Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaTanggapan PembicaraV. WINA ARMADAPertama, perlu klarifikasi bahwa saya bukan tidak setuju KUHP itu diperbaharui. KUHPkita perlu diganti, masalahnya adalah bukan sekedar memindahkan produk Belanda keproduk Indonesia. Namun paradigmanya-lah yang harus diubah. Tolak ukur perubahan ituadalah konstitusi kita yang baru diamandemen itu, yang menjamin hak asasi manusia.Saya juga setuju bahwa lambang negara perlu dilindungi, namun harus jelas seperti apa,bukan hanya karena perbedaan pendapat. [Memberikan contoh perubahan UU di AS]. Jika adahal-hal yang “clear and present danger” baru bisa diancam. R-KUHP bahkan juga melarangkita mengkritik negara lain.Soal hukum adat, ia punya tempat sendiri, bukan di KUHP. Karena ketika masuk KUHP,dia masuk acara-acara formal dari KUHP. Hukum acara akan justru merugikan hukumadat.Di Indonesia belum ada politik hukum, mau ke arah mana hukum kita ini? Perlu adakejelasan visi ini. Namun demikian, perlu diakui ada beberapa kemajuan dalam draft ini,namun prinsip-prinsip atau visi menjamin hak asasi manusianya belum tercantum.VI. ATMA KUSUMAHSaya bukan anti hukum, namun mengajak merenungkan apakah semua masalah harusmasuk KUHP? Apakah harus dipidana? Tidak bisa diperdata secara proporsional.Soal ideologi komunisme, saya pernah diminta pendapat dari Menpen Yunus Yosfiah soalUU Pers, keberatan saya waktu itu adalah : 1) pers harus takwa terhadap ke-Tuhanan yangMaha Esa. Karena bagaimana mengukur ketakwaan saya itu?, 2) soal pasal komunisme,karena mengingat ratusan ribu orang yang dituduh komunisme dibunuh, jutaankeluarganya menderita karena stigmatisasi. Kenapa komunisme saja yang dicantumkanbukan fasisme atau otoritarianisme? Pasal tersebut lantas hilang dari UU Pers, namun malahmuncul di R-KUHP. Apa negara ini akan runtuh atau Presiden akan turun karenapemberitaan pers?VII.ASHADIKurang ada eksplorasi soal filsafat hukum. Ada pasal-pasal yang tumpang tindih antara UUsatu dengan yang lainnya.Posisi Presiden sebagai kepala negara sudah diganti menjadi kepala pemerintahan, sehinggabukan simbol negara lagi. Simbol kita tinggal lambang negara Garuda Pancasila ataubendera.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 18