Peraturan 3 in 1 misalnya, ini adalah peraturan offender. Perlu ada pengembangananggapan bahwa korupsi bukan hanya soal salah aturan, tapi juga perbuatankejahatan.Koruptor dalam pembelaannya sering memposisikan diri sebagai pelanggar aturan.Soal mahasiswa, lebih baik diatur masalah keproseduran saja, misalnya a<strong>dan</strong>ya suratpemberitahuan demonstrasi. Bila prosedur ini dilanggar baru bisa ditindak.II. PROF. DR. YOHANES USFUNANDalam konteks efektifitas hukum, aturan di dalam RKUHP ini masih kabur, istilahbelum jelas.Jika dalam peraturan pengalihan disebutkan bahwa UU lain juga tetap digunakan,maka ini dapat membuka ruang untuk pengembangan.Penggunaan hak asasi manusia yang berlebihan akan mengganggu hak asasimanusia orang lain.Para perancang aturan sering hanya kumpul saja, tidak melakukan inventarisasiterlebih dahulu, sehingga tabrak sana tabrak sini.Soal TNI <strong>dan</strong> Timor Leste, ini indikasi dari “kebobrokan demokrasi”, dimanapenerapan hak asasi manusia tidak dilakukan <strong>terhadap</strong> semua orang.TNI <strong>dan</strong> Polri sekarang makan buah simalakama, antara penegakan hak asasimanusia dengan penegakan aturan.Benteng demokrasi bukan berarti bisa mencaci maki orang.Fungsi pers pertama kali adalah melakukan pengawasan <strong>dan</strong> fungsi sosial.TAMBAHAN DR. ADRIANUS MELIALAAda situasi perumusan UU berlaku vertikal, padahal perlu juga dilakukan secarahorisontal, bagaimana irisannya dengan UU lainnya.Soal lambatnya pembahasan RKUHP, ini ada masalah soal Prolegnas juga,melibatkan kemampuan melobi bagian-bagian yang terkait dengan penyusunan UU.Misalnya RUU APP, sebenarnya tidak terlalu penting, namun karena seringdisuarakan, maka diutamakan. Memang UU yang pemilik kepentingannya tidakjelas akan lama dirumuskan. Sebaliknya, UU yang kepentingannya jelas, misalnyaUU TNI (yang hanya disusun dalam waktu 3 bulan) akan sangat cepat disusun.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 23
Moderator :Catatan Seminar :<strong>Kejahatan</strong> <strong>terhadap</strong> <strong>Kepentingan</strong> <strong>Umum</strong> <strong>dan</strong> <strong>Kejahatan</strong> Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pan<strong>dan</strong>g Hak Asasi ManusiaMemang soal keserasian antara UU sangat amburadul, misalnya usia dewasa diRUU APP adalah 12 tahun padahal di UU lain berbeda.Untuk perbaikan RKUHP, sasaran harus jelas. Kejelasan kriteria tindak pi<strong>dan</strong>akepentingan umum, perlu pertimbangan hal-hal yang menonjol, sanksi bisaakumulatif <strong>dan</strong> perlu harmonisasi perun<strong>dan</strong>gan.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 24