Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusiapenganiayaan, hak-hak masyarakat harus diutamakan, lebih dari perlindungan terhadappemerintah. Lalu perlindungan terhadap hak terhadap kebendaan, lalu perlindunganterhadap hak-hak masyarakat, terakhir baru kepentingan negara yang dilindungi denganpasal-pasal yang lebih selektif.Ayu Nantri :Seperti kita ketahui bersama, bahwa dari segi sejarah memang perlu ada pembaharuanKUHP kita. Seharusnya pembaharuan KUHP ini sesuai dengan arah politik hukum daribangsa kita yang sudah merdeka dan berdaulat dan sudah menuju pada reformasi hukum.Tetapi dari apa yang disampaikan tadi, Pasal 310 soal penghinaan tidak ada perubahan,padahal mestinya jiwa dan semangatnya harus berubah. Oleh karena itu, perlu adarumusan yang lebih jelas agar tidak ada lagi pasal karet. Unsur-unsur deliknya perludiperjelas dengan akibat yang obyektif, sehingga tindakan negara membatasi kebebasanindividu juga harus terbatas, sehingga tidak sewenang-wenang. Jadi, ini perlu diskusi dariahli-ahli hukum pidana, sehingga dapat dicapai sintesa kepentingan individu, masyarakatdan negara.Lalu dengan dimasukkannya hukum adat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP, asaslegalitasnya tentu juga lebih luas, tidak formal seperti yang lalu. Asas legalitas sifatnyatertutup, padahal hukum adat bersifat terbuka, ini barangkali bisa jadi persoalan. Namuntidak dapat kita ingkari bahwa pidana adat itu masih banyak yang hidup dalam masyarakatkita. Jadi bagaimanapun juga perlu ada landasan yuridis, walau hukum adat, walaupuntidak diatur dalam UU, namun bisa tetap hidup jika dilaksanakan oleh masyarakat. Dalamnegara hukum yang modern pengaturan suatu UU menjadi hal yang penting.Kita punya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Teori Perundang-undangan, jadi saya kira RUUKUHP ini harus mengikuti UU itu. Tujuannya harus jelas, tidak boleh bertentangan denganperaturan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Banyak ketentuan yang harus dijabarkandalam setiap UU yang dibuat oleh pemerintah.Lalu soal penghinaan terhadap kepala negara menurut saya harus tetap diatur, karenakepala negara merupakan simbol dari negara. Memang harus dipisahkan oknumnyadengan jabatannya. Tapi dalam kenyataannya sulit memang memisahkan antara kepalanegara dengan pribadinya. Perlu juga diatur pembuktiannya. Ini perlu diatur secara hatihatiagar tidak ada kesewenang-wenangan dari pemerintah. Terima kasih.Sudiana :Dalam hal ini saya sangat setuju perlunya perbaikan KUHP. Ini juga supaya ada kepastianhukum.Soal penghinaan terhadap kepala negara, menurut Emil Durkheim, simbol itu mengandungsuatu makna yang kita sepakati bersama. Jika kepala negara dianggap sebagai simbol, makaperlu dilindungi. Namun, perlu dibedakan antara Presiden sebagai pribadi. Kita perluselektif supaya tidak tercampur. Dalam hal mencermati ini saya ingin melihat critical legalstudies, dimotori oleh Hunger. Dia melihat hukum di sana dalam pemberlakuannya nuansanuansapolitik banyak masuk, sehingga keadilan tidak dapat dipenuhi. Karena itu adamengusulkan bahwa ketika membuat hukum, harus bisa dipisahkan pembuatan hukumKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 16