Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusiabukan urusan negara. Jadi warga tidak dilindungi oleh negara, justru warga yang anarkistidak diapa-apakan.Interaksi warga dalam society selalu ada dua, yaitu tindakan-tindakan (social action). Socialaction terdiri dari dua macam, satu perbuatan yang bersifat empirik dan satu yang bersifatmediasi. Jadi kalau ada demo kemudian Presiden lewat dan dilempar tomat busuk ituperbuatan empiris. Tapi jika dalam demo itu yang diacung-acungkan hanya poster, teriakanatau orasi, semua itu disebut sebagai perbuatan mediasi. Perbuatan mediasi itu wujudnyahanya pernyataan dan wujudnya juga dua macam : pertama yang berlangsung dalam ruangdan waktu yang bisa dilihat langsung akibatnya. Contohnya jika dalam ruang ini ada orangyang berteriak “kebakaran!”, jika kita panik sehingga tertib sosial kita terganggu, makapernyataan dia itu memiliki akibat-akibat yang bisa diuji. Tapi pernyataan-pernyataan yangdisampaikan melalui media, itu pembuktiannya seperti apa? Ketika orang berteriak-teriakmengatai seseorang sebagai “anjing”, maka apa akibat dari teriakan itu? Akibat media itubersifat subyektif, yaitu orang itu bisa menjadi tersinggung atau ada akibat yang bersifatobyektif, misalnya mengajak menyerbu suatu perkampungan – ini bisa diuji.Nah, karena itu ketika kita membaca RUU ini, perlulah kita mengajak perancang draftnyaitu untuk membedakan secara tajam yang disebut dengan akibat itu seperti apapembuktiannya. Misalnya, pembuktian dari suatu penghinaan subyektif itu seperti apa?Biasanya pembuktian itu dilakukan secara semantik, bahwa memang kalimat-kalimat yangdiucapkan merupakan penghinaan. Seperti tadi ada perkataan soal binatang.Jadi demikian makalah saya, pasal-pasalnya sangat beragam dari segi konseptual, yangdisebut dengan pernyataan yang bersifat negatif dalam interaksi itu memang adaterminologi yang mengandung kebencian. Lalu ada ejekan, merendahkan, pemusuhan. Itukira-kira secara konseptual ada dalam komunikasi. Kalau kita sudah bicara soal persondalam jabatan tertentu, apakah ketersinggungan tadi dialami secara pribadi? Saya pernahmengalami hal-hal seperti ini pada tahun 70-an. Kasusnya waktu itu soal Taman Mini.Waktu itu koran yang saya pimpin, mengkritik soal Taman Mini, yang diserang sebenarnyaIbu Tien. Tapi pasal yang digunakan adalah penghinaan Presiden. Jaman itu ya maubagaimana kita? Padahal juga, teks yang dimuat itu tidak memuat nama Ibu Tien. Hanyaparodi, tidak ada satu tekspun yang bisa merujuk ke dia. Kasusnya waktu itu mengotak-atikMukadimah UUD, semua uraian itu dikaitkan dengan Taman Mini. Jadi “kena” lah waktuitu. Cuma enaknya waktu itu dilindungi oleh UGM sehingga tidak sampai keluar dariUGM.Tapi itulah yang kita alami, pemilahan-pemilahan dalam kehidupan kita sedang rancu.Bagaimana dalam society itu masyarakat tidak dibuat terlindungi. Khusus untuk media ituyang paling bermasalah itu adalah soal visual. Soal penghinaan verbal itu bisa dengangampang dicari pemaknaan-pemaknaannya [bisa dengan mudah mencari alasan lain]. Namunkalau soal karikatur akan susah. Karena yang namanya karikatur itu akan selalu bersifatdeformatif, merubah bentuk yang asli. Tidak ada karikatur yang meniru wajah.Saya simpulkan pada bagian akhir tentang akibat dari suatu pernyataan. Kalau akibat yangbersifat empirik, misalnya melempar seseorang, itu jelas, bisa dikatakan salah. Tapi kalaupernyataan, seperti apa kita melihat akibat suatu pernyataan itu? Jangan dimain-mainkanKomnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 11
Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusiapengertian nantinya, baru bersifat hipotetik sudah dianggap menjadi kesimpulan. Misalnya“akan terjadi huru-hara karena penyataan saudara”. Kata “akan” itu belum terjadi.Saya kira demikian pengantar saya, terimakasih.IV. WINA ARMADAKejahatan terhadap martabat manusia berkaitan dengan 1) hak-hak pribadi, 2) kekuasaannegara, 3) hak-hak publik. Dalam hal ini bagaimana hukum menjaga kehormatan pribadiseseorang seiring dengan kemormatan negara dengan segala pengejawantahan simbolsimbolnya,baik personil, lambang negara dan sebagainya. Publik dalam hal ini adalahrakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.John Stuart Mills dalam On Liberty (1859) mengatakan, satu-satunya alasan bahwapelaksanaan kekuasaan hukum dapat melanggar hak-hak manusia beradab yangbertentangan dengan dengan hak manusia itu adalah untuk mencegah timbulnya bahayaterhadap orang lain. Dick Howard, seorang dosen fakultas hukum Universitas Virginiamengatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kebebasan pribadi mencerminkan nilaisosial.Hak pribadi mulai berkembang ketika di Amerika dua orang pengacara menulis di sebuahmajalah Harvard Preview, bahwa serangan terhadap pribadi jauh lebih merugikan daripadaserangan terhadap fisik. Melukai luka-luka jiwa dan gangguan mental. Oleh karena ituorang yang menyerang pribadi, baik merupakan penghinaan harus memperoleh timpalanterhadap apa yang dibuat. Dari sini berkembang hak-hak atas pribadi, walaupun ini masihdalam ruang lingkup perdata. Di Inggris, sebelum Lady Di ada masalah, tidak ada hakseperti ini.Lalu kita masuk ke konsep negara, Fransiscus Fujiyama mengatakan bahwa konsep inisudah ada sejak 10 ribu tahun yang lalu, sejak masyarakat pertanian pertama muncul diMesopotamia. Negara dalam arti birokrasi yang terpusat baru muncul sekitar 400 atau 500tahun yang lalu. Banyak sekali teori mengenai negara, tapi sejak komunis tumbang,pengertian negara berubah : 1) negara kesejahteraan, cakupan tugas dan kewenangannyahanya yang bersifat elementer : pembentukan pertahanan dan keadilan, penyediaaninfrastruktur, pencetakan uang -- di luar itu diserahkan pada warga; 2) negararegulator/intervensionis, ini suatu aliran yang menempatkan negara dalam status sakraldan mengatur seluruh tata nilai dalam masyarakat. Kewibawaan negara tidak bolehdiganggu gugat. Karena itu negara juga mengatur seluruh tata nilai masyarakat danindividu. Tentu ada varian-variannya, tapi dalam hal ini apa yang dikatakan Max Weber,hakikat penegakan negara adalah pemaksaan terhadap warga negara.Hak publik tidak bisa dilepaskan dari hak-hak negara. Banyak juga model hak publik ini,mulai dari negara teokrati dan seterusnya, namun yang sekarang dipakai secara umumadalah publik mempunyai kontrak sosial terhadap pemerintah/negara melalui pemilu.Namun demikian, publik tetap bisa mengontrol pimpinan negara, dan bahkan diberikanpintu untuk mengganti kalau kontrak itu dilanggar.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 12
Page 1 and 2: SERI DISKUSI RUU KUHP #9CATATAN SEM
Page 3 and 4: Catatan Seminar :Kejahatan terhadap
Page 13: Catatan Seminar :Kejahatan terhadap
Page 27 and 28: Moderator :Catatan Seminar :Kejahat
Page 29 and 30: Wayan Suwandi :Catatan Seminar :Kej
Page 31 and 32: Wayan Tangun :Catatan Seminar :Keja

Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?